INILAH.COM, Jakarta - Deptan mulai Senin, 6 April sampai 15 April membuka kesempatan untuk permohonan ekspor masuk yang nantinya dievaluasi tim Deptan.

Hal ini diutarakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Depdag, Diah Maulida, di Jakarta, Rabu (1/4). Hasil evaluasi Deptan akan disampaikan kepada Depdag berupa rekomendasi ekspor untuk diterbitkan alokasi ekspor setiap perusahaan.

"Pada minggu keempat April akan diterbitkan alokasi izinnya. Izin akan diberikan pada semua yang memiliki persyaratan administrasi yang lengkap termasuk yang memiliki confirmation order atau letter of agreement dengan pembelinya," ujar Diah.

Untuk mempermudah kontrol, pemerintah membatasi ekspor beras hanya melalui tiga pelabuhan yaitu Tanjung Priok, Tanjung Perak Soekarno-Hatta Makassar.

"Sebelum ekspor harus dilakukan verifikasi oleh suryevor untuk mengecek apakah sesuai dengan izin yang diberikan dan wajib lapor kinerjanya setiap bulan sehingga pemerintah tahu persis berapa yang diekspor," tambah Diah.

Terkait rencana ekspor beras premium sekitar 100ribu ton itu, Diah mengatakan Depdag telah menerbitkan Permendag No.13/2009 tentang aturan ekspor dan impor beras.

Aturan itu menyempurnakan aturan sebelumnya yaitu No.12/2008 yang hanya mengizinkan ekspor beras ketan bagi swasta dan beras lainnya melalui Perum Bulog.

"Kami hanya mengubah pasal 10 tentang pelaksana ekspor beras premium yang tadinya hanya diberikan pada Bulog dan ketan itu swasta, sekarang sesuai keputusan di tingkat Menko kita perkenankan ekspor beras premium untuk BUMN, BUMD dan atau swasta. Mereka bisa bergabung ataupun sendiri-sendiri," jelas Diah.

Meski ekspor beras terbuka bagi siapapun, namun Diah menegaskan kualitas san kemasan beras yang diekspor harus mencerminkan citra baik Indonesia dan harus ada pernyataan bahwa beras tersebut diproduksi di Indonesia. [*/cms]