Hak Interpelasi Tak Perlu

PARTAI Golkar yang komandani Aburizal Bakrie terus mewacanakan penggunaan hak interpelasi bagi anggota DPR terkait Insiden tapal batas yang berujung pada memburuknya hubungan Indonesia-Malaysia.
Golkar berpendapat hak interpelasi bertujuan untuk kebaikan bersama dan memperjelas permasalahan selama ini. penggunaan hak interpelasi juga bagian dukungan Golkar kepada pemerintah, sehingga tidak ada lagi kesan dari masyarakat seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa terkait hubungan Indonesia dengan Malaysia
Menurut saya, jika hak interpelasi dilaksanakan, hanya akan mengganggu kinerja pemerintah dan upaya diplomasi yang saat ini dilakukan. Penggunaan Hak interpelasi hanya menimbulkan ketidakpercayaan kepada pihak-pihak terkait yang selama melakukan diplomasi. Penggunaan hak interpelasi cenderung tidak mendukung pemerintah dan tak perlu dilakukan.
Memang semua masyarakat telah melihat respon pemerintah dalam hal ini bisa terbilang lambat, tetapi Golkar sebagai bagian dari pemerintah hendaknya tidak terlalu reaktif dengan mengusulkan penggunaan hak interpelasi.
Sebagai bagian dari pemerintah partai Golkar semestinya memberikan alternative yang lebih berwibawa dan kesatria bukan mengusulkan usulan yang multitafsir. Atau mungkin usulan interpelasi juga bagian manuver politik yang masih menginginkan jatah kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, Hanyalah Tuhan dan yang punya usulan yang mengetahuinya.
Dody Candra, Griya Asri, Depok, Jawa Barat.