INILAH.COM, Medan - Presiden SBY mengaku khawatir kian berkembangnya isu penggelembungan DPT pasca pilgub Jatim. Bahkan arah dari isu tersebut memosisikan pada kecurangan yang dilakukan salah satu pihak.
"Isu penggelembungan DPT menunjukkan perkembangan yang aneh karena seolah-olah pasti curang," kata SBY di Medan, Sabtu (28/3).
SBY yang semula berada di Medan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, tiba-tiba memosisikan sebagai presiden terkait maraknya isu tersebut. Bahkan, dinilai SBY, isu tersebut kian tak terarah, hingga pada persiangan tidak sehat. Sehingga, Pemerintah perlu melakukan klarifikasi.
"Tidak ada celah untuk melakukan kecurangan untuk mengganggu fairness (kejujuran)," ujar SBY yang didampingi juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng.
Ditegaskan SBY, semua yang dilakukan pemerintah tidak berdekatan dengan perbuatan curang. Sedangkan mengenai isu penggelembungan DPT di Provinsi Jawa Timur, SBY mengatakan, pemerintah mempercayakan masalah tersebut pada aparat penegak hukum.
"Saya percaya penuh kepada penegak hukum," kata Yudhoyono seraya mengharapkan isu tersebut tidak menggangu situasi dan keamanan yang kian membaik.
Terkait kritikan presiden dan wapres, harusnya tidak berkampanye bahkan menjadi wasit saja, ditampik SBY. "Yang bertugas sebagai wasit adalah KPU beserta Bawaslu serta Panwaslu. Jadi kalau presiden dan wakil presiden menjadi wasit maka hal itu adalah keliru," jelas SBY.
Dijelaskan SBY, UU telah mengaaut bahwa para pejabat negara presiden, wakil presiden, menteri, wali kota dan bupati boleh melakukan kampanye rapat umum. "UU tidak melarang tapi mengaturnya," pungkas SBY. [*/jib]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi
di sini
atau akses mobile langsung
http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !