Pidato SBY Tak Berikan Solusi

INILAH.COM, Jakarta- Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Rabu (8/9) malam dinilai tidak memberikan solusi atas berbagai persoalan rakyat. Presiden hanya berusaha menjelaskan apa saja yang telah dikerjakan pemerintah atas persoalan yang terjadi akhir-akhir ini.

Beberapa persoalan strategis yang menyangkut langsung kepentingan rakyat tidak tertangani dengan semestinya. Terutama ketika Presiden menjelaskan sebab musabab tingginya harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini.

"Bagi rakyat, sangat jelas bahwa penjelasan Presiden itu sudah tak mungkin lagi menyelesaikan masalah," ujar Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan keterangan persnya, Kamis (9/9).

Rakyat berharap ada koreksi harga jelang idul fitri. Tetapi harga justru terus melonjak hingga H-2 Idul Fitri tahun ini. Pidato Presiden diyakini tidak akan menurunkan harga kebutuhan pokok pada hari ini. Presiden mengimbau kepada para pengusaha untuk ikut menjaga kondisi perekonomian di saat Lebaran.

"Para pengusaha manakala diberikan kuota tolong jangan diperlambat sehingga mempengaruhi harga, kasihan rakyat, kebijakan pemerintah jangan disalahgunakan," ujar Presiden.

Presiden juga menegaskan tetap menjadikan perang terhadap korupsi sebagai prioritas. Bambang menyayangkan Presiden tidak merespons kekecewaan rakyat atas obral remisi yang juga dinikmati sejumlah narapidna koruptor. "Bahkan beberapa di antaranya menikmati pembebasan," tegas Bambang.

Sebelumnya, usai buka bersama pimpinan pers dan wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/9), Presiden menyampaikan pidato merespons delapan hal yang mengemuka di masyarakat. Pertama, mengenai pergantian Panglima TNI. Kedua, mengenai kritik yang disampaikan perwira menengah TNI AU Kolonel Adjie Suradji. Ketiga mengenai pergantian Kapolri. Keempat mengenai Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kelima mengenai dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keenam, mengenai stabilisasi harga bahan pokok. Ketujuh mengenai bencana gunung Sinabung di Sumatra Utara. Kedelapan kemacetan di Jakarta dan wacana pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan. [TJ]