INILAH.COM, Jakarta - Indonesia harus sabar menghadapi permasalahan perbatasan dengan Malaysia. Tujuannya, agar kasus Pulau Sipadan dan Ligitan tak terjadi lagi.

"Dalam masalah perbatasan lebih baik sabar daripada kehilangan. Kalau Sipadan Ligitan tidak diselesaikan ke Mahkamah Internasional, itu masih klaim kita," kata pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana dalam diskusi Nasionalisme dan Kedaulatan di Ujung Tanduk, di Hotel Nikko, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (5/9).

Menurutnya, kesabaran ini karena perundingan wilayah harus dipercepat seperti keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato mengenai hubungan Indonesia-Malaysia di Mabes TNI, Cilangkap, beberapa waktu lalu.

"Kalau Malaysia buying time maka sulit, boleh cepat dibawa tapi ke wilayah Internasional," katanya.

Untuk itu, diusulkan perlunya menata kembali hubungan Indonesia-Malaysia yang saling menguntungkan dan tidak melecehkan. Kedua negara harus ada forum agar kemarahan publik tersalurkan.

"Pemerintah kedua negara harus diberikan akses perlindungan kepada warganya masing- masing," tuturnya.

Ia mengaku kecewa dengan sikap Presiden yang dianggap pepesan kosong dan terlihat keberpihakan Indonesia karena adanya Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.

"Seharusnya Presiden menyatakan sikap, Malaysialah yang membutuhkan Indonesia, bukan mengatakan ketergantungan Indonesia serta harus bersikap santun," paparnya.

Santun, menurutnya harus asal lugas dan tegas. "Tapi dengan pernyataan ini bukan perang juga. Karena kita nanti tidak saja berhadapan dengan Malaysia tapi juga dengan dunia. Perang bukan penyelesaian," paparnya. [aji]