INILAH.COM, Aceh - Partai Golkar tidak akan mengajukan hak interpelasi soal perbatasan laut dan kedaulatan Indonesia dengan Malaysia.

Langkah yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan persoalan dengan Malaysia melalui jalur diplomasi dinilai sudah tepat.

"Jadi, langkah yang dilakukan presiden itu kami nilai tepat, sehingga tidak ada lagi pertanyaan kepada pemerintah dalam hak interpelasi," kata Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie di Aceh, Minggu (5/9) malam.

Menurut Ical, sapaan Aburizal Bakrie, pidato Presiden SBY di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu 1 Agustus 2010, menekankan masalah Indonesia-Malaysia harus diselesaikan secara cepat, tegas dan tepat.

Presiden SBY, sambungnya, ingin menyelesaikan konflik Indonesia-Malaysia dengan tetap memelihara hubungan baik dengan negara sahabat, tanpa mengabaikan kepentingan nasional serta kedaulatan dan keutuhan NKRI.

"Kami tidak akan menanyakan lagi persoalan itu, dalam hak interpelasi di DPR, karena semua telah terjawab," ujarnya.

Sebelumnya, Golkar mendukung hak interpelasi soal perbatasan laut dan kedaulatan Indonesia dengan Malaysia,

Ical berpendapat, hak interpelasi memberi kesempatan pada pemerintahan untuk memberi penjelasan terkait persoalan perbatasan laut dan kedaulatan Indonesia-Malaysia, yang masih belum tuntas. [waspada/bar]