Menyoal Politik Kalkulasi Indonesia

INILAH.COM, Jakarta - Seiring dengan makin dekatnya pelaksanaan pesta demokrasi, para tokoh yang ingin maju sebagai capres pun kian berlomba-lomba mencari dukungan. Ada yang menggandeng pemuka agama dan menarik simpati massa pesantren. Ada pula yang mencoba menggaet elit politik.

Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto misalnya kian sibuk wara-wiri mencari dukungan. Sebelumnya, ia menggandeng dai sejuta umat KH Zainuddin MZ. Ulama yang kerap berpindah partai itu kini mendapuk jabatan Ketua Dewan Pembina Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira). Institusi ini merupakan organisasi sayap pendukung Gerindra.

Tidak hanya itu, Prabowo juga meminta dukungan mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Dukungan ini rencananya akan dideklarasikan di Jawa Timur, Sabtu (14/3) ini. Gus Dur kini memang jadi 'rebutan' setelah ia didepak dari posisi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa.

Sama halnya dengan capres Partai Hanura, Wiranto. Mantan Panglima ABRI ini juga sibuk membangun aliansi parpol. Dengan membesut 8 parpol yakni Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Matahari Bangsa, Partai Bintang Reformasi, Partai Damai Sejahtera, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Buruh, dan Partai Indonesia Sejahtera, Wiranto membentuk Poros Penegak Kebenaran.

Tidak hanya capres militer, capres dari kalangan sipil yakni Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri juga ikut bergerilya membangun dukungan politik. Bahkan keduanya sempat melakukan pertemuan dan meneken 5 butir kesepakatan politik. Intinya, kedua pihak sepakat membentuk pemerintahan yang kuat dan menyukseskan pemilu.

Secara terpisah, keduanya juga sama-sama menjalin komunikasi politik dengan parpol berbasis Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera. JK misalnya sempat melakukan pertemuan dengan petinggi PKS seperti Tifatul Sembiring dan Hidayat Nurwahid serta Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali.

Sementara capres incumbent SBY terlihat tidak sibuk menggalang koalisi politik. SBY hanya menyibukkan diri melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan memimpin langsung pemberian bantuan PNPM serta membangun citra politik melalui iklan Partai Demokrat. Tidak lupa dalam berbagai kesempatan, SBY juga terus mengingatkan 'keberhasilannya' dalam menurunkan harga BBM sebanyak 3 kali.

Tetapi, sejauh ini survei terbaru menunjukkan capres Partai Demokrat SBY masih unggul dengan 46 persen. Mega menyusul di posisi kedua dengan 17%. Lalu berturut-turut Sultan HB X (4,7%), Prabowo (4,6%), Wiranto (3,6%), Amien Rais (2,2%), Hidayat Nur Wahid (2,1%), JK (1,9%), Lain-lainnya (8,9%) dan responden tidak memilih satu pun sekitar 9%.

Survei ini dilakukan CSIS, P2P LIPI, LP3ES, dan Puskapol UI pada 9-20 Februari 2009. Survei dilakukan secara nasional dengan menjaring 2.957 responden yang tersebar di 150 desa se-Indonesia. Responden dipilih secara acak bertingkat dengan memperhatikan proporsi wilayah desa-kota dan aspek gender. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan tatap muka terhadap orang berumur 17 tahun ke atas. Margin error 1,8% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dan menariknya, sekitar 38,5% responden menyatakan masih mungkin berubah preferensi capresnya.

Memang untuk menjadi capres dalam pilpres kali ini terbilang berat. Apalagi, setelah Mahkamah Konstitusi menutup peluang capres independen dan kesempatan partai kecil mengajukan kandidat sendiri. Untuk menjadi capres, sang kandidat harus didukung parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional dalam pemilu legislatif.

Efektifkah menggandeng figur untuk mendongkrak suara? Jawabannya belum pasti. Sejarah politik Indonesia telah menunjukkan untuk mendulang suara dalam pemilu legislatif jelas terletak pada mesin partai itu sendiri. Bergandengan dengan parpol atau elit lain hanya sekadar menaikkan harga tawar politik, itupun baru akan lebih terasa pengaruhnya jika raihan dalam pemilu legislatif terbilang besar.

Alangkah baiknya jika para elit tidak lagi sibuk gandeng sana-gandeng sini melainkan menawarkan program politik konkrit kepada rakyat bukan dengan sibuk melakukan komunikasi antar sesama elit. Publik sangat menunggu perubahan komunikasi yang dilakukan parpol dengan pemilih.

Hal ini penting dilakukan agar setidaknya para elit parpol tidak sekadar bisanya menghitung jumlah suara di atas kertas melainkan melakukan pembuktian dengan kerja keras politik di Pemilu ini. Dengan begitu, mengutip istilah wartawan senior Budiarto Shambazy, diharapkan pemilu dapat melahirkan pemimpin (leaders) bukan penjual (dealers).[L4]