Potret Suram Parlemen 2009

INILAH.COM, Jakarta - Makin lama, wajah wakil rakyat di DPR tidak kunjung membaik. Penyakit bolos, korup dan duduk-diam-duit, tetap saja menyeruak. Padahal, masalah bangsa yang menghinggap kian lama kian kompleks.

Penyakit kronis di atas sudah tidak lagi menjadi domain elit sepuh semata. Sehingga sungguh aneh kiranya bila dalam sebuah diskusi caleg muda dari PKS, Rama Pratama, menyarankan agar masyarakat memilih para politisi muda di parlemen. Apa jaminan yang diberikan kaum muda kepada rakyat?

Kinerja DPR periode 2004-2009 ini saja misalnya tidak ada prestasi cemerlang yang bisa ditorehkan kelompok politisi muda. Kesan yang muncul di publik ketika menilai kinerja DPR RI belakangan ini adalah tetap sama. Poin buruk tetap menempel untuk parlemen saat ini.

Kondisi ini diperparah manakala melihat semakin banyaknya anggota DPR RI yang tidak hadir dalam rapat-rapat penting di Senayan. Belum lagi terdapat tunggakan 129 rancangan undang-undang (RUU) yang tidak selesai dibahas kendati masa jabatan anggota DPR RI periode ini sebentar lagi akan berakhir. Mengingat sisa waktu yang semakin sedikit sisa tunggakan legislasi ini diperkirakan tidak rampung dibahas.

Data Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menunjukkan, DPR periode 2004-2009 baru berhasil menyelesaikan 155 RUU dari total sebanyak 284 RUU yang masuk dalam daftar prioritas legislasi nasional (prolegnas). Target legislasi jauh dari selesai meski sudah melewati angka 50%. Padahal waktu yang tersisa hanya tiga bulan menjelang pemungutan suara pada 9 April mendatang.

Sementara, berdasarkan data Indonesian Parliamentary Center (IPC), tahun 2008 lalu DPR RI hanya berhasil mengesahkan 44 RUU. Namun mayoritas undang-undang yang disahkan tersebut terkait dengan pemekaran wilayah. Setidaknya terdapat 14 undang-undang mengenai pemekaran wilayah. Artinya, pencapaian ini tidak bisa disebut sebagai prestasi karena isi UU pemekaran wilayah hanya copy paste dari undang-undang serupa sebelumnya.

Seharusnya, Rama Pratama melihat bahwa yang dibutuhkan publik tidak lagi soal usia tua atau muda, melainkan siapa yang berkualitas dan berkomitmen, yang memihak rakyat bawah dan kaum yang lemah di parlemen. Harus diakui bahwa mayoritas anggota DPR tak berpihak ke rakyat bawah dan kaum yang lemah.

Jadi, tidaklah tepat statemen Rama bahwa Indonesia membutuhkan orang muda di pentas politik guna merealisasikan misi jangka panjang, yang tak dimiliki para caleg tua. Sehingga wajar kiranya kemudian motivasi Rama yang nota bene mantan Ketua Senat Mahasiswa UI ini dipertanyakan. Apalagi Rama tegas mengatakan caleg muda lebih memiliki visi dan misi bahkan mimpi bagi perkembangan jangka panjang Indonesia. Jelas, ada kepentingan sempit di baliknya.

"Banyak politisi muda yang bermental korup, sama saja dengan yang tua. Sebab pemilu hanya sekedar ritual politik, dan kualitas anggota parlemen umumnya jeblok selain demoralisasi. Rakyat tak mendapatkan apapun dari para politisi di parlemen 1999-2009 ini," kata pengajar Filsafat UI Rocky Gerung.

Ini berarti, pemilu hanya memperkuat stelsel ekonomi Orba yang korup dan mengalir ke atas, bukan menetes ke bawah. Sebab parlemen hanya didesain untuk kepentingan kaum bercokol di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, bukan untuk rakyat. Parlemen sudah tak perduli rakyat yang kesulitan dalam kehidupan sosial ekonomi.

Revolusi kultural mungkin dibutuhkan negeri kita, untuk membangun demokrasi substansial yang tak kunjung diperoleh rakyat dalam 10 tahun terakhir ini. Tak mengherankan golongan putih cenderung menguat seiring kekecewaan rakyat. So what, gitu lho?[L4]