INILAH.COM, Jakarta - Langkah KPU yang tidak menampilkan perhitungan sementara perolehan suara DPD seperti suara DPR, menuai kritik. KPU dianggap bersikap diskriminatif.

"Tidak adanya perhitungan untuk DPD, sangat menyesalkan. Harusnya KPU memantulkan, juga ditampilkan," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida usai diskusi mengenai Keberadaan DPD, di ruang pertemuan FLores, Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (12/4).

Meski porsi kursi DPD sangat kecil, ujar Laode, KPU tidak mempersiapkan 'real count' suaranya. "Sangat kecilnya porsi DPD, membuat KPU tidak menampilkan. Tentunya ini bentuk diskriminasi," imbuhnya.

Menanggapai hal ini, apabila terjadi pembubaran DPD, dijelaskan Laode, yang dirugikan adalah daerah. Dalam NKRI sebenarnya, melalui anggota DPD merupakan wadah untuk ke daerah-daerah. [bar]