Inilah.com - Ekonomi http://www.inilah.com/ ID Inilah.com - Telinga, Mata, dan Hati Rakyat Copyright 2007-2017 inilah.com. All rights reserved. Mon, 20 Nov 2017 20:47:52 +0700 http://www.inilah.com/rss/feed/ekonomi http://www.inilah.com/ Inilah.com - Ekonomi http://www.inilah.com/assets/image/inilah-logo-feed.png 120 120 Kemenkop Dorong USP Rintis Jaringan Usaha http://ini.la/2419360 INILAHCOM, Semarang - Salah satu amanat yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 1992  tentang  prinsip koperasi, yaitu melaksanakan kerjasama antar koperasi. "Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM menggelar Forum Komunikasi Advokasi Kerjasama Antar Usaha Simpan Pinjam Koperasi di Provinsi Jawa Tengah", kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati, dalam rilisnya, kemarin. Untuk mendukung dan mewujudkan hal tersebut, lanjut Yuana, sebelum pelaksanaan forum komunikasi itu pihaknya telah melaksanakan kegiatan  Pendampingan Jaringan Kerjasama Antar Usaha KSP/USP Koperasi di Provinsi Jawa Tengah, yang telah dilaksanakan selama empat bulan pada 20 Kabupaten/Kota. "Kegiatan forum komunikasi ini merupakan sarana bagi para pelaku koperasi, dimana dalam acara tersebut juga akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan dan komitmen untuk membentuk jaringan sebagai wujud dari kesepakatan dan komitmen para pelaku koperasi", tandas Yuana. Kerjasama antar koperasi dimaksudkan agar koperasi dapat menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. "Sehingga, disamping dapat memperkuat solidaritas antar koperasi, meningkatkan daya saing dan daya banding juga akan mampu melakukan efektivitas dan efisiensi", papar Yuana. Bagi Yuana, koperasi perlu bersinergi dalam bentuk kerjasama antar usaha simpan pinjam koperasi. "Koperasi diharapkan dapat saling mendukung dengan mengoptimalkan keunggulan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak", imbuh Yuana. Dengan terbentuknya jaringan tersebut memudahkan pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi dukungan terhadap Usaha Simpan Pinjam Koperasi, baik dalam regulasi, pembinaan, pengawasan, pendanaan, pengembangan Sumber Daya, dan sebagainya. "Kegiatan tersebut harus didukung penuh, baik oleh pemerintah maupun Dinas Koperasi dan UKM Provinsi /Kabupaten/Kota di Jawa Tengah," jelas Yuana.

]]>
Ekonomi Inilahcom http://ini.la/2419360 Mon, 20 Nov 2017 20:03:00 +0700 Kemenkop Dorong USP Rintis Jaringan Usaha Kemenkop Dorong USP Rintis Jaringan Usaha Kemenkop Dorong USP Rintis Jaringan Usaha Kemenkop Dorong USP Rintis Jaringan Usaha
Himbara: Ini Pemicu Kredit Bank Seret http://ini.la/2419330 INILAHCOM, Jakarta - Ketua Himpunan Bank Negara (Himbara), Maryono mengatakan pertumbuhan kredit komersial menjadi menjadi penyumbang melemahnya pertumbuhan kredit di bank BUMN.

"Mungkin ada bagian di (sektor) komersial mungkin ada beberapa sektor yang kita kurangi, contohnya himbara, kita banyak belum masuk kesana," kata Maryono yang juga Direktur Utama BTN ini di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (20/11/2017).

Maryono menerangkan, kendati di sektor komersial melemah, namun pertumbuhan kredit di sektor lain seperti perumahan, koorporasi, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami peningkatan. "Belum kita hitung detail (untuk himbara), kalau BTN peningkatannya 19%-20%," terangnya.

