INILAH,COM, Jakarta - Siapa bakal pengganti Jaksa Agung Hendarman Supandji? Mengapa Jaksa Agung kalah gebrak dibandingkan KPK? Kini berkembang gagasan agar calon Jaksa Agung dari luar Kejaksaan, untuk memperbaiki kredibilitas dan citra Kejagung.
Sudah jadi bukti bahwa Jaksa Agung dari kalangan karir di dalam Kejagung selama beberapa tahun belakangan tidak banyak membawa perubahan berarti bagi lembaga penuntut umum itu.
Akibatnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sengaja melembekkan dan melemahan Kejagung dengan cara membiarkan Jaksa Agung bekerja tak efektif dan tidak tegas.
Kejakgung dinilai kalah gebrak dibandingkan KPK. Belakangan ini, gebrakan KPK meledak dengan menetapkan 26 politisi sebagai tersangka dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom dan itu cukup mengejutkan.
KPK yang belakangan mirip kura-kura tiba-tiba berubah laksana banteng mengamuk. Namun mengapa Kejagung tampak adem-ayem dan kalah pamor sama KPK?
Kini berbagai pandangan dari berbagai kalangan di masyarakat yang menghendaki kejaksaan bisa mendongkrak citra dan kinerjanya sebagai penegak hukum. Selama beberapa tahun terakhir, bermunculan sederet kasus yang dilakukan aparat kejaksaan dan berakibat merusak lembaga itu.
Selama ini berkembangan persepsi bahwa ada kelemahan dan keuntungan jika calon jaksa agung merupakan jaksa karier. Keuntungannya, sang calon sudah mengetahui peta di dalam kejaksaan sehingga bisa memilah personel yang bisa diandalkan membenahi institusi itu.
Juga penanganan perkara akan lebih mudah karena calon tersebut mengetahui perjalanan suatu kasus. Namun, jika jaksa karier tersebut tidak memiliki kredibilitas yang baik, maka yang terjadi adalah sebaliknya.
Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Fadjroel Rahman menuturkan, calon jaksa agung dari nonkarir perlu dipertimbangkan apabila pemerintah memang serius mengedepankan pemberantasan korupsi.
Masuk akal pandangan Sekjen Transparency International Indonesia Teten Masduki, bahwa sebaiknya Jaksa Agung pengganti Hendarman berasal dari luar kejaksaan atau bukan jaksa karier untuk mereformasi institusi penegak hukum tersebut.
Jaksa agung dari jaksa karier terbukti kinerjanya lebih buruk. Terlihat, tidak adanya perubahan dalam tubuh kejaksaan dan banyak program reformasi yang tidak jalan, tuturnya.
Mampukah Jaksa Agung menyamai pamor KPK kelak? Sebuah pertanyaan yang harus dijawab Kejagung secepatnya sebelum kepercayaan publik kian terpuruk saja. [mdr]