INILAH.COM, Jakarta - Jika pusat pemerintahan dipindah ke wilayah Banten, untuk pembangunan gedung-gedung baru pemerintah bisa memanfaatkan sistem tukar guling.
Saat ini, kantor-kantor kementerian maupun lembaga-lembaga terletak di kawasan-kawasan strategis di Jakarta sehingga memiliki nilai jual tinggi.
Ini bisa dilakukan melibatkan pengembang-pengembang berkelas nasional atau multi nasional yang bergabung dalam sebuah konsorsium besar. Melalui mekanisme ruislag atau penjualan asset bisa dimanfaatkan untuk membangun gedung-gedung baru dalam satu kawasan terpusat. Ini akan mengurangi beban anggaran Negara dalam penyediaan fasilitas baru, ujar Ketua Lembaga Studi Pengembangan Wilayah, Muda Mahendrawan di Jakarta, Senin (6/9).
Menurut Muda, walaupun pusat pemerintahan digeser bukan berarti pemerintah harus merasa kehilangan kewibawaan. Justru sebaliknya menunjukan pemerintah pusat melakukan lompatan besar sebagai problem solving terdepan yang membawa perubahan besar dan membangun trust yang tinggi masyarakat kepada pemerintah, bahkan memiliki nilai tambah bagi daerah dan Jakarta.
Bila kita mengetahui kondisi Jakarta 10 tahun mendatang, mengapa tidak kita mulai dari sekarang yang sangat tepat untuk membuat blueprint perpindahan pusat pemerintah yang lebih komprehensif. Perpindahan pusat pemerintahan ini jangan hanya jadi sebuah wacana saja, akan lebih baik direalisasikan karena memang dibutuhkan secara riil, Indonesia saat ini, tukas dia.
Wacana pemindahan pusat pemerintahan kembali mengemuka setelah Presiden SBY kembali menyampaikannya saat buka bersama dengan pengurus dan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Convention Center, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (3/9). [mah]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi
di sini
atau akses mobile langsung
http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !