Lampu Kuning Buat SBY-Boediono

INILAH.COM, Jakarta - Hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indo Barometer mengkonfirmasikan tentang menurunnya tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Ini harus dimaknai sebagai lampu kuning bagi pemerintah.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan hasil survei yang dilakukan Agustus lalu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden SBY cenderung turun. Seperti Juni 2009 tingkat kepuasan publik mencapai 85% disusul pada November 2009 turun lagi tinggal 75%.
Pada survei Januari 2010 juga mengalami penurunan menjadi 70%. Penurunan ini menemui angka ekstremnya pada Maret sebesar 65%. Sedangkan pada survei Agustus ini, publik mengalami kepuasan terhadap kinerja Presiden sebesar 66%.
Sementara tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wapres Boediono cenderung fluktuatif sejak dilantik Oktober 2009 lalu. Seperti pada November 2009 publik yang merasa puas dengan kinerja Boediono sebesar 49%, Januari 2010 naik menjadi 51%, sedangkan Maret mengalami titik terendah sebesar 45% yang kemudian naik pada Agustus 2010 menjadi 53%.
Terdapat dua isu penting yang menjadi sorotan LSI dalam melakukan surveinya yakni persoalan ledakan tabung gas dan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Juli lalu. LSI mengungkapkan, 59,8% publik menganggap kurang puas atas penanganan ledakan tabung gas yang dilakukan pemerintahan SBY-Boediono.
Menurut data Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), jumlah ledakan gas hingga Juli 2010 ini tercatat 189 kali. Hal itu disumbang dari 61 kasus yang terjadi pada 2008. Pada 2009 turun menjadi 50 kasus. Namun justru di periode SBY-Boediono ini kasus ledakan tabung gas meningkat menjadi 78 kasus hingga Juli lalu.
Terkait kenaikan TDL, mayoritas publik yakni mencapai 59,8% mengaku keberatan. Namun justru paradoksal ketika ditanya apakah setuju jika kenaikan TDL diperuntukkan kepada kelompok yang mampu dengan tujuan untuk meringankan kelompok yang tidak mampu. Terungkap sebanyak 55,1% mengaku setuju.
Terungkap juga dalam survei LSI tingkat ketidakpuasan atas kinerja Presiden/Wakil Presiden sangat ditentukan dengan latar belakang pendidikan dan tempat tinggal responden. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula tingkat ketidakpuasan.
Hal yang sama terjadi, masyarakat yang tinggal di wilayah Jawa dan Bali mengalami ketidakpuasan tertinggi. Sementara masyarakat yang tinggal di Indonesia Timur justru mayoritas puas dengan kinerja SBY-Boediono.
Hal yang sama menurut survey Indo Barometer yang mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden SBY menurun 50,9% dari sebelumnya pasca Pemilu Presiden Juli 2009 sebesar 90,4%.
Adapun yang tidak puas terhadap kinerja Wapres Boediono dalam posisi terendah yakni sebesar 61,5%. Buat SBY ini lampu kuning, tapi buat Boediono sepertinya sudah lampu merah, tandas Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.
Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono diyakini akan terus menganga apalagi jika survei dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam merespons isu Indonesia-Malaysia. Sebagaimana dimaklumi, dalam merespons kisruh Indonesia-Malaysia, Presiden SBY tak ubahnya mengulang pernyataan para pembantunya.
Sebelumnya, kalangan civil society mengingatkan situasi yang terjadi akhir-akhir ini tidak direspons secara serius oleh pemimpin nasional. Dalam persoalan krusial seperti tabung gas, kenaikan TDL hingga persoalan Indonesia-Malaysia, tidak tampak kepemimpinan yang tegas dan terarah.
Saya prihatin sebagai top leader beliau tidak mengambil langkah. Padahal SBY responsif terhadap isu-isu kecil seperti video porno. Tapi masalah stategis beliau tidak mengadakan jumpa pers, diam saja, tandas Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin merespons sikap Presiden SBY dalam merespons isu aktual seperti Malaysia. [mdr]