Rusunami Sulit Andalkan Swasta

INILAH.COM, Jakarta Pengembang masih kurang termotivasi menggarap proyek rumah susun hak milik (rusunami). Selain margin keuntungan yang sangat tipis, peran pemerintah masih kurang dominan. Butuh jurus ampuh pemerintah agar rusunami cepat terbangun.
Pengamat Properti, Anton Sitorus, mengatakan terhambatnya pembangunan rusunami 1.000 tower akibat faktor kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan swasta. Namun, Anton mengakui, pemerintah sudah berusaha untuk mendorong dan menyediakan berbagai insentif dan fasilitas.
"Pengembang swasta menilai proyek rusunami tidak memberikan keuntungan yang besar. Marginnya kecil," kata Anton, yang juga Kepala Riset Jones Lang LaSalle Indonesia, saat dihubungi INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (6/3).
Anton menambahkan, banyak pengembang yang tidak menyukai konsep rusunami. Mereka lebih fokus pada proyek-proyek yang memberikan margin besar dengan tingkat komersialnya yang tinggi. "Memang agak susah. Tapi saya pikir pemerintah harus lebih punya otoritas dan lebih kuat lagi usahanya," ujarnya.
Anton mengakui lebih setuju model pembangunan rumah di zaman Orde Baru. Saat itu peran pemerintah melalui Perum Perumnas sangat signifikan. Bahkan pada zaman itu, pemerintah sendiri yang justru yang menjadi driver-nya. "Kalau sekarang sepertinya pemerintah mengandalkan swasta," imbuhnya.
Jika pemerintah terlalu mengandalkan pihak swasta, menurutnya program rumah susun sederhana bakal sulit terwujud dengan cepat. Untuk itu, diperlukan peran pemerintah yang dominan.
Di masa Orde Baru, pemerintah gencar membangun perumnas di mana-mana dari mulai Jakarta hingga kota-kota lainnya di Indonesia. Pada era Akbar Tanjung hingga Siswono perumahan rakyat sangat akseleratif. Sedangkan paska reformasi pemerintah dinilai Anton kurang fokus. "Proyek rumah susun 1.000 tower juga lebih banyak di wacana saja. Jadi, dalam pelaksanaannya kurang," imbuhnya.
Namun demikian, Anton memaklumi, perubahan yang terjadi di pemerintahan sebagai akibat dari perbedaan kebijakan. Anton menyarankan pemerintah saat ini belajar dari Orde Baru sehingga peran pemerintah dalam pembangunan rusunami lebih dominan dibandingkan pengembangnya yang notabene adalah swasta.
Pandangan Anton menanggapi dorongan Wapres Jusuf Kalla yang menegur Menpera Yusuf Asy'ari untuk mempercepat penyelesaian proyek rusun 1.000 tower. Khusus untuk di Kemayoran, Jakarta, proyek rumah susun bagi warga berpenghasilan rendah itu, JK mengharapkan sebisa mungkin selesai tahun ini juga.
"Zaman dulu 1 Yusuf, Nabi Yusuf AS, bisa menyelesaikan kekeringan di Mesir. Masa 2 Yusuf (Wapres JK dan Menpera Yusuf Anshari) tidak bisa selesaikan 1.000 tower?" kata JK.
Percepatan proyek 1.000 tower bertujuan menyediakan tempat tinggal layak bagi warga berpenghasilan rendah. Selain itu, rusunami ini menjadi upaya memperkecil kesenjangan sosial dan memperbaiki citra Indonesia yang masih sering dipandang sebagai negara miskin dunia.
Yusuf Asy'ari mengaku teguran JK mendorong dirinya untuk cepat menyelesaikan program rusunami 1.000 tower. "Rusunami Kemayoran itu sangat berkesan buat saya. Dimulai dari ground breaking, semua teman-teman pers menulis Menpera dimarahi Wapres. Saya bilang, tidak apa-apalah kita mewakafkan badan kita untuk dimarahi asal pembangunan jalan. Yang susah itu kalau dimarahi tetapi tidak jalan," timpalnya. [E1]