Sementara itu, Maryono juga mengatakan, bila saat ini suku bunga kredit di 4 bank himbara sudah hampir semuanya turun. Diharapkan tahun depan bisa turun lagi. "(Suku bunga kredit) sudah dibawah 10% rata-rata 4 bank ini, tapi ada juga produk-produk yang (suku bunganya) diatas 10%," terangnya. [hid]

]]>
Ekonomi Inilahcom http://ini.la/2419330 Mon, 20 Nov 2017 18:07:00 +0700 Himbara: Ini Pemicu Kredit Bank Seret Himbara: Ini Pemicu Kredit Bank Seret Himbara: Ini Pemicu Kredit Bank Seret Himbara: Ini Pemicu Kredit Bank Seret
Mitigasi Risiko Jadi Fokus Holding BUMN Keuangan http://ini.la/2419329 INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus berupaya untuk membentuk empat holding BUMN.

Berbeda dengan holding pertambangan yang disinyalir bakal mulai usai digelarnya RUPS pada akhir bulan mendatang, namun holding jasa keuangan masih belum tercium 'bau'-nya. "Kita (masih) perlu duduk bareng dulu di level atas. Segala macem mitigasi resiko juga kita lihat," terang Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi, Kementerian BUMN.

Gatot Trihargo, menerangkan, pihaknya masih perlu berdiskusi mengenai segala macam mitigasi risiko jika jasa keuangan akan diholdingisasi. "Konsennya masalah mitigasi risiko, masalah keuangan, seberapa jauh nanti berpengaruhnya ke depan kalau misalnya nanti jadi holding," jelas Gatot di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (20/11/2017).

Mengenai status perseroan yang akan berubah, Gatot menerangkandalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, menekankan bahwa beleid itu tetap membuat posisi BUMN sesuai dengan hak dan kewajibannya dari/kepada pemerintah. "Termasuk meminta izin kepada pimpinan DPR," jelasnya.

Sehingga, kata dia, kontrol pemerintah dalam holding perusahaan tetaplah 100%. "Secara legal kan menteri BUMN selaku pemegang saham punya voting rate seri A. Di Holding (jasa keuangan) ada dana reksa, atau Inalum (Holding tambang) dan (holding) yang lain secara finansialnya  bagaimana, (yang) mengelola managemen spend, meleverage dan sebagainya tapi (yang) voting rate segala macem tetap ada di pemerintah," terangnya.

Gatot mengatakan, kalau tak ada aral, holding jasa keuangan sedianya bisa terbentuk pada kuartal 1 tahun 2018 mendatang. [hid]
    

]]>
Ekonomi Inilahcom http://ini.la/2419329 Mon, 20 Nov 2017 17:33:00 +0700 Mitigasi Risiko Jadi Fokus Holding BUMN Keuangan Mitigasi Risiko Jadi Fokus Holding BUMN Keuangan Mitigasi Risiko Jadi Fokus Holding BUMN Keuangan Mitigasi Risiko Jadi Fokus Holding BUMN Keuangan
Relokasi, Bank DKI Genjot Efektivitas KCP Syariah http://ini.la/2419331 INILAHCOM, Jakarta - Bank DKI membuka kantor Cabang Pembantu Syariah di Jl. Raya Transyogi Cikeas, Bogor, yang merupakan relokasi dari kantor yang sebelumnya terletak di Jl. Alternatif Cibubur No. 39.

Demikian disampaikan Direktur Bisnis Bank DKI, Antonius Widodo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (20/11/2017). "Relokasi kantor tersebut merupakan salah satu upaya Bank DKI dalam memberikan layanan terbaik serta peningkatan efektivitas jaringan kantor dan layanan kepada masyarakat," ujarnya.

Per September 2017, jaringan kantor layanan syariah Bank DKI tercatat mencapai 20 kantor yang terdiri dari 3 Kantor Cabang, 12 Kantor Cabang Pembantu, serta 3 Kantor Kas yang tersebar di Jadetabek dan Bandung.

