INILAH.COM, Jakarta - Pemerintahan 2009-2014 diharapkan terbentuk dari hasil koalisi dan konsolidasi parpol. Jangan sampai pemerintahan 2004 yang kompromistis terulang kembali.

"Konsolidasi pemerintahan mau tidak mau jadi syarat utama. Tahun 2009 tidak boleh mengulangi kesalahan 2004 yang terlalu kompromis yang menyebabkan tidak solid dan tidak permanen," kata Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB, Muhaimin Iskandar dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2008 DPP PKB di Hotel Aston Atrium, Jakarta, Senin (29/12).

Selanjutnya Muhaimin mengharapkan pemerintah yang terbentuk ke depan harus mempunyai keberanian dalam mengambil langkah-langkah yang secara cepat dan jelas terhadap kebijakan nasional. Dijelaskannya, dengan adanya kekuatan parpol dan kekuatan masyarakat yang ada, haruslah dibuat sebuah agenda yang terstruktur dan mekanismenya jelas untuk 5 tahun ke depan.

"Kalau sekarang semua parpol agendanya kabur," ujar Muhaimin.

Dicontohkannya, agenda yang jelas mengenai kebijakan nasional itu seperti penghapusan utang luar negeri, kebijakan energi nasional, kebijakan keuangan negara, kebijakan kedaulatan pangan, harusnya dibuat skema yang sistematis dalam pelaksanaannya nanti.

"Pemerintah harus berani menurunkan atau memperkecil alokasi utang luar negeri dalam APBN. Meskipun demikian, mengenai keberhasilan pemerintahan sekarang pada hal-hal tertentu masih bisa diteruskan, walaupun masih banyak kekurangan," terangnya.

Muhaimin juga mengungkapkan selain keberhasilan pemerintahan saat ini juga memiliki kekurangan. Namun kekurangan tersebut tidak perlu menyebabkan saling menyalahkan. Semua diharapkannya bisa saling mengoreksi dan intropeksi terhadap semua langkah-langkah yang dinilai lamban dalam pengambilan keputusan. [ana]