INILAH.COM, Jakarta - Penunjukan MAPPI sebagai appraiser PT Bumi Resources (BUMI) Tbk diharapkan dapat mengungkap dugaan bahwa akusisi yang dilakukan terlalu mahal dan sarat kepentingan.

Harapan tersebut diungkapkan Ketua Kumpulan Investor Pemegang Saham (KIPS) BUMI, Oetomo Rully Susanto. Menurutnya, penunjukan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) tidak condong ke satu pihak. "Kita mendukung langkah Bapepam-LK sehingga dapat menjelaskan dugaan selama ini kalau akusisi terlalu mahal dan terjadi konflik kepentingan," katanya kepada INILAH.COM , Minggu (5/4).

Aksi korporasi yang menjadi kontroversi adalah setelah BUMI mengakuisisi 44% saham PT Darma Henwa senilai Rp 2,41 triliun. Nilai akuisisi PT Fajar Bumi Sakti Rp 2,48 triliun untuk 75,75% saham dan membeli PT Pendopo Coal Rp 1,3 triliun untuk 84,5% saham. Total nilai transaksi mencapai Rp 6,2 triliun.

Selama ini, investor publik hanya dapat mengakses informasi dari para analis yang memiliki pengetahuan tentang BUMI. Investor publik tidak dapat mengakses langsung sehingga sangat menunggu adanya transparansi dari manajemen. Apalagi dengan penunjukan MAPPI diharapkan menjamin adanya informasi yang independen. "Sebab kalau yang ditunjuk adalah MAPPI berarti general tidak menunjuk satu atau beberapa lembaga penilai saja," tambahnya.

Pihaknya berharap manajemen melakukan langkah akusisi terdasarkan perhitungan valuasi dan estimasi perusahaan. Jadi bukan berdasarkan kepentingan para pemegang saham pengendali. "Tetapi dengan adanya analisis, proses tersebut terlalu mahal dan sarat kepentingan pihak tertentu maka menjadi sentimen negatif," ujarnya.

Jadi, penilaian yang akan dilakukan oleh MAPPI menjawab semua kondisi yang selama ini dianggap tidak transparan. Investor publik menganggap manajemen tidak melakukan Good Corporate Governance (GCG). Kalau masalah ini tuntas maka ketika dilakukan RUPS, langkah akusisi akan disetujui karena sudah transparan.

Mengenai keinginan KIPS BUMI mendapat kesempatan untuk menempatkan wakilnya, Oetomo menganggap sebagai suatu kehormatan kalau dapat terwujud dalam RUPS mendatang. Walaupun bukan sebagai tujuan utama dari gerakan KIPS BUMI, namun hal itu akan dapat menjamin kepentingan investor publik.

Keinginan itu menjadi sebuah keharusan kalau manajemen tidak melakukan kebijakan secara transparan. Hal ini akan mengancam investasi dari investor publik yang telah memilih BUMI. Saat ini KIPS BUMI tetap terus menggalang keanggotaan sehingga ketika dibutuhkan sudah memiliki basis yang kuat untuk mengirim wakilnya di struktur komisaris. [cms]