Bank DKI juga terus meningkatkan jangkauan pemasaran produk dan layanan perbankan syariah melalui office channeling di seluruh kantor layanan konvensional.

"Upaya peningkatan layanan terus dilakukan Bank DKI dalam menikmati fasilitas layanan yang disediakan oleh layanan perbankan konvensional seperti ATM Bank DKI yang saat ini berjumlah 780 unit," papar Antonius.

Nasabah Bank DKI, lanjut dia, juga dapat menggunakan aplikasi layanan keuangan JakOne Mobile. Melalui JakOne Mobile, nasabah Bank DKI kini telah dapat mengatur transaksi kebutuhan sehari-harinya seperti pembayaran biller Telkom PSTN dan tagihan air, pembayaran tiket maskapai penerbangan, pembayaran TV berlangganan dan pembayaran tagihan pulsa prabayar dan pascabayar melalui smartphone.

Ke depannya, Bank DKI akan terus memasarkan produk DPK dan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya. Untuk produk tabungan, tabungan Simpeda iB Bank DKI kini telah dilengkapi dengan fasilitas Mobile Banking, serta terdapat produk Taharoh Valas iB untuk memenuhi kebutuhan calon jemaah Haji dalam rangka pelunasan biaya ibadah Haji.

Sedangkan pada produk pembiayaan, terdiri dari Multijasa iB, KPR iB, Pembiayaan Mikro iB, dan produk Gadai Emas iB yang ditujukan bagi pengusaha mikro, bisa dicicil dengan ujroh yang kompetitif.

Saat ini, Bank DKI sedang mengembangkan produk KPR Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dan produk PRK untuk pembiayaan ritel produktif. Tahun 2017, Bank DKI meraih penghargaan sebagai Unit Usaha Syariah terbaik kategori Unit Usaha Syariah Aset Lebih dari Rp1 Triliun-Rp5 Triliun versi majalah Investor. [jin]

]]>
Ekonomi Inilahcom http://ini.la/2419331 Mon, 20 Nov 2017 17:18:00 +0700 Relokasi, Bank DKI Genjot Efektivitas KCP Syariah Relokasi, Bank DKI Genjot Efektivitas KCP Syariah Relokasi, Bank DKI Genjot Efektivitas KCP Syariah Relokasi, Bank DKI Genjot Efektivitas KCP Syariah
PT SMF Gandeng Jaringan BPD Salurkan KPR http://ini.la/2419323 INILAHCOM, Makassar - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus melakukan upaya untuk meningkatkan volume Kredit Perumahan Rakyat dengan mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi salah satu penyalur pinjaman kepada konsumen.

Program tersebut untuk membantu nasabah yang ingin memiliki rumah guna mendukung Program Sejuta Rumah yang telah dicanangkan oleh Pemerintah 2015, kata Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo, di Makassar, Senin (20/11/2017).

Ia mengatakan hal itu pada kesempatan Sosialisasi dan Edukasi bersama 40 jurnalis dari Media di wilayah Indonesia Tengah dan Timur 2017 terkait dengan percepatan program satu juta di Indonesia yang dicanangkan oleh Pemerintah 2015.

Menurut dia, dukungan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mendorong dan memperluas kesempatan masyarakat dalam memiliki rumah yang layak di berbagai pelosok Indonesia.

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo mengatakan bahwa sesuai dengan Program Kerja Perseroan di tahun ini, Program Pembiayaan terus dilakukan dengan memperluas jangkauan pembiayaan kepada seluruh BPD di Indonesia, khususnya di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia.

"Saat kami bekerjasama dengan 26 Bank BPD, di antaranya 11 BPD mendapatkan pembiayaan SMF, dan tercatat 15 BPD melakukan MOU, SMF melakukan kegiatan berupa pelatihan KPR baik secara kolektif maupun ekslusif di masing-masing BPD." katanya.

