INILAH.COM, Tokyo - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengemukakan, pelaksanaan Pemilu di Indonesia termasuk paling rumit di dunia sehingga perlu merevisi UU No. 10/2008 tentang Pemilu. Hal itu agar penyelenggaraannya bisa berlangsung efisien dan tidak memakan biaya besar.

"Coba bayangkan berapa kali warga Indonesia pergi ke Pemilu dalam lima tahun. Saya memikirkan untuk merevisinya di masa-masa mendatang," kata Wapres dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di lobi KBRI Tokyo, Minggu (1/2).

Pernyataan Kalla merupakan yang kesekian kalinya disampaikan ke hadapan publik, mulai dari permasalahan nomor urut hingga tata cara kampanye. Kalla menyontohkan, pelaksanaan Pemilu di negara lain yang bisa digabungkan secara bersamaan sehingga bisa efisien. Pemilu untuk kepala daerah dan Pemilu legislatif bisa saja digabungkan.

Wacana mengenai revisi UU Pemilu memang banyak disuarakan sejumlah kalangan, terutama yang menyangkut tiga hal, yaitu persoalan nomor urut yang dinilai tidak mewujudkan kedaulatan rakyat, sistem distrik dan mengurangi jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya alias golongan putih (Golput).

Wapres juga banyak melontarkan 'banyolan' mengenai suasana hangat yang mulai terasa di Tanah Air menjelang Pemilu. Namun Wapres di depan sekitar 100 warga Indonesia itu menolak jika disebut sebagai salah satu bentuk kampanye.

Ia lantas menyebutkan, nomor urut partai berlambang pohon beringin adalah nomor 23 dalam Pemilu nanti. "Ini sekedar informasi saja, bukan kampanye," kata Kalla yang langsung disambut tawa hadirin.

Kalla kemudian menyotohkan tentang lahan persawahan, yang menurutnya betapa warna hijau sebetulnya merupakan gambaran sesuatu yang baik, tetapi belum berarti banyak jika belum menguning seperti sawah.

"Sawah yang menguning baru bisa dinikmati oleh rakyat. Kalau masih hijau belum ada artinya," katanya.

Pada siang hari dalam kunjungan itu, Kalla memang baru saja meninjau lahan sawah percontohan hydroponik di bawah tanah yang menggunakan sinar lampu sebagai pengganti matahari. [*/nng]