INILAH.COM, Jakarta - Partai oposisi seperti PDI Perjuangan dan civil society semestinya terus memberi dukungan kepada KPK agar mengusut tuntas sampai kepada aktor intelektual kasus cek perjalanan kepada 26 mantan wakil rakyat yang kini jadi tersangka.
Kami ingatkan PDIP untuk tidak coba-coba intervensi proses hukum. Seharusnya PDIP mendorong agar KPK ungkap pemberi dana suap, bukan justru melindungi kader yang terkait korupsi dan mencari tahu serta membongkar siapa aktor intelektualnya, kata Febry Diansyah dari ICW, kemarin.
Sejauh ini, ICW meminta PDI Perjuangan dan partai politik lainnya tidak membela kadernya yang tersangkut korupsi. Nama besar partai jauh lebih penting daripada kader-kader yang jadi tersangka. Jangan sampai PDIP terjebak sebagai partai prokoruptor, katanya.
Masih dari ICW, Emerson Yuntho meminta KPK segera kembali membuat gebrakan dengan mengungkap kasus-kasus korupsi besar lainnya. Ini untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat luntur kepada KPK.
Pengungkapan kasus suap cek pejalanan merupakan momen kebangkitan kembali KPK setelah sempat mandul akibat upaya kriminalisasi pimpinannya.
ICW menilai, masuknya Busyro Muqqodas atau Bambang Widjojanto nantinya sebagai pimpinan KPK diharapkan semakin menambah keyakinan, keberanian dan kekuatan lembaga independen itu memberantas korupsi, termasuk tindak pidana atas keuangan negara yang terjadi di lingkar pusat kekuasaan.
Secara terpisah Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanti menegaskan, proses hukum dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom tidak bisa diintervensi siapa pun. KPK tidak akan mau diintervensi siapa pun. Karena, hukum dibuat DPR juga. Jadi, mereka pasti tahu bagaimana prosesnya, papar Bibit.
Pekan lalu selama hampir satu jam KPK menerima kedatangan tim advokasi PDI Perjuangan yang dipimpin Trimedya Panjaitan didampingi M Nurdin, Achmad Basarah, Ichsan, Imam Suroso, dan Herman Herry.
Mereka menyerahkan dokumen pandangan hukum terkait penetapan tersangka 14 kader partai tersebut.Dengan dokumen itu, diharapkan aktor intelektual kasus Mirandagate bisa terbongkar.
Memang, parlemen bereaksi keras dalam kasus penetapan 26 tersangka oleh KPK. Partai Golkar dan PDI Perjuangan bereaksi cukup keras karena kader mereka jadi tersangka. Namun, alangkah apiknya bila kedua parpol papan atas itu mendesak KPK menuntaskan aktor intelektual di balik kasus Mirandage yang memalukan dan tercela itu. [mdr]