Selain itu katanya, untuk mendorong penyaluran KPR di daerah, SMF juga telah menyusun dan menyerahkan Standard Prosedur Operasi (SPO) KPR BPD SMF, SPO Kredit Modal Kerja Konstruksi Perumahan SMF (KMK - KP SMF), dan SPO Pembiayan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah, yang bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia, (Asbisindo), dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Terkait urgensiperan BPD, Heliantopo mengatakan bahwa BPD mempunyai peran penting dalam mendukung penyelenggaraan Program Sejuta Rumah terutama di daerahnya masing-masing.

Hal tersebut menurutnya karena BPD sebagai sistem perbankan lokal dapat lebih efisien dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan perumahan, BPD cenderung lebih spesifik mengenal karakteristik masyarakat di daerah masing-masing.

"Peran Bank Pembangunan Daerah sangat sentral dalam meningkatkan perekonomian Daerah yang secara simultan akan mendukung pertumbuhan Ekonomi Nasional. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memiliki rumah dan mensukseskan Program Sejutarumah, diperlukan fasilitas KPR yang terjangkau dan mudahdi akses," katanya.

Tingginya kebutuhan akan perumahan merupakan pangsa pasar yang besar bagi BPD, khususnya dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut sejalan dengantransformasi BPD yang dicanangkan oleh Pemerintah Bisnis pembiayaan KPR dapat menjadi salah satu produk unggulan bagi BPD dalam mengembangkan bisnis di daerahnya. Namun tidak dapat dipungkiri adanya keterbatasan kapasitas pengelolaan dan pendampingan dana jangka menengah dan panjang dalam Program Pembiayaan KPR BPD.

"Selama ini, belum banyak BPD yang menjadi penyalur KPR, oleh karena itu SMF akan terus melakukan upaya kerjasama dengan BPD-BPD tersebut," katanya.

Terkait hal itu, Heliantopo mengatakan bahwa SMF telah meluncurkan Program KPR BPD dan bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Asbanda, melalui Program KPR BPD tersebut. "Program KPR BPD tersebut juga bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat seluruh Indonesia akan kepemilikkan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia," katanya.

Program tersebut juga merupakan implementasi salah satu pilar BPD sebagai regional champion, dimana BPD perlu memiliki program standarisasi serta memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat setempat melalui penciptaan produk dan jasa yang semakin variatif dan unggul.

"Kami memiliki visi dan misi untuk meningkatkan sinergi dengan BPD dalam meningkatkan volume KPR melalui program refinancing KPR BPD, serta memfasilitasi penerbitan KPR BPD. Dimana BPD akan saling bersinergi dan berkontribusi terhadap perekonomian daerahnya masing-masing," katanya.

Terlaksananya program tersebut tentunya memelukan dukungan banyak pihak, terutama Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman diharapkan dapat mendorong Bank Pembangunan Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah untuk lebih aktif dalam menyalurkan KPR.

Hal tersebut sejalan dengan program transformasi BPD yang diantaranya untuk memperkuat fondasi organisasi agar mampu tumbuh dan bersaing sehingga lebih berperan dalam perekonomian daerah kedepan.

Untuk mendukung BPD menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan, diharapkan BPD aka nmenjadi pemimpin di daerahnya dan menjadi salah satu yang terbaik di industri perbankan nasional.

Dalam kesempatan tersebut hadir juga Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Regional Sulawesi Maluku, dan Papua (Sulampua), Indiarto Budiwitono, Sekretaris Jenderal Asbanda, Edie Rizliyanto, dan KetuaAsosiasi Pengembang Perumahandan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulawesi Selatan, Yunus Genda, sebagai pemakalah. [tar]
 

]]>
Ekonomi Inilahcom http://ini.la/2419323 Mon, 20 Nov 2017 17:03:00 +0700 PT SMF Gandeng Jaringan BPD Salurkan KPR PT SMF Gandeng Jaringan BPD Salurkan KPR PT SMF Gandeng Jaringan BPD Salurkan KPR PT SMF Gandeng Jaringan BPD Salurkan KPR
Gempita Raih MURI, Bakar 60.000 Jagung di Jember http://ini.la/2419321 INILAHCOM, Jember - Kegiatan membakar 60.000 jagung yang berlangsung di Desa Kemuningsari Kidul, Jember, Jawa Timur, Minggu (19/11/2017) yang diselenggarakan Gempita Jatim berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Kegiatan gempita pesta rakyat  yang bertema "Desa Berdaulat Pangan" tersebut dihadiri oleh Bupati Jember Faida, jajaran Korwil  Gempita Jatim, anggota MURI, pihak muspika Kecamatan Jenggawah, dan puluhan ribu warga desa setempat.

"Saya sangat terharu dan bahagia atas  kegiatan Gempita ini menggelar pesta rakyat dengan membakar jagung sebanyak 60 ribu jagung, sehingga masuk dalam pemecahan rekor MURI," kata Bupati Jember Faida saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Menurutnya kegiatan ini membuktikan pencapaian Gerakan Nasional Gempita oleh Mentan Dr. Andi Amran Sulaiman ini  sukses mendorong  kebangkitan pemuda untuk kembali bertani yang ada di Kabupaten Jember, sehingga bisa menjadi contoh untuk para pemuda yang lain untuk ikut berperan aktif terhadap pertanian di wilayah setempat.

Kepala Desa Kemuningsari Kidul Sujarwo Hadiono mengatakan kegiatan bakar jagung massal tersebut merupakan salah satu wujud rasa syukur warga yang mayoritas sebagai petani atas panen jagung yang melimpah di desa setempat.

"Kegiatan membakar 60.000 jagung yang merupakan hasil panen petani itu merupakan puncak petik jagung dan membuktikan bahwa petani di Desa Kemuningsari Kidul berhasil mewujudkan swasembada jagung yang digerakkan oleh para pemuda," katanya.

Sementara Koordinator Gerakan Pemuda Tani Indonesia (Gempita) Ali Murtadho mengatakan bangsa yang kuat adalah bangsa yang dapat mencukupi kebutuhan pangan dan didukung potensi alam yang luar biasa, sehingga Gerakan Nasional Gempita sebagai program kongkrit regenerasi petani diharapkan Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia secara berkelanjutan.

"Kegiatan bakar jagung yang berhasil memecahkan rekor MURI itu merupakan momentum kebangkitan pemuda tani karena sebagian besar petani di Indonesia berusia 50an,  sebagaimana spirit menteri pertanian RI Dr. Andi Amran Sulaiman yang mencanangkan Gempita sebagai gerakan Nasional agar pemuda harus didorong untuk kembali mencintai dunia pertanian ," tuturnya.

Dengan kegiatan tersebut, lanjut dia, Gempita  mengajak generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dengan menunjukkan bahwa petani bisa menjadi entrepreneur dan petani bisa menjadi sejahtera hingga anak cucu, sehingga harapan pemerintah untuk swasembada pangan bisa tercapai. [*]

]]>
Ekonomi Inilahcom http://ini.la/2419321 Mon, 20 Nov 2017 16:40:00 +0700 Gempita Raih MURI, Bakar 60.000 Jagung di Jember Gempita Raih MURI, Bakar 60.000 Jagung di Jember Gempita Raih MURI, Bakar 60.000 Jagung di Jember Gempita Raih MURI, Bakar 60.000 Jagung di Jember
Pemerintah akan Lelang SBSN Besok http://ini.la/2419308 INILAHCOM, Jakarta - Kemenkeu akan melelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara senilai Rp5 triliun.

Penerbitan SBSN terebut terbagi dalam lima seri. Untuk seri SPN-S akan jatuh tempo ada 8 Mei 2018. Untuk seri PSS013 akan jatuh tempo pada 15 Mei 2019. Imbalan yang ditawarkan sebesar 6,25%. Demikian mengutip laman resmi Kemenkeu.

Untuk seri PBS014 akan jatuh tempo pada 15 Mei 2021 dengan imbalan 6,5%. Seri PBS011 akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2023 dengan imbalan 8,7%. Untuk seri PBS012 dengan imbalan 8,8% dengan jatuh tempo 15 November 2031.

Lelang SBSN ini untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN-P 2017. Untuk tanggal setelmen pada 23 November 2017.

]]>
Ekonomi Inilahcom http://ini.la/2419308 Mon, 20 Nov 2017 15:48:00 +0700 Pemerintah akan Lelang SBSN Besok Pemerintah akan Lelang SBSN Besok Pemerintah akan Lelang SBSN Besok Pemerintah akan Lelang SBSN Besok
Aceh Sahkan Qonun Lembaga Keuangan Syariah http://ini.la/2419288 INILAHCOM, Meulaboh - Pemerintah Provinsi Aceh mewacanakan menutup perbankan sistem konvensional, menyusul disahkannya Qanun atau Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh.

"Apalagi saat ini sudah ada unit-unit bank syariah, jadi tidak berat, setelah qanun ini nanti disahkan, maka bank konvensional ditutup, tinggal bank syariah itu saja," kata Ketua Komisi A-DPR Aceh, Abdullah Saleh, di Meulaboh, Senin (20/11/2017).

Hal itu disampaikan usai membuka Sosialisasi Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, serta sosialisasi Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Meulaboh.

Politisi Partai Aceh (PA) ini menegaskan, meskipun demikian tetap akan ada lembaga keuangan tertentu di Provinsi Aceh yang menganut sistem konvensional dan wajib disediakan untuk melayani nasabah yang non syariah/non muslim.

Dia menyampaikan, lembaga keuangan konvensional yang selama ini beroperasi di provinsi paling ujung barat Indonesia itu, menganut sistem riba', hal demikian bertentangan dengan Aceh yang menerapkan syariat secara sempurna (kaffah).

"Intinya, bank konvensional yang ada ribanya berhenti dan yang aktif bank syariahnya, kita stop di Aceh, tapi yang syariahnya tetap jalan. Ada satu bank valuta asing yang tidak distop, yang melayani nasabah non syariah, itu dibutuhkan,"tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, qanun tersebut akan disahkan paling telat akhir 2017, sebab saat ini sudah selesai konsultasi dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), hanya tinggal dibawa ke rapat paripurna untuk pengesahan bersama pihak eksekutif di DPRA.

Kata Abdullah Saleh, Qanun Aceh tentang LKS tersebut nantinya, juga mengatur sistem lembaga keuangan yang memberi jasa pengkreditan uang maupun kendaraan, semua itu telah melewati kajian dan telah dibahas saat berbentuk rancangan qanun (raqan).

Dia juga menyampaikan, Qanun LKS ini juga penting diketahui masyarakat luas, disamping juga sosialisasi yang tengah mereka gencarkan itu, yakni sosialisasi Qanun Hukum Jinayah maupun Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

"Sosialisasi qanun ini sekaligus dalam rangka memberi pemahaman kepada masyarakat tentang penerapan syariat Islam semua qanun-qanun penting. Penerapan syariat di Aceh tidak radikal, karena itu dilakukan bertahap agar bisa diterima," katanya menambahkan.

]]>
Ekonomi Inilahcom http://ini.la/2419288 Mon, 20 Nov 2017 14:36:00 +0700 Aceh Sahkan Qonun Lembaga Keuangan Syariah Aceh Sahkan Qonun Lembaga Keuangan Syariah Aceh Sahkan Qonun Lembaga Keuangan Syariah Aceh Sahkan Qonun Lembaga Keuangan Syariah
Kapolri: Tak Aman, Ekonomi tak Jalan http://ini.la/2419286 INILAHCOM, Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pada hari ini, Senin (20/11/2017) membuka langsung perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), didampingi Direktur Utama BEI Tito Sulistio, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Frederica Widyasari.

Dalam sambutannya Tito mengatakan, kondisi perekonomian yang stabil di Indonesia menjadi suatu keharusan karena menyangkut kepentingan banyak masyarakat.

"Suatu kehormatan bagi saya, adanya penghargaan, pengakuan dan pentingnya aspek keamanan untuk mendukung bisnis," kata Tito Karnavian di Gedung BEI, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Menurut dia, ekonomi tidak akan jalan tanpa jaminan keamanan. Sebaliknya, keamanan juga ditentukan oleh stabilitas ekonomi.

"Urusan keamanan dan ekonomi ibarat sisi mata uang yang saling memberi nilai," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BEI Tito Sulistio berterima kasih kepada Kapolri dan jajaran kepolisian. Sebab, menurut dia, pengusaha boleh berusaha, tapi kalau negara tidak aman dan tidak stabil, bursa tidak bisa mencapai level tertinggi seperti saat ini.

"Sampai detik ini kejadian perpolitikan tidak mempengaruhi transaksi di BEI 2004, 2009, 2014, hingga pilkada DKI. Kita percaya karena orang percaya adanya stabilitas politik di negara ini," kata Tito Sulistio. [jin]

]]>
Ekonomi Inilahcom http://ini.la/2419286 Mon, 20 Nov 2017 14:14:00 +0700 Kapolri: Tak Aman, Ekonomi tak Jalan Kapolri: Tak Aman, Ekonomi tak Jalan Kapolri: Tak Aman, Ekonomi tak Jalan Kapolri: Tak Aman, Ekonomi tak Jalan
Inilah Terobosan Bank BUMN Permudah Transaksi http://ini.la/2419253 INILAHCOM, Jakarta - Guna menghemat investasi di bidang transaksi nontunai, himpunan bank negara (Himbara) kini memiliki satu mesin Electronik Data Capture (EDC) yang bisa digunakan untuk empat kartu.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi, Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, menuturkan, tadinya kalau belanja di tenant ada banyak mesin EDC berjejer.

Misalnya, EDC Mandiri, BNI dan BRI, sementara BTN memang tidak punya mesin EDC. Dengan adanya nota kesepahaman ini, maka mesin EDC hanya satu saja. "Kita harapkan cuma satu saja, jadi kalau pakai kartu Mandiri, EDC-nya BRI atau BNI, bisa dilakukan di 1 mesin," jelas Gatot di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (20/11/2017).

Gatot menuturkan, pihaknya akan merealisasikan nota kesepahaman ini mulai Desember 2017 mendatang. Selain lebih mudah, hal ini juga bisa membuat investasi masing-masing bank jadi lebih efisien. "Investasi akan lebih mudah karena tidak semua bank investasi di hal yang sama, jadi untuk tiga bank hanya satu mesin EDC saja," terangnya.

Adanya kerja sama di bidang transaksi non tunai ini, disinyalir Gatot bisa memperluas jumlah EDC yang sudah tersebar untuk dialihkan ke merchant yang belum memiliki mesin EDC. "Yang pasti yg punya Mandiri 200 ribuan lebih, BRI 120 ribuan sama BNI sekitar 400 ribuan. Kalau kita saving 400 ribuan, nanti (400 ribu) akan kita sebar ke semua merchant yang belum ada EDC-nya," ujar Gatot. [hid]

]]>
Ekonomi Inilahcom http://ini.la/2419253 Mon, 20 Nov 2017 13:03:00 +0700 Inilah Terobosan Bank BUMN Permudah Transaksi Inilah Terobosan Bank BUMN Permudah Transaksi Inilah Terobosan Bank BUMN Permudah Transaksi Inilah Terobosan Bank BUMN Permudah Transaksi