INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah menginginkan agar industri kelapa sawit Indonesia diperlakukan adil dalam kancah perdagangan internasional.

Oleh karena itu berbagai alasan yang menyudutkan industri Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri hendaknya dilakukan secara obyektif. Demikian disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa menanggapi diblokirnya sejumlah industri CPO oleh perusahaan internasional dengan alasan
merusak lingkungan. "Kita harus kencang juga menjelaskan jangan sampai sebagai suatu barier untuk semacam katakanlah taktik dagang yang seperti melindung kepentingan-kepentingan mereka," ujar Hatta saat ditemui di kantornya, Rabu (8/9).

Hatta menegaskan harga CPO relatif lebih murah. Jadi jangan sampai industri dalam negeri diperlakukan tidak fair. Apalagi, jika isu lingkungan tersebut hanya dijadikan sebagai taktik perdagangan. "Bagaimanapun, lanjut Hatta, harga CPO relatif lebih murah. Jadi jangan sampai industri dalam negeri diperlakukan tidak fair. Apalagi, jika isu lingkungan tersebut hanya dijadikan sebagai taktik perdagangan," tandasnya.

Sebagai informasi, Perusahaan waralaba Burger King resmi melarang anak usahanya membeli minyak kelapa sawit (CPO) dari perusahaan Indonesia yang dituduh merusak hutan hujan. Jaringan makanan siap saji hamburger yang mendunia ini membatalkan kontrak dengan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART). [cms]