INILAH.COM, Jakarta - Langkah berbagai pihak untuk menggugat pemerintah terkait amburadulnya pelaksanaan pemilu legislatif, dinilai salah alamat. Sebab yang bisa disalahkan dan digugat adalah KPU.

"Yang bisa digugat terhadap adanya pelanggaran pelaksanaan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Gurubesar Universitas Udayana, Bali, Yohanes Usfunan, di Denpasar Minggu (12/4).

Menurut Guru Besar Hukum Pidana ini, jika terjadi adanya penyimpangan atau manipulasi data, yang memiliki tanggung jawab langsung adalah KPU bukan pemerintah. Kelemahan dalam setiap pemilu, lanjut dia, adalah terkait pendataan pemilih. Ia menjelaskan, pendataan sebelum pilkada di beberapa daerah sangat buruk.

"Gugatan atas penyimpangan pemilu itu dibenarkan dalam Undang-Undang, bahkan merupakan langkah yang positif sebagai proses pembelajaran hukum dan politik di Indonesia, ujar Yohanes.

Sehingga, tutur dia, Upaya Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, yang akan menggugat penyimpangan pelaksanaan pemilu legislatif, merupakan langkah yang baik. Karena hal itu memberikan pendidikan politik bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

"Penyelesaian secara hukum terhadap penyimpangan-penyimpangan pesta demokrasi sangat baik untuk pendidikan politik ke depan," ucapnya.

Mengenai pertemuan antara Wiranto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menurut guru Besar Hukum Tata Negara ini, dalam rangka menyamakan sikap terkait peyimpangan pemilu. [*/jib]