INILAH.COM, Jakarta - PDIP berencana mendatangi KPK terkait ditetapkannya 14 kader partai banteng moncong putih itu dalam kasus suap pemilihan Miranda Goeltom. PDIP pun dicap sebagai partai pro-koruptor.

"PDIP seharusnya tidak membela kader yang terkait korupsi. Nama besar partai jauh lebih penting, daripada kader-kader yang jadi tersangka. Jangan sampai PDIP terjebak sebagai partai pro-koruptor," ujar Peneliti Hukum ICW, Febridiansyah melalui pesan singkat yang diterima INILAH.COM, Jakarta, Jumat (3/9).

Menurutnya, kedatangan PDIP ke KPK akan merugikan citra dan posisi publik PDIP di mata wong cilik dan rakyat Indonesia. Karena masyarakat kecil sejatinya mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Soal patut atau tidak penetapan tersangka, itu bisa diuji di pengadilan. Kami ingatkan PDIP untuk tidak coba-coba intervensi proses hukum. Seharusnya PDIP dorong agar KPK ungkap pemberi dana suap, bukan justru melindungi kader yang terkait korupsi," imbuhnya.

PDIP akan mendatangi KPK Jumat (3/9) ini untuk meminta kelarifikasi KPK terkait penetapan tersangka atas kadernya. Ketua DPP bidang hukum PDIP Trimedya Pandjaitan menegaskan, kedatangan tim ini untuk menanyakan keyakinan KPK apakah pengusutan terhadap kadernya sudah berjalan hingga menjadi tersangka.

Dalam pertemuan itu, sambung Trimedya, prinsipnya tidak ada maksud untuk intervensi. Karena suatu kewajaran sebagai keluarga besar partai, jika ada terlibat kasus hukum untuk menanyakannya. Yaitu dari mulai bukti apa yang dimiliki oleh KPK.

Selain itu, juga akan menanyakan mengenai posisi pemberi cek perjalanan yang belum disentuh oleh KPK. Karena menurut Anggota Fraksi PDIP lainnya Nurdin, dalam uji kelayakan hingga Miranda Goeltom terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 lalu, kebijakan diambil karena Miranda dinilai sebagai calon yang tepat. [mut]