INILAH.COM, Jakarta Partai Hanura mengkritik kebijakan pemerintah yang menyikapi konflik RI dengan Malaysia. Presiden SBY seharusnya tidak memandang persoalan itu dari sisi untung-rugi ekonomi.

"Bicara kedaulatan yakni kebanggaan sebagai bangsa, tidak bisa dipertimbangkan dengan persoalan ekonomi. Kami menyayangkan hal ini," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, di Jakarta, Jumat (3/9).

Menurut Wiranto, persoalan kedaulatan adalah persoalaan kebanggaan sebagai bangsa yang merupakan martabat dari bangsa yang merdeka, hal ini tidak diukur dari pendekatan ekonomi. Mantan Panglima TNI itu mencontohkan, pada saat Indonesia baru merdeka terjadi Bandung Lautan Api, yakni sejumlah gedung-gedung bersejarah di Kota Bandung dibakar karena Pemerintah Indonesia saat itu tidak rela kedaulatan yang telah diperoleh ingin diusik lagi.

Kasus lain soal kedaulatan negara, kata dia, terjadi di Surabaya saat tentara sekutu datang kembali ke Indonesia. Tentara Indonesia saat itu yang memiliki persenjataan tidak seimbang dengan tentara sekutu berjuang mati-matian membela kedaulatan bangsa dan negara.

"Kita tidak bermaksud mengajari atau menyalahkan dalam hal ini, tapi hanya mengingatkan, yakni masalah kedaulatan hendaknya tidak diukur dengan untung rugi secara ekonomi," katanya.

Menurut Wiranto, bangsa Indonesia sudah sering mengalami tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh negeri jiran, Malaysia. Peristiwa penangkapan tiga petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata dia, hanya salah satunya saja dari tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan. [ikl/mah]