SBY 'Pilih' Ani Atau PKS?

INILAH.COM, Jakarta Aksi Solidaritas Perempaun Indonesia (SPI) untuk menolak caleg pro poligami jadi sandungan terbentuknya koalisi PKS dengan Partai Demokrat. Ani Yudhoyono adalah sosok antipoligami, sementara PKS permisif atas perilaku itu.
Suka tidak suka, figur Ani Yudhoyono cukup sentral dalam berbagai kebijakan politik Partai Demokrat, tak terkecuali kebijakan Presiden SBY. Apalagi, sebelumnya Ani adalah juga mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.
Berita soal pencopotan Menteri Sekertaris Negara Yusril Ihza Mahendra dalam reshuffle kabinet jilid II bukanlah semata-mata persoalan tuduhan korupsi. Santer tersiar kabar, selain itu karena Yusril menceraikan istri pertamanya dan menikahi gadis asal negeri Sakura, Rika Talentino Kato.
Betulkah seperti itu? Kondisi itu sepertinya agak terbantahkan dengan diterimanya mantan politisi Partai Bintang Reformasi (PBR), Zaenal Maarif di Partai Demokrat. Bahkan Zaenal yang sempat digugat SBY akibat pencemaran nama baik ini, menjadi calon anggota legislatif dari Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah V.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi tidak menampik jika persoalan poligami yang marak di kalangan PKS menjadi catatan sendiri bagi Ani Yudhoyono yang dikenal anti poligami. "Apalagi, Ani konon cukup intrusif terhadap urusan suaminya," katanya kepada INILAH.COM, Jumat (27/3) di Jakarta.
Kendati demikian, Burhan meyakini, Ani dipastikan lebih mementingkan koalisi permanen dengan PKS daripada isu poligami. Pilihan Ani untuk mengabaikan isu poligami karena saat ini suaminya tengah menghadapi perang urat syaraf dengan kalangan PDIP dan Partai Golkar.
"Karena bagi Ani, peran PKS adalah sebagai bukti bahwa SBY mampu menggaet dukungan partai-partai selain Golkar, apalagi jika Golkar positif bercerai dengan Partai Demokrat," jelasnya.
Hal senada disampaikan peneliti dari Charta Politika Indonesia (CPI) Andi Syafrani. Menurut dia, persoalan ideologi tidak bakal menghambat proses koalisi PKS-Partai Dmeokrat. "Meski Ani Yudhoyono tidak suka poligami, tapi dia lebih tidak suka jika suaminya tidak dapat mencalonkan sebagai capres," katanya. Langkah ini penting, sambung Andi, karena SBY akan all out untuk mempertahankan kekuasaannya untuk periode mendatang.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok menegaskan, Partai Dmeokrat dan PKS sama sekali belum melakukan deal-deal politik. Menurut dia, pasca pemilihan umum legislatiflah menjadi pijakan untuk melakukan deal-deal politik, termasuk dengan PKS. "Kita belum ada deal-deal politik, karena semua berpulang pada realitas politik hasil pemilu," tegasnya.
Mubarok menampik jika persoalan poligami menjadi penghambat dalam membangun koalisi Partai Dmeokrat dan PKS. Menurut dia, koalisi PKS dan Partai Demokrat yang terjalin selama empat tahun lebih ini menjadi bukti persoalan itu tidak menjadi masalah. "Itu (poligami) bukan urusan politik. Apalagi sekarang PKS sedang koalisi dengan Partai Demokrat," tandas profesor psikologi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Bagaimana dengan pemahaman Ani Yudhoyono yang anti-poligami? Mubarok menegaskan, Ani Yudhoyono sama sekali tidak mencampuri urusan politik. Soal campur tangan Ani Yudhoyono atas keputusan politik SBY, Mubarok memastikan hal itu rumor saja.
"Itu hanya rumor. Bu Ani sama sekali tidak mencampuri, Pak SBY juga nggak suka dicampuri," tandasnya. Ia juga membantah rumor perihal pemecatan Yusril dari anggota kabinet karena akibat dirinya menikah lagi.
Meski politik dan poligami merupakan varian yang berbeda, suara kaum perempuan yang diwakili oleh SPI sepertinya menyadarkan publik akan pentingnya komitmen pemimpin. Pejabat publik yang melakukan praktik poligami sejatinya ingkar dengan komitmen dengan istrinya. Lalu bagaimana publik bisa percaya atas komitmen si pejabat atas persoalan publik, jika dengan istrinya mengingkari? [I4]