Inilah.com - Nasional http://www.inilah.com/ ID Inilah.com - Telinga, Mata, dan Hati Rakyat Copyright 2007-2017 inilah.com. All rights reserved. Tue, 26 Sep 2017 01:55:56 +0700 http://www.inilah.com/rss/feed/nasional http://www.inilah.com/ Inilah.com - Nasional http://www.inilah.com/assets/image/inilah-logo-feed.png 120 120 Polri Pesan 15 Ribu Pistol untuk Polantas-Patroli http://ini.la/2406855 INILAHCOM, Jakarta - Polri telah memesan 15 ribu pucuk pistol yang diperuntukkan anggota polisi lalu lintas dan petugas patroli yang dibeli dari PT Pindad.

“Untuk patroli, petugas penjagaan dan polantas,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Senin (25/9/2017).

Menurut dia, pemberian senjata untuk polantas sebagaimana keinginan Kapolri untuk mempersenjatai pascateror bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur yang terjadi beberapa waktu lalu. Saat itu, anggota Polri gugur dalam tugasnya.

“Itu sudah dikabulkan ya (polantas dipersenjatai), setara dengan itu 15 ribu pucuk, sesuai anggaran ya. Sisanya nanti lagi diurus sama Pak Aslog (Asisten Logistik),” katanya.

Jenis senjata yang digunakan yakni MAG 4 dan bukan merupakan senjata serbu, melainkan senjata untuk melumpuhkan.

“Senjata genggam itu, senjata untuk melumpuhkan. MAG 4, itu lebih simpel dan lebih kecil kalau untuk petugas dilapangan ya. Kalau pakai G2 elite lebih besar,” ujarnya.

Dikutip dari akun Instagram resmi Divisi Humas Polri, Senin (25/9/2017), basic design MAG 4 diambil dari pistol G2 combat. Perbedaan pistol MAG 4 dengan G2 combat terletak pada panjang larasnya. Laras MAG 4 adalah 4 inci.

Secara fisik, MAG 4 memiliki panjang 190 mm, tinggi 136 mm, dan berat 910 gram dalam keadaan kosong/tanpa peluru yang berada di magasin. Tingkat akurasi tembakan berada pada jarak 15 meter dengan menggunakan peluru tipe MU-1TJ alias peluru tajam. [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2406855 Tue, 26 Sep 2017 01:10:00 +0700 Polri Pesan 15 Ribu Pistol untuk Polantas-Patroli Polri Pesan 15 Ribu Pistol untuk Polantas-Patroli Polri Pesan 15 Ribu Pistol untuk Polantas-Patroli Polri Pesan 15 Ribu Pistol untuk Polantas-Patroli
Status Gunung Agung Tak Ganggu Penerbangan Lombok http://ini.la/2406856 INILAHCOM, Mataram - Meski Gunung Agung berstatus awas, namun kondisi itu tidak mempengaruhi aktivitas penerbangan di Lombok Internasional Airport.

"Sampai saat ini kegiatan dan penerbangan di Lombok Internasional Airport tetap normal untuk semua rute," kata General Manajer Lombok Internasional Airport I Gusti Ngurah Ardita, Senin (25/9/2017).

Pihaknya sudah melakukan sejumlah tahapan persiapan sebagai langkah antisipasi jika terjadi letusan Gunung Agung yang berdampak pada operasional di bandara.

"Kami bersama dengan komunitas bandara sudah melakukan tahapan persiapan sesuai standar operasional prosedur untuk penanganan kondisi operasional bandara," jelasnya.

Bahkan, saat ini pun pihaknya tetap memonitor setiap perkembangan yang terjadi secara berkala bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), termasuk, berkoordinasi dengan tim monitoring dari Bali. [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2406856 Tue, 26 Sep 2017 00:11:00 +0700 Status Gunung Agung Tak Ganggu Penerbangan Lombok Status Gunung Agung Tak Ganggu Penerbangan Lombok Status Gunung Agung Tak Ganggu Penerbangan Lombok Status Gunung Agung Tak Ganggu Penerbangan Lombok
Rekomendasi Pansus Terganjal Pimpinan KPK http://ini.la/2406870 INILAHCOM, Jakarta - Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar mengatakan dalam rapat paripurna akan disampaikan laporan hasil kerja saja dan belum menyampaikan apa rekomendasi pansus terhadap KPK.

Hal ini dilakukan karena Pansus Angket KPK belum mendapat konfirmasi dari Pimpinan KPK. "Rumusan rekomendasi itu karena belum terkonfirmasikan, tidak fair rasanya, tidak adil buat kami kalau tetap ngotot tanggal 28 untuk kami sepihak melakukan itu," kata Agun di Gedung DPR, Senin (25/9/2017).

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan dalam laporan Angket KPK sudah bekerja selama waktu 60 hari, tentu banyak temuan-temuan baik subjek dan objek penyelidikannya KPK.

"Subjeknya KPK, objek penyelidikannya itu kita fokus pada tugas dan kewenangan KPK. Nah, tugas dan kewenangan KPK kita selidiki itu semua,"' ujar Anggota Fraksi Partai Golkar ini.‎

Namun, kata Agun, pansus memiliki metode penyelidikan yang akhirnya didapatkan empat