INILAH.COM, Jakarta - KPK mulai menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan rekening dana pekerja sektor minyak dan gas (migas) di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Hal itu merupakan bagian dari penertiban sejumlah rekening liar.

Menurut Wakil Ketua KPK M Jasin, rekening dana pekerja sektor migas yang disimpan atas nama Depnakertrans tidak dikelola sesuai dengan tujuannya. Nilai rekening tak jelas di Depnakertrans itu mencapai Rp 139 miliar.

"Alokasinya tidak kepada buruh migas, misalnya untuk pembangunan gedung, dan penggunaan lain," kata Jasin di Jakarta, Senin (5/1).

Menurut Jasin, Depnakertrans sedang berupaya menertibkan rekening liar yang tidak terindikasi korupsi. Salah satu bentuk penertiban tersebut adalah pencairan kepada pihak yang berhak.

"Sekarang sedang diidentifikasi siapa nama-nama yang ada di rekening itu," terang Jasin.

Depnakertrans, menurut Jasin, juga sedang merumuskan mekanisme pencairan rekening yang tidak terindikasi korupsi.

"Itu yang akan dicairkan, tapi kalau yang ada indikasi pidananya tetap diproses," kata Jasin menegaskan.

Rencananya, KPK akan mengadakan pertemuan dengan pejabat Departemen Keuangan untuk membahas keberadaan rekening liar di sejumlah instansi pemerintah.

Jasin menjelaskan, pembahasan dengan pejabat Departemen Keuangan akan berkisar tentang penanganan rekening liar yang diduga mengandung unsur tindak pidana korupsi. [*/ana]