INILAH.COM, Jakarta - Sebagai bentuk penghormatan kepada hak,Komnas HAM ingin pemrintah menjamin kebebasan memilih, termasuk hak untuk memilih golput. Pemerintah perlu melaksanakan kewajiban untuk memastikan tidak ada indikasi peran parpol di balik fatwa haram golput.

"Tekanan dai partai politik mana pun tidak boleh ada. Semua kontestan politik pasti punya kepentingan dengan berbagai cara dilakukan," kata ketua Komnas HAM Ifdal Kasim, di Jakarta, Senin (2/2).

Komnas HAM sebagai sebuah lembaga yang punya kewenangan mendorong pemenuhan hak asasi, mengingatkan kepada masyarakat agar tiak memberikan keterangan yang akan membawa implikasi terganggunya hak memilih. Termasuk Presiden SBY harus menekankan kebebasan mmilih dan tidak memilih.

"Pemerintah harus mendorong mensosialisasikan itu ke publik. Orang tidak memilih itu bukan ancaman bagi proses berlangsungnya pemilu," jelas dia.

Menurut Ifdal, Komnas HAM bukan semata-mata merespon pendapat MUI, tapi mreka memastikan tiak ada pelanggaran kebebasan memilih. Karena hak politik tiap warga negara dilindungi.

"Negara-negara bisa mengeluarkan regulasi-regulasi untuk memproteksi itu tanpa harus berdialog," ujar dia.

Gus Dur juga sempat mengajak untuk golput?

"Dari mana pun ajakannya, dari masyarakat atau tokoh harus tetap memberikan kebebasan kepada warga negara. Kalau ajakan itu mengandung unsur suap, itu sudah jelas ajakan itu mengandung unsur pidana." paparnya.

Intervensi dari parpol, ormas, atau individu yang punya kekuatan tidak boleh merampas hak individual, dan disinilah peranan pemerintah untuk memastikan kelompok-kelompok tadi tidak memaksakan kehendakanya.

"Kami akan lakukan dialog dengan pihak-pihak yang berwenang terkait fatwa haram golput agar pemilu berlangsung secara jurdil dan luber," tandasnya. [ikl/ana]