Inilah.com - Nasional http://www.inilah.com/ ID Inilah.com - Telinga, Mata, dan Hati Rakyat Copyright 2007-2017 inilah.com. All rights reserved. Wed, 29 Mar 2017 18:15:27 +0700 http://www.inilah.com/rss/feed/nasional http://www.inilah.com/ Inilah.com - Nasional http://www.inilah.com/assets/image/inilah-logo-feed.png 120 120 Mabes Polri Masih Verifikasi Akun Situs Abal-Abal http://nasional.inilah.com/read/detail/2369153/mabes-polri-masih-verifikasi-akun-situs-abal-abal INILAHCOM, Gresik - Tim Cyber Polri menyatakan situs hoax yang meresahkan masyarakat diberi label cap dan diblokir situsnya. Pernyataan itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Rikwanto.

Menurut jenderal bintang satu kelahiran Medan itu, sampai saat ini Mabes Polri terus melakukan verifikasi terhadap akun maupun situs online abal-abal. Verifikasi tersebut dalam rangka meminimalisir informasi hoax yang sifatnya mengadu domba, atau mem-provokasi masyarakat.

"Informasi yang sifatnya provokasi yang kami lakukan tidak hanya di jalur hukum dan pidana saja. Tetapi, hal ini kita adukan juga Kemeninfo untuk segera ditindaklanjuti dengan cara diberi label cap dan diblokir," tuturnya, Rabu (29/3/2017).

Berdasarkan data yang tercatat, tahun lalu tim Cyber Mabes Polri telah memblokir 400 situs yang berisi informasi hoax. Tahun ini pihaknya belum mengkalkulasi ada berapa situs yang dianggap memberi informasi hoax.

"Tentunya masih ada situs hoax di tahun ini. Tapi, tim kami belum menjumlah berapa situs yang diblokir," katanya.

Masih menurut Rikwanto, untuk meminimalisir informasi hoax bukan hanya polisi saja yang terlibat. Tapi, semua pihak lapisan masyarakat. Intinya, masyarakat harus disadarkan mengenai berita hoax dan jangan mudah terpancing.

"Informasi hoax itu bisa merusak pemikiran dan menciptakan kerusahan sara seperti terjadi di Indramayu, Jawa Barat, dan Sumatera," tandasnya. [beritajatim]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2369153/mabes-polri-masih-verifikasi-akun-situs-abal-abal Wed, 29 Mar 2017 17:43:00 +0700 Mabes Polri Masih Verifikasi Akun Situs Abal-Abal Mabes Polri Masih Verifikasi Akun Situs Abal-Abal Mabes Polri Masih Verifikasi Akun Situs Abal-Abal Mabes Polri Masih Verifikasi Akun Situs Abal-Abal
Wiranto Pertanyakan Izin Aksi 313 http://nasional.inilah.com/read/detail/2369151/wiranto-pertanyakan-izin-aksi-313 INILAHCOM, Jakarta - Menkopolhukam Wiranto mempertanyakan perihal izin Aksi Damai 313 yang rencana digelar pada Jumat (31/3/2017) besok lusa. Mengenai hal itu, dirinya mempercayai kepada pihak kepolisian yang berwenang atas perizinan aksi unjukrasa.

"Alasannya apa, izinnya bagaimana, tempatnya kapan, pemimpinnya siapa, temanya apa, kapan dilakukan, di mana? Itu semuanya kan izin polisi," ujarnya, Rabu (29/3/2017).

Namun ia mengaku tidak akan mempermasalahkannya jika para peserta menjalani aksinya secara tertib, mematuhi aturan dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

Menurutnya, rencana Aksi 313 sudah tersebar meluas di media sosial. Karena itu ia mengimbau agar para peserta aksi tidak mengganggu masyarakat, terlebih lagi merugikan masyarakat.

"Demo yang menakuti rakyat membuat khawatir tentu merugikan kita, merugikan masyarakat juga," tandasnya. [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2369151/wiranto-pertanyakan-izin-aksi-313 Wed, 29 Mar 2017 17:30:00 +0700 Wiranto Pertanyakan Izin Aksi 313 Wiranto Pertanyakan Izin Aksi 313 Wiranto Pertanyakan Izin Aksi 313 Wiranto Pertanyakan Izin Aksi 313
KPK Diminta Usut Dugaan BPN dan UPPRD Priok http://nasional.inilah.com/read/detail/2369145/kpk-diminta-usut-dugaan-bpn-dan-upprd-priok INILAHCOM, Jakarta - Sejumlah civitas Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (Untag) menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (29/3/2017).

Kedatangan mereka adalah meminta pihak KPK mengusut adanya dugaan penerimaan gratifikasi oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Tanjung Priok, Simon Panjaitan.

Adanya dugaan gratifikasi ini muncul setelah pihak Untag menerima SPPT Pajak Bumi dan Bangunan untuk 2017 senilai Rp 785.045.865. Janggalnya, dalam SPPT itu luas tanah yang milik Untag berkurang menjadi 1,6 hektare.

Padahal, berdasarkan Akta Tanah yang dikantongi luas tanah milik Untag seluas 4,7 hektare. Bukti lainnya, pada 2015 Yayasan Untag juga masih menerima tagihan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah seluas 4,7 hektare.

Kata Koordinator Aksi yang juga salah satu anggota Yayasan Untag, Firman, dugaan gratifikasi tersebut diberikan oleh mantan anggota Yayasan Untag yang dipecat. Disinyalir, eks anggota yayasan, oknum BPN dan Simon mengurangi luas tanah Untag secara sepihak, dengan imbalan.

"Kami melawan setiap tindakan manipulasi data dan korupsi antara Simon Panjaitan bersama-sama dengan pejabat BPN yang dengan rakusnya mengorbankan tanah pendidikan untuk kepentingan pribadi dan pengusaha gelap pembeli hukum," kata Firman di Gedung KPK.

Alasan lainnya, sambung dia, Untag pun terancam dibubarkan. Sebab, jika merujuk pada aturan pendirian sebuah perguruan tinggi, minimal luas tanah yang harus dimiliki ialah seluas 3 hektare.

"Kami minta supaya diusut, apakah dia (Simon dan oknum BPN) sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur," desaknya. [rok]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2369145/kpk-diminta-usut-dugaan-bpn-dan-upprd-priok Wed, 29 Mar 2017 17:09:00 +0700 KPK Diminta Usut Dugaan BPN dan UPPRD Priok KPK Diminta Usut Dugaan BPN dan UPPRD Priok KPK Diminta Usut Dugaan BPN dan UPPRD Priok KPK Diminta Usut Dugaan BPN dan UPPRD Priok
Ini Alasan Warga Jombang Tolak Pabrik Air Mineral http://nasional.inilah.com/read/detail/2369141/ini-alasan-warga-jombang-tolak-pabrik-air-mineral INILAHCOM, Jombang - Rencana pendirian pabrik air mineral di Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Jombang ditolak keras oleh warga sekitar. Bahkan reaksi warga atas penolakan itu dengan melakukan unjuk rasa di Mapolres Jombang serta Gedung DPRD.

Puluhan warga itu tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Lingkungan (AMPEL) di Jombang. "Kami menolak pendirian perusahaan air minum PT. Tirta Investama di Desa Grobogan Kecamatan Mojowarno," ujar Joko Fatah Rachim, Rabu (29/3/2017).

Fatah beralasan, upaya perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan itu akan mengancam kelestarian air bagi petani dan kehidupan warga setempat.

Menurutnya, eksplorasi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan air minum terbesar itu akan berdampak timpangnya ekologi dan kehidupan masyarakat Jombang hingga kerusakan alam sekitar.

Oleh sebab itu, para pengunjukrasa mendesak penegak hukum agar bertindak cepat mengusut tuntas hingga level atas terkait dugaan adanya mafia perijinan pendirian pabrik milik PT Tirta Investama itu.

"Sejauh ini masyarakat di Desa Grobogan sama sekali belum mendapat sosialisasi terkait pendirian perusahaan air minum itu" tandasnya. [beritajatim]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2369141/ini-alasan-warga-jombang-tolak-pabrik-air-mineral Wed, 29 Mar 2017 17:04:00 +0700 Ini Alasan Warga Jombang Tolak Pabrik Air Mineral Ini Alasan Warga Jombang Tolak Pabrik Air Mineral Ini Alasan Warga Jombang Tolak Pabrik Air Mineral Ini Alasan Warga Jombang Tolak Pabrik Air Mineral
Fahri: MoU KPK-Jaksa-Polri untuk 'Amankan' Aparat http://nasional.inilah.com/read/detail/2369139/fahri-mou-kpk-jaksa-polri-untuk-amankan-aparat INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi penandatanganan MoU kerjasama antara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan dan Polri dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Ya sebetulnya itu karena tidak paham peran masing-masing," kata Fahri di Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Menurut dia, kalau baca Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 itu bahwa KPK harus berani ambil inisiatif dalam seluruh upaya pemberantasan korupsi khsusunya membangun sistem yang baik.

"Jadi UU itu sudah perkuat KPK, kalau di UU kekuatan KPK dalam pemberantasan korupsi itu bisa lebih kuat daripada presiden, baca saja UU itu," ujarnya.

Fahri menduga adanya istilah MoU yang dilakukan oleh ketiga lembaga penegak hukum tersebut untuk saling mengamankan aparatnya, padahal kalau mau menghargai kelembagaan itu yang punya dasar hukum kekebalan dalam konstitusi adalah anggota DPR.

"Justru anggota DPR itu yang harusnya tidak boleh sembarangan disentuh, karena DPR itu regulator dan itu ada dalam konstitusi negara. Kalau aparat hukum itu tidak ada namanya semacam proteksi, ini karena tidak paham apa fungsi dari kelembagaan itu," jelas dia.

Ia menilai ketiga lembaga yang menandatangani MoU itu tidak paham semua, terutama KPK. Menurut dia, KPK sebenarnya kewalahan di lapangan dalam mencegah dan memberantas korupsi.

"Ini sebenarnya orang kewalahan di lapangan, tidak mengerti bagaimana caranya supaya pemberantasan korupsi itu efektif. Jadi gitu saja supaya tidak berbenturan," tandasnya.[ris]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2369139/fahri-mou-kpk-jaksa-polri-untuk-amankan-aparat Wed, 29 Mar 2017 16:44:00 +0700 Fahri: MoU KPK-Jaksa-Polri untuk 'Amankan' Aparat Fahri: MoU KPK-Jaksa-Polri untuk 'Amankan' Aparat Fahri: MoU KPK-Jaksa-Polri untuk 'Amankan' Aparat Fahri: MoU KPK-Jaksa-Polri untuk 'Amankan' Aparat
Bawa Sajam ke Sidang, Relawan Ahok Dibawa ke RSJ http://nasional.inilah.com/read/detail/2369133/bawa-sajam-ke-sidang-relawan-ahok-dibawa-ke-rsj INILAHCOM, Jakarta - Pihak kepolisian mengamankan seorang wanita yang akan menghadiri sidang ke-16 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Wanita yang diketahui bernama Retno Rahayu itu kedapatan membawa pisau jenis sangkur sebelum memasuki ruang persidangan. Setelah diamankan dia diduga merupakan pasien rumah sakit jiwa (RSJ).

"Infonya pasien RS jiwa Grogol," kata Kabagops Polres Jaksel AKBP Dony Alexander di Auditorium Kementrian Pertanian, Rabu (29/3/2017).

Dony menambahkan, Retno baru kali ini hadir ke persidangan Ahok. Saat memasuki lobi auditorium Kementrian Pertanian, Retno juga tampak mengenakan pin bergambar Ahok-Djarot.

Sementara itu, sidang Ahok baru memeriksa tiga saksi ahli. Saat ini tim pengacara Ahok menghadirkan ahli agama Hamka Haq. Hamka juga menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP). [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2369133/bawa-sajam-ke-sidang-relawan-ahok-dibawa-ke-rsj Wed, 29 Mar 2017 16:31:00 +0700 Bawa Sajam ke Sidang, Relawan Ahok Dibawa ke RSJ Bawa Sajam ke Sidang, Relawan Ahok Dibawa ke RSJ Bawa Sajam ke Sidang, Relawan Ahok Dibawa ke RSJ Bawa Sajam ke Sidang, Relawan Ahok Dibawa ke RSJ
LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi Kasus e-KTP http://nasional.inilah.com/read/detail/2369131/lpsk-siap-beri-perlindungan-saksi-kasus-e-ktp INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar mengaku siap memberikan perlindungan terhadap para saksi kasus e-KTP.

Ini dilakukan untuk menjamin para saksi dalam membeberkan keterangannya atas kasus yang diduga menjerat sejumlah nama besar tersebut. "Kami siap memberikan pendampingan bagi para saksi," ujarnya, Rabu (29/3/2017).

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menangani kasusnya.

Sebelumnya, kasus e-KTP saat ini menjerat dua tersangka yakni mantan pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, serta mantan Direktur Pengelolaan Administrasi Informasi Ditjen Dukcapil, Sugiharto.

Kasus yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun ini diduga melibatkan sejumlah nama besar. Karena itu peran LPSK diharapkan menjadikan para saksi lebih terjamin dalam membongkar kasus e-KTP. [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2369131/lpsk-siap-beri-perlindungan-saksi-kasus-e-ktp Wed, 29 Mar 2017 16:25:00 +0700 LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi Kasus e-KTP LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi Kasus e-KTP LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi Kasus e-KTP LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi Kasus e-KTP
Ini yang Telah Disepakati Pansus RUU Pemilu http://nasional.inilah.com/read/detail/2369130/ini-yang-telah-disepakati-pansus-ruu-pemilu INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (Pansus RUU Pemilu), Yandri Susanto mengatakan pihaknya telah menyepakati beberapa opsi dalam rapat konsinyering pembahasan RUU Pemilu.

"Keterwakilan perempuan sepakat, lalu sengketa parpol, KPU dan Bawaslu kemungkinan ada pengurangan dan penambahan," kata Yandri di Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan jumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada pengurangan dan penambahan, yakni penambahan sembilan atau 11 orang dan untuk Bawaslu ada opsi penambahan menjadi tujuh atau sembilan.

"Untuk KPU kabupaten/kota yang jumlah penduduk di daerah itu sedikit akan dikurangi dan di daerah yang padat penduduk akan ditambah jumlah komisioner," ujar Sekretaris Fraksi PAN ini.

Menurut dia, jumlah komisioner KPU dan Bawaslu itu disamaratakan di setiap daerah, maka dikhawatirkan terjadi persoalan sehingga diputuskan agar jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kepadatan penduduk.

"Selain itu, Pansus secara bulat sepakat partai politik yang boleh mengajukan kadernya sebagai calon legislatif, yakni parpol yang memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terakhir, berhak mengajukan caleg dalam Pemilu Legislatif 2019," jelas dia.

Kemudian, Yandri juga mengatakan poin-poin yang masih diperlukan pengambilan keputusan seperti sistem pemilu, karena opsi yang berkembang apakah menggunakan sistem terbuka atau tertutup.

"Terkait dengan ambang batas parlemen masih belum disepakati apakah 3,5 persen atau di atas itu. Lalu, untuk ambil keputusan mudah, fraksi-fraksi di luar rapat Pansus juga mengadakan pertemuan informal untuk ambil keputusan, lalu dibawa dalam rapat internal Pansus," tandasnya.[ris]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2369130/ini-yang-telah-disepakati-pansus-ruu-pemilu Wed, 29 Mar 2017 16:15:00 +0700 Ini yang Telah Disepakati Pansus RUU Pemilu Ini yang Telah Disepakati Pansus RUU Pemilu Ini yang Telah Disepakati Pansus RUU Pemilu Ini yang Telah Disepakati Pansus RUU Pemilu
Aksi Damai 313 Dinilai Bersifat Pragmatis http://nasional.inilah.com/read/detail/2369129/aksi-damai-313-dinilai-bersifat-pragmatis INILAHCOM, Jakarta - Forum Umat Islam (FUI) berencana menggelar aksi lanjutan mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya Ahok telah berstatus sebagai terdakwa kasus penodaan agama.

Berbagai tanggapan bakal melebarnya aksi tersebut pun muncul lantaran beredar kabar banyak orang dari luar daerah bakal turut serta berpartisipasi dalam aksi itu.

Menanggapi hal tersebut, Peniliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Amin Mudzakkir menilai aksi dengan sebutan Aksi Damai 313 ini masih bersifat pragmatis sehingga kecil kemungkinan melebar. Hal itu merujuk dari serangkaian aksi serupa yang digulirkan sejak putaran pertama hingga kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Saya tidak khawatir, karena ini bukan tujuan-tujuan ideologois tetapi pragmatis. Setelah 212, ada isu makar kemudian mengecil. Jadi kelompok-kelompok ini tidak sungguh serius juga," ujar Amin di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).

Pada kesempatan yang sama, Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menilai aksi-aksi yang kerap digaungkan kelompok kontra Ahok menandakan ketidaksiapan menghadapi kenyataan apabila pasangan Ahok-Djarot memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Aksi ini membuka ruang bahwa kalau Ahok menang mereka ribut," tandasnya. [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2369129/aksi-damai-313-dinilai-bersifat-pragmatis Wed, 29 Mar 2017 16:09:00 +0700 Aksi Damai 313 Dinilai Bersifat Pragmatis Aksi Damai 313 Dinilai Bersifat Pragmatis Aksi Damai 313 Dinilai Bersifat Pragmatis Aksi Damai 313 Dinilai Bersifat Pragmatis
Pansus Yakin RUU Pemilu Selesai On Time http://nasional.inilah.com/read/detail/2369125/pansus-yakin-ruu-pemilu-selesai-on-time INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (Pansus RUU Pemilu), Yandri Susanto mengatakan sudah ada kemajuan dalam menyelesaikan 18 isu krusial sejak rapat konsinyering pekan lalu.

"Ada kemajuan signifikan, yaitu dari 18 isu krusial, hampir semua sudah dibahas. Namun, memang ada yang sudah disepakati secara bulat dan ada yang masih berupa opsi," kata Yandri di Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan 18 isu itu antara lain sistem pemilu, jumlah dapil (daerah pemilihan), ambang batas parlemen (parlementiary threshold), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Kemudian, isu lima krusial juga sudah dibahas sehingga isu-isu lain seperti tahapan pemilu, hari pemilu, tahapan pemungutan suara, penyelenggara pemilu sudah diselesaikan pada pekan lalu.

"Hari ini bahas keterwakilan perempuan, siapa yang berhak ajukan caleg sudah kami selesaikan. Artinya, dari sisi jadwal yang sudah kami tetapkan bersama pemerintah, on the track atau tidak ada yang melesat," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PAN di DPR ini yakin pembahasan RUU Pemilu ini akan selesai tepat waktu (on time), karena Pansus Pemilu telah kerja on the track dimana dari 18 isu hampir semua sudah dibahas meskipun ada yang disepakati bulat antara DPR dengan pemerintah tapi memang ada yang muncul opsi.

"Nanti dalam pleno pansus-pemerintah akan diambil keputusan. Kalau tidak selesai di pansus, maka dibawa ke paripurna. Pekan depan bahas opsi sehingga akhir April dibawa ke paripurna," jelas dia.[ris]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2369125/pansus-yakin-ruu-pemilu-selesai-on-time Wed, 29 Mar 2017 15:57:00 +0700 Pansus Yakin RUU Pemilu Selesai On Time Pansus Yakin RUU Pemilu Selesai On Time Pansus Yakin RUU Pemilu Selesai On Time Pansus Yakin RUU Pemilu Selesai On Time