INILAH.COM, Jakarta Selincah kancil, Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mendatangi lokasi bencana Situ Gintung. Banyak yang menuding politisi mengkapitalisasi bencana. Salahkah pemimpin nasional bersimpati dengan korban bencana?
Bukan untuk mengkapitalisasi musibah Situ Gintung, reaksi cepat aparat pemerintahan untuk merespon musibah Situ Gintung mutlak dilakukan. Karena musibah ini bukanlah musibah biasa saja. Setidaknya, hingga berita ini diturunkan telah memakan korban 58 warga.
Seperti peristiwa sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung beraksi ketika mendengar ihwal musibah Situ Gintung. Padahal, kala itu masih tersiar kabar hanya tujuh warga yang meninggal. Wapres sekitar pukul 08.00 WIB memutuskan untuk mengunjungi tempat musibah di Situ Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan itu. Peristiwa yang terjadi Jumat (27/3) pukul 04.00 WIB itu kini menjadi paling seksi bagi politisi.
Dalam kunjungannya, Jusuf Kalla menyatakan duka citanya atas nama pemerintah atas musibah di Situ Gintung. Kalla juga memastikan pemerintah akan menyantuni korban musibah Situ Gintung.
"Pemerintah turut berduka cita pada korban yang meninggal akibat tanggul jebol ini. Pemerintah menjamin semua yang meninggal mendapat santunan yang menjadi kebiasaan dan aturan kita, serta perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan sesuai aturan yang ada," katanya di hadapan korban selamat di kompleks Cirendeu Permai, Tangerang, Jumat (27/3).
Dituturkan JK, hingga saat ini pemerintah masih meneliti jebolnya tanggul yang berdekatan dengan kompleks perumahan Cirendeu Permai Tangerang itu. Bobolnya tanggul terjadi setelah hujan deras sejak Kamis 26 Maret. Tanggul jebol pada Jumat dinihari.
"Santunan yang meninggal dan perbaikan rumah sesuai dengan aturan penanggulan bencana yang akan diatur oleh Menko Kesra dan Badan Penanggulangan Bencana," jelas JK.
Mengenai nasib pemukiman penduduk yang terparah terkena terjangan air bah, diakui JK, pemerintah akan kembali melakukan standardisasi terkait tanggul dan air. "Kalau aliran air itu, nanti akan distandardisasikan lagi. Cuma lewat pemerintah daerah (Tangerang)," ujar JK.
Ketika dikonfirmasi apakah jebol tanggul masuk kategori bencana nasional, JK enggan memastikan. "Bencana ya bencana," singkat JK. Dalam kujungan tersebut, JK didampingi Menko Kesra Aburizal Bakrie.
Seperti tak mau kalah dengan Wapres JK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga turut mengunjungi lokasi musibah bencana Situ Gintung. Tepat pukul 12.40 WIB, Jumat (27/3) siang, SBY hadir di lokasi musibah. Tak sekadar itu, SBY juga harus rela naik motor aparat kepolisian sepanjang 400 meter.
Padahal, sesuai jadwal kampanye, Jumat (27/3) siang ini SBY menjadi juru kampanye rapat umum terbuka di Serang, Banten. Jumat paginya, SBY menjadi juru kampanye Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat. Sekadar diketahui, setiap Jumat sejak pekan lalu, SBY mengambil cuti sebagai kepala negara dan pemerintahan untuk kepentingan kampanye Partai Demokrat.
Saat menuju pulang dari Bandung ke Jakarta, SBY mendadak menggelar konferensi pers di rest area Tol Cikampek, Jawa Barat. "Saya minta Mensos dan Menkes untuk melakukan apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu para korban banjir itu," kata Presiden kepada wartawan.
Menurut SBY, dirinya telah berkomunikasi dengan Wapres Jusuf Kalla untuk memastikan langkah darurat di lokasi musibah. Menurut SBY, sistem penanggulangan telah berjalan. "Sistem telah berjalan, saya sudah berkomunikasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Beliau sudah ada di lokasi. Demikian juga Menko Kesra, untuk memastikan langkah tanggap darurat dilaksanakan," kata SBY.
Bukankah sudah cukup melakukan koordinasi dengan Wapres? Bagi SBY itu belum cukup. Menurut SBY, dirinya akan memberi arahan langsung dalam kondisi darurat. "Saya akan memberi direction dalam kondisi darurat," katanya.
SBY berkilah, wilayah Situ Gintung, Ciputat, akan dilaluinya untuk menuju ke arah Serang, Banten untuk kepentingan kampanye terbuka Partai Demokrat. "Karena Tangerang akan saya dilewati. Kunjungan saya dalam kapasitas saya sebagai presiden," kelitnya.
Musibah di Indonesia sepertinya tak disia-siakan begitu saja bagi politisi. Untuk kesekian kalinya pula, SBY 'kecolongan' untuk beraksi cepat. Saat tsunami Aceh akhir 2004 lalu, SBY juga telat untuk segera merespon. Situ Gintung seperti mempertegas, siapa yang paling cepat beraksi dan siapa pula yang mengkapitalisasi musibah untuk kepentingan politik. [I4]