Inilah.com - Nasional http://www.inilah.com/ ID Inilah.com - Telinga, Mata, dan Hati Rakyat Copyright 2007-2017 inilah.com. All rights reserved. Sun, 28 May 2017 09:48:52 +0700 http://www.inilah.com/rss/feed/nasional http://www.inilah.com/ Inilah.com - Nasional http://www.inilah.com/assets/image/inilah-logo-feed.png 120 120 Konflik Sosial Daerah Disusupi Agenda Terselubung? http://nasional.inilah.com/read/detail/2381559/konflik-sosial-daerah-disusupi-agenda-terselubung INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman menilai konflik sosial beraroma SARA yang belangan memanas di daerah, telah disusupi agenda terselubung.

"Patut diduga ada kepentingan tertentu di balik pembiaraan kasus-kasus seperti ini (konflik SARA di Daerah). Bisa jadi ini ulah pihak tertentu untuk memuluskan rencana terselubung. Dan bukan tidak mungkin ini bagian dari settingan pemerintah sendiri, untuk menutupi isu-isu krusial. Seperti kenaikan tarif listrik 900 Watt misalnya," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (27/5/2017).

Menurutnya jika dugaannya itu benar tentu akan berimplikasi kepada masyarakat luas. Rakyat kecil dinilai akan jadi sasaran empuk. Untuk itu sekarang saatnya kembali ke cita-cita leluhur untuk menciptakan kejesahteran bagi rakyat.

"Jika dugaan ini benar, maka sangat disayangkan. Rakyat kecil selalu dimanfaatkan untuk misi-misi yang tidak sehat. Marilah kita kembali pada cita-cita luhur kita berbangsa dan bernegara. Yakni menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin negeri ini harus sadar betul dengan itu," harapnya.
 
Diketahui sebelumnya tensi sosial politik di sejumlah daerah mulai mendidih. Isu SARA jadi senjata utama untuk menciptakan konflik ini. Kondisi ini pun sontak dinilai banyak kalangan bisa menjadi bumbu-bumbu perpecahan bangsa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengajak seluruh elemen masyarakat, politisi dan pemuka agama untuk senantiasa mewujudkan kerukunan dan stabilitas nasional.

Hal itu guna menjaga kokohnya NKRI. Kemudian kembalinya bangsa Indonesia pada persaudaraan sebangsa dan setanah air, serta tak terbawa pihak-pihak yang ingin mengadudomba masyarakat agar terjadi perpecahan di NKRI. [hpy]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2381559/konflik-sosial-daerah-disusupi-agenda-terselubung Sun, 28 May 2017 08:01:00 +0700 Konflik Sosial Daerah Disusupi Agenda Terselubung? Konflik Sosial Daerah Disusupi Agenda Terselubung? Konflik Sosial Daerah Disusupi Agenda Terselubung? Konflik Sosial Daerah Disusupi Agenda Terselubung?
Konflik SARA Pecah Karena Lemahnya Hukum? http://nasional.inilah.com/read/detail/2381558/konflik-sara-pecah-karena-lemahnya-hukum INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman menilai yang konflik sosial beraroma SARA yang belakangan muncul di daerah terjadi karena lemahnya penegakkan hukum.

"Ini akibat penegakan hukum yang lemah dan tebang pilih. Sehingga orang dengan mudah bisa melakukan tindakan-tindakan serupa karena merasa aparat berpihak ke mereka," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (27/5/2017).

Untuk itu ia menyebut pemerintah dalam hal ini para penegak hukum harus adil dan menjalan tugasnya secara adil dan tegas tanpa pandang bulu. Ini kunci tetap terjaganya kerukunan di Indonesia.

"Jika aparat tegas dalam menegakkan hukum, hal ini tidak perlu terjadi," tandasnya.

Diketahui sebelumnya tensi sosial politik di sejumlah daerah mulai mendidih. Isu SARA jadi senjata utama untuk menciptakan konflik ini. Kondisi ini pun sontak dinilai banyak kalangan bisa menjadi bumbu-bumbu perpecahan bangsa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengajak seluruh elemen masyarakat, politisi dan pemuka agama untuk senantiasa mewujudkan kerukunan dan stabilitas nasional.

Hal itu guna menjaga kokohnya NKRI. Kemudian kembalinya bangsa Indonesia pada persaudaraan sebangsa dan setanah air, serta tak terbawa pihak-pihak yang ingin mengadudomba masyarakat agar terjadi perpecahan di NKRI. [hpy]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2381558/konflik-sara-pecah-karena-lemahnya-hukum Sun, 28 May 2017 07:02:00 +0700 Konflik SARA Pecah Karena Lemahnya Hukum? Konflik SARA Pecah Karena Lemahnya Hukum? Konflik SARA Pecah Karena Lemahnya Hukum? Konflik SARA Pecah Karena Lemahnya Hukum?
Degradasi Nilai Pancasila Juga Picu Konflik Daerah http://nasional.inilah.com/read/detail/2381557/degradasi-nilai-pancasila-juga-picu-konflik-daerah INILAHCOM, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menilai mulai ditinggalkannya nilai-nilai luhur Pancasila jadi salah satu faktor pendorong maraknya aksi reaksi yang muncul di daerah yang kerap membawa isu SARA.

"Yang pailng penting faktor berikut adalah karena kita meninggalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Baik dalam sistem kenegaraan kita maupun dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ini adalah akibat kebebasan yuang terlalu besar dinikmati oleh bangsa ini yang membawa perubahan struktur atau infrastruktur kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai Pancasila. Semisal sistem politik kita termasuk dalamnya sistem pemilu tidak secara sejati merefleksikan sila keempat pancasila. Tetapi telah berubah menjadi demokrasi liberal bahkan lebih liberal dari negara kampiun deomokrasi seperti Amerika," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (27/5/2017).  

Perubahan lain juga terjadi pada sistem ekonomi Indonesia yang dianggapnya mulai tidak sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Begitu pula sistem ekonomi kita tidak sejalan dengan pasal 33 UUD 45 yan9 menekankan kegotongroyongan dan peran negara yang melindungi. Tapi justru berubah jadi ekonomi liberal yang hanya membuat kelopok terbatas yang menguasai perekonomian. Kalau mau rawat persatuan perlu ada penyesuaian pada dasar negara itu sendiri. Jadi memang maslahnya serius tidak bisa diatasi dengan sekedar wacana atau komunikasi politik yang bersifat meredam daripada mengatawsi persoalan dasar," ulasnya.

"Maka inilah saatnya kita kita ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa itu untuk lakukan perubahan yang mendsar dengan mengembalikan kehidupan nasional ke acuan dasarnya yang adalah Pancasila dan UUD  1945," sambungya.

Diketahui sebelumnya tensi sosial politik di sejumlah daerah mulai mendidih. Isu SARA jadi senjata utama untuk menciptakan konflik ini. Kondisi ini pun sontak dinilai banyak kalangan bisa menjadi bumbu-bumbu perpecahan bangsa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengajak seluruh elemen masyarakat, politisi dan pemuka agama untuk senantiasa mewujudkan kerukunan dan stabilitas nasional.

Hal itu guna menjaga kokohnya NKRI. Kemudian kembalinya bangsa Indonesia pada persaudaraan sebangsa dan setanah air, serta tak terbawa pihak-pihak yang ingin mengadudomba masyarakat agar terjadi perpecahan di NKRI. [hpy]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2381557/degradasi-nilai-pancasila-juga-picu-konflik-daerah Sun, 28 May 2017 06:03:00 +0700 Degradasi Nilai Pancasila Juga Picu Konflik Daerah Degradasi Nilai Pancasila Juga Picu Konflik Daerah Degradasi Nilai Pancasila Juga Picu Konflik Daerah Degradasi Nilai Pancasila Juga Picu Konflik Daerah
Dialektika Daerah Belum Bisa Pecah Belah Bangsa http://nasional.inilah.com/read/detail/2381553/dialektika-daerah-belum-bisa-pecah-belah-bangsa INILAHCOM, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menilai aksi reaksi yang muncul di daerah yang kerap membawa isu SARA belum akan berujung pada perpecahan bangsa.

Menurutnya Ini tidak akan terjadi asalkan penyelesaian masalah harus terus terang dan terbuka dengan pikiran kemajemukan.

"Saya kira tingkat dialektika di bangsa ini belum sampai ke perpecahan. Karena saya yakin masih ada lingakran kearifan dan kenegarawanan di negeri ini yang walaupun mereka harus menegakkan kebenaran dan keadilan pula. Penyelesaian masalah harus secara terus terang dan terbuka dengan pikiran jerinih tentang kerukunan dan kemajemukan tadi. Dan tentu tidak boleh diganggu dengan penegakan hukum yang tidak adil," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (27/5/2017).

Ia pun mengaku optimis Indonesia dengan segala macam perbedaan SARA akan mampu bertahan dari konflik yang belakangan mendidih. Dialektika di daerah ini diibaratkannya sebagai konflik kecil di dalam keluarga besar.

"Saya optimis bahwa bangsa Indonesia dapat rawat kemajemukan. Apa yang terjadi ini seperti percekcokan antara keluarga besar," tandasnya.

Diketahui sebelumnya tensi sosial politik di sejumlah daerah mulai mendidih. Isu SARA jadi senjata utama untuk menciptakan konflik ini. Kondisi ini pun sontak dinilai banyak kalangan bisa menjadi bumbu-bumbu perpecahan bangsa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengajak seluruh elemen masyarakat, politisi dan pemuka agama untuk senantiasa mewujudkan kerukunan dan stabilitas nasional.

Hal itu guna menjaga kokohnya NKRI. Kemudian kembalinya bangsa Indonesia pada persaudaraan sebangsa dan setanah air, serta tak terbawa pihak-pihak yang ingin mengadudomba masyarakat agar terjadi perpecahan di NKRI. [hpy]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2381553/dialektika-daerah-belum-bisa-pecah-belah-bangsa Sun, 28 May 2017 05:04:00 +0700 Dialektika Daerah Belum Bisa Pecah Belah Bangsa Dialektika Daerah Belum Bisa Pecah Belah Bangsa Dialektika Daerah Belum Bisa Pecah Belah Bangsa Dialektika Daerah Belum Bisa Pecah Belah Bangsa
Kehadiran Uang Dianggap Perbesar Konflik Sosial http://nasional.inilah.com/read/detail/2381550/kehadiran-uang-dianggap-perbesar-konflik-sosial INILAHCOM, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menilai aksi reaksi yang muncul di daerah yang kerap membawa isu SARA semua bisa meninggi dan bisa menimbulkan perpecahan jika ada keterlibatan materi atau uang.

Keterlibatan uang itu seperti munculnya kekerasan modal atau 'capital violence' yang apalagi berkoalisi dengan kekerasan negara atau 'state violance' maka reaksi masyarakat akan bersifat ganda akan terjadi konflik horizontal sekaligus vertikal.

"Konflik horizontal itu dengan masyarakat sendiri sedang vertikal dengan negara. Itu faktor penyebab gonjang ganjing selama ini. Perlu kearifan dan kejernihan untuk melihat dan pahami persoalan apa sesungguhnya yang kita maskud radikal, ekstrim, intoleran dan anti kebhinekaan," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (27/5/2017).

Ia menjelskan jika label radikal, intoleran dan anti kebhikenaan terus digunakan sebagai peluru untuk menyerang kelompok tertentu baik agama maupun suku, justru akan melahirkan reaksi balik yang berujung pada siapa yang lebih kuat.

"Kalau label ini dijadikan senjata satu pihak ke lain padahal tidak demikian itu yang akan mengundang aksi reaksi akan jadi kuat-kuatan. Ini negara harus hadir di atas dan untuk semua golongan dengan sikap netral menegakkan keadilan untuk semua," harapnya.

Diketahui sebelumnya tensi sosial politik di sejumlah daerah mulai mendidih. Isu SARA jadi senjata utama untuk menciptakan konflik ini. Kondisi ini pun sontak dinilai banyak kalangan bisa menjadi bumbu-bumbu perpecahan bangsa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengajak seluruh elemen masyarakat, politisi dan pemuka agama untuk senantiasa mewujudkan kerukunan dan stabilitas nasional.

Hal itu guna menjaga kokohnya NKRI. Kemudian kembalinya bangsa Indonesia pada persaudaraan sebangsa dan setanah air, serta tak terbawa pihak-pihak yang ingin mengadudomba masyarakat agar terjadi perpecahan di NKRI. [hpy]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2381550/kehadiran-uang-dianggap-perbesar-konflik-sosial Sun, 28 May 2017 04:05:00 +0700 Kehadiran Uang Dianggap Perbesar Konflik Sosial Kehadiran Uang Dianggap Perbesar Konflik Sosial Kehadiran Uang Dianggap Perbesar Konflik Sosial Kehadiran Uang Dianggap Perbesar Konflik Sosial
Konflik SARA di Daerah Belum Mengarah Radikalisme http://nasional.inilah.com/read/detail/2381549/konflik-sara-di-daerah-belum-mengarah-radikalisme INILAHCOM, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan konflik sosial beraroma isu SARA yang belakangan terjadi di sejumlah daerah hanyalah sebuah ekspresi yang tidak akan sampai pada radikalisme.

"Tentu kita semua prihatin dengan gejala atau munculnya ekspresi primordialise dan sektarianisme yang sering dikaitkan sebagai bentuk radikalisme berdasarkan SARA. Hemat saya, itu semua adalah ekspresi yang saya yakin belum sampai pada sikap ekstrim atau radikal," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu (27/5/2017).

Karena redikalisme dan ekstrimisem itu adalah pandagan dan sikap yang menginginkan adanya perubahan mendasar, pada sistem kehidupan berbangsa atau bernegara dengan memotong radik adalah akar. Begitu pula ekstrimisme sikap yang melampaui batas. Peristiwa di daerah itu diyakini bukan langkah untuk mengubah dasar negra.

"Apa yang terjadi baik di kalangan umat islam maupun di kalangan kelompok lain di Minahasa dan Kalimantan dan lain-lain itu baru bersifat ekspresif yang terjadi sebagai aksi rekasi terhadap perkembangan dalam kehidupan kebangsaan kita. Saya berkeyakinan, dalam semuanya itu tidak ada hasrat yang mendasar untuk mengubah dasar kehidupan nasional kita sebagai negara berdasarkan pancasila dengan UUD 1945 di NKRI yang berbhineka tunggal ika," ulasnya.

Gejala yang bernuasnsa SARA ini, disebutnya terjadi karena kekliruan dalam pengelolaan isu-isu SARA. SARA itu melekat dengan diri manusia dan masyarakat dan tidak mungkin dihilangkan karena elemen-elemen masyarakat sangat terikat dan terkait dengan identitas atau premordial SARA.

"Seyogyanya itu tidak perlu dihindari atau ditanggalkan karena hampir tidak bisa dihilangkan identitas kita masing-masing baik Islam Kristen, Hindu, Budha, Katolik, Konghuchu maupun  identitas suku masing-masing itu melekat pada diri manusia," jelasnya.

Menurutnya yang justru harus dilakukan adalah bagaimana mempertautkan identitas kulturian dan keagamaan itu dalam sebuah wawsasan kerukunan sejati atau dalam sebuah wawsasan multikultural yang meniscayakan kerukunan sejati.

"Ini pada hemat saya tidak kita lakukan dalam wawasan multikultural menuntut adanya kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dengan saling menghargai, memahami dan menghormati dan bila perlu saling bekerja sama," ujarnya.

Maka untuk hal demikan, menrutnya, tidak boleh ada diktator mayoiritas dan tidak boleh ada pula tirani minoritas. Begitu pula harus ada etika hidup berbhineka.

"Maksudnya yaitu tidak bolek sekelompok orang memsuki wilayah sensitif pihak lain. Apalagi berhubungan dengan keyakinan keagamaan dan kesukuan," katanya.

Oleh karena itu yang terjadi sebenarnya aksi reaksi terhadap perkembangan yang ada. Pertama terkait penistaan agama yang kalau disikapi dengan wawasan tadi itu, semua harus menolaknya karena itu mengganggu kerukunan itu. Oleh siapapun dari agama dan suku manapun harus ramai-ramai dihilangkan karena akan menjadi benih perpecahan di antara mayakat majemuk.

"Namun yang terjadi adalah aksi rekasi dengan mengembangkan wacana yang rancu tentang toleransi meupun kebhinekaan. Kemudian berkembangnya saling tuduh intoleran dan anti kebhinekaan. ini hemat saya jadi faktor picu baru terhadap aksi rekasi yang menimbulkan suasan dialektik penuh pertentangan di antara warga bangsa," katanya.

Hal itu ditambah lagi oleh persebaran opini di media sosial disampin proses penegakkan hukum yang tinggalkan pro kontra. Ia Menurutnya mengelola kemajemukan memang selain memerlukan kesadaran, tentang kemajemukan itu sendiri juga perlukan etika kemajemukan serta peran negara yang harus netral dan berkeadilan.

"Kalau salah satu dari tiga hal tadi kesadaran, etika dan ketiga peran negara tidak terpenuhi tidak ada saling hormati hargai, itu akan trjadi aksi reakasi," tandas mantan Ketua Umum Muhammadiyah ini.

Diketahui sebelumnya tensi sosial politik di sejumlah daerah mulai mendidih. Isu SARA jadi senjata utama untuk menciptakan konflik ini. Kondisi ini pun sontak dinilai banyak kalangan bisa menjadi bumbu-bumbu perpecahan bangsa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengajak seluruh elemen masyarakat, politisi dan pemuka agama untuk senantiasa mewujudkan kerukunan dan stabilitas nasional.

Hal itu guna menjaga kokohnya NKRI. Kemudian kembalinya bangsa Indonesia pada persaudaraan sebangsa dan setanah air, serta tak terbawa pihak-pihak yang ingin mengadudomba masyarakat agar terjadi perpecahan di NKRI. [hpy]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2381549/konflik-sara-di-daerah-belum-mengarah-radikalisme Sun, 28 May 2017 03:06:00 +0700 Konflik SARA di Daerah Belum Mengarah Radikalisme Konflik SARA di Daerah Belum Mengarah Radikalisme Konflik SARA di Daerah Belum Mengarah Radikalisme Konflik SARA di Daerah Belum Mengarah Radikalisme
MUI: Ramadhan Jadikan Momen Perkokoh Persatuan http://nasional.inilah.com/read/detail/2381529/mui-ramadhan-jadikan-momen-perkokoh-persatuan INILAHCOM, Pangkalpinang - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai Ramadhan 1438 Hijriyah dapat menjadi momentum untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan.

"Umat Islam diharapkan dapat menjalankan ibadah puasa dengan sikap menjaga ketertiban dan perdamaian bagi sesama sehingga mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan," kata Ketua MUI Babel, Zayadi di Pangkalpinang, Sabtu (27/5/2017).

Menurut dia, dengan momentum Ramadhan juga diharapkan kepada umat non muslim agar dapat memelihara toleransi dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.

"Sikap saling menghormati yang telah tertanam di dalam benak masyarakat Babel menjadi modal penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan di daerah ini," ujarnya.

Zayadi menambahkan pihaknya selalu mendorong pihak pemerintah daerah dan kepolisian untuk menutup aktivitas tempat hiburan selama bulan Ramadhan sebagai bentuk menghormati umat Islam yang sedang menjalankan puasa.

"Penutupan tempat hiburan juga untuk mengantisipasi tindakan sepihak yang dilakukan oleh ormas atau kelompok masyarakat tertentu sehingga dapat mengganggu situasi yang kondusif di Babel," katanya.

Menurut dia, pihaknya selalu menghimbau agar kelompok masyarakat atau ormas Islam tetap menjaga kesucian Ramadhan dengan memelihara ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.

"MUI selalu mengutamakan jalan berdiskusi menemukan kesepakatan bersama dalam menyikapi suatu permasalahan yang ditemukan selama bulan puasa untuk menghindari aksi sepihak yang dikhawatirkan dapat berujung tindakan anarkis," tandasnya.[tar]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2381529/mui-ramadhan-jadikan-momen-perkokoh-persatuan Sun, 28 May 2017 02:09:00 +0700 MUI: Ramadhan Jadikan Momen Perkokoh Persatuan MUI: Ramadhan Jadikan Momen Perkokoh Persatuan MUI: Ramadhan Jadikan Momen Perkokoh Persatuan MUI: Ramadhan Jadikan Momen Perkokoh Persatuan
PKS Usung Tifatul Sembiring di Pilkada Sumut? http://nasional.inilah.com/read/detail/2381514/pks-usung-tifatul-sembiring-di-pilkada-sumut INILAHCOM, Medan - Anggota Komisi III DPR, Tifatul Sembiring menempati peringkat pertama sebagai calon Gubernur Sumatera Utara dalam survei dan pemilihan secara internal di lingkungan Partai Keadilan Sejahtera.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BPPP) PKS Sumatera Utara, Satrya Yudha Wibowo mengatakan pihaknya melakukan pemilihan umum internal (PUI) menjelang pemilihan gubernur tahun 2018.

Dalam pemilihan secara internal tersebut, pihaknya mengajukan puluhan nama kader PKS yang dianggap layak untuk diusung dan dipilih sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara.

Di antaranya, anggota Majelis Pertimbangan Partai DPP PKS Tifatul Sembiring, mantan anggota DPR RI Idris Lutfi, Ketua DPW PKS Sumatera Utara HM Hafez, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara Zulfikar dan Bendahara Fraksi yang juga Ketua BPPP PKS Sumatera Utara Satrya Yudha Wibowo.

Hasil pemilihan tersebut telah dikirim ke DPP PKS yang akan memutuskan nama yang akan diusung, termasuk menentukan partai politik yang akan diajak berkoalisi.

Awalnya Satrya Yudha Wibiwo enggan menyebutkan nama yang menempati peringkat pertama dalam pemilihan secara internal tersebut. Namun, setelah didesak ternyata Tifatul Sembiring meraih dukungan terbanyak.

"Karena itu, kemungkinan besar PKS akan menjagokan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara," katanya, Sabtu (27/5/2017).

Selanjutnya, kata Satrya, PKS sedang mengintensifkan komunikasi politik ke sejumlah partai politik, tokoh masyarakat, dan berbagai ormas di Sumatera Utara.

Pihaknya tidak ingin membahas mengenai kemungkinan posisi gubernur atau wakil gubernur yang akan didapatkan PKS dalam pemilihan yang digelar pada tahun 2018.

"Masalah nomor satu atau dua, tergantung Dewan Pimpinan Tingkat Pusat," katanya.

Ketika ditanyakan tentang kemungkinan koalisi dengan Partai Gerindra, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara Zulfikar tidak menampik mengingat keberhasilan yang diraih dalam Pilkada DKI Jakarta.

Namun, pihaknya membantah adanya koalisi permanen, melainkan kesamaan persepsi dalam menyikapi berbagai masalah kebangsaan dan kemasyarakatan.

"Belum ada koalisi permanen, tapi chemistrynya seperti itu," kata Zulfikar.[tar]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2381514/pks-usung-tifatul-sembiring-di-pilkada-sumut Sun, 28 May 2017 01:06:00 +0700 PKS Usung Tifatul Sembiring di Pilkada Sumut? PKS Usung Tifatul Sembiring di Pilkada Sumut? PKS Usung Tifatul Sembiring di Pilkada Sumut? PKS Usung Tifatul Sembiring di Pilkada Sumut?
Anak Buahnya Jadi Tersangka, Menteri Desa Pasrah http://nasional.inilah.com/read/detail/2381522/anak-buahnya-jadi-tersangka-menteri-desa-pasrah INILAHCOM, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo pasrah dengan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih kementerian itu pasca ditetapkannya Irjen Kemendes PDTT sebagai tersangka kasus suap pemberian opini tersebut.

"Sekarang terserah saja hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apa mau diaudit lagi atau bagaimana. Kami sudah cukup keras melakukan perbaikan," ujar Eko di Jakarta, Sabtu (27/5/2017).

Menurut dia, selama ini laporan Kemendes PDTT mengikuti aturan yang berlaku. Ia mengaku tak mengerti mengapa Irjen Kemendes PDTT tersangkut masalah itu, padahal Sugito merupakan orang yang sangat sederhana.

"Pak Irjen yang paling getol, bahkan kerjanya sampai malam," ujarnya.

Bahkan, Eko menegaskan kasus itu tak ada hubungannya dengan dana desa, karena kasus tersebut hanya menyangkut akuntabilitas pelaporan di kementerian.

"Beliau orangnya sederhana. Bahkan di kementerian ini, beliau merupakan motor utama pemberantasan korupsi. Beliau mendidik sangat baik sekali," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang inisial SUG, JBP, RS, dan ALS sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap pemberian wajar tanpa pengecualian (WTP) audit laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016.

Atas perbuatannya, RS dan ALS dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, SUG dan JBP dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.[tar]

]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2381522/anak-buahnya-jadi-tersangka-menteri-desa-pasrah Sun, 28 May 2017 00:00:00 +0700 Anak Buahnya Jadi Tersangka, Menteri Desa Pasrah Anak Buahnya Jadi Tersangka, Menteri Desa Pasrah Anak Buahnya Jadi Tersangka, Menteri Desa Pasrah Anak Buahnya Jadi Tersangka, Menteri Desa Pasrah
Jokowi Diminta Tindak Mafia Tanah Kuningan Barat http://nasional.inilah.com/read/detail/2381548/jokowi-diminta-tindak-mafia-tanah-kuningan-barat
INILAHCOM, Jakarta - Rencana pengosongan tanah yang berlokasi di Jl Abdul Rochim, Kuningan Barat, Jakarta Selatan dinilai ilegal. Karena keputusan pengosongan tanah seluas 12 ribu meter yang menjadi sengketa antara Rachmat Junaidi dan PT Cempaka Surya Kencana (CSK) hanya ditangani oleh Wakil Ketua Pengadilan (PN) Jakarta Selatan.
 
Mahdi Hidayatullah, juru bicara keluarga Aziz Mochdar (pemilik PT CSK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menindak tegas mafia tanah yang diduga melibatkan oknum penegak hukum dan pejabat negara. Karena ada aroma mafia tanah dalam kasus yang terkait dengan tanah milik keluarga besarnya itu. Pasalnya, pihaknya memiliki dokumen lengkap kepemilikan tanah tersebut.
 
"Kami minta Presiden Jokowi agar segera menyikat mafia tanah apalagi sudah terbentuk satgas mafia tanah, kami minta agar mereka mengambil langkah strategis," kata Mahdi lewat siaran pers yang diterima wartawan, Jakarta, Sabtu (27/5/2017).
 
Mahdi menjelaskan dugaan adanya mafia tanah diantaranya terlihat saat proses eksekusi. Dimana surat penetapan ditanda tangani oleh wakil ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan, Wayan Karya. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema), no 4 tahun 2016.
 
"Suratnya isi penetapan ketua pengadilan tapi yang tanda tangan wakil ini jelas keliru dan melanggar aturan. KY harus turun tangan," ujar Mahdi.
 
Mahdi menuturkan, kasus ini bermula ketika tanah milik keluarganya digugat oleh  Rakhmad Junaidi dan Zainal Arifin, yang mengklaim sebagai miliknya, kalah. Dipertanyakan, mengapa dokumen SHGB milik PT CSK, dapat kalah di pengadilan dengan pihak yang mengklaim atas tanah eks  Eigendom Verponding No 7646 itu.
 
"Itu pun bukti yang diajukan hanya foto copy surat eigendom verponding. Anehkan foto copy saja bisa menang padahal kami punya surat sertifikat yang asli," kata Mahdi.
 
Kendati demikian, pihak Mahdi kalah di sidang perdata hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK). Namun, mereka minta eksekusi ditunda karena Zainal dan Rakhmat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 Juni 2015 telah memvonis  pidana lima bulan penjara, karena terbukti bersama-sama melakukan  tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik terkait kasus tanah yang disengketakan dengan PT Cempaka Surya Kencana.
 
"Putusan PN ini yang akan kami jadikan novum di PK 2 pada kasus perdatanya. Karena vonis ini membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan terhadap surat tanah yang memang kami miliki. Kami berharap hukum benar-benar ditegakan. Pemerintah dibawah komando Presiden Jokowi harus tegas menindak mafia tanah," kata Mahdi. [hpy]
 
]]>
Nasional Inilahcom http://nasional.inilah.com/read/detail/2381548/jokowi-diminta-tindak-mafia-tanah-kuningan-barat Sat, 27 May 2017 23:30:00 +0700 Jokowi Diminta Tindak Mafia Tanah Kuningan Barat Jokowi Diminta Tindak Mafia Tanah Kuningan Barat Jokowi Diminta Tindak Mafia Tanah Kuningan Barat Jokowi Diminta Tindak Mafia Tanah Kuningan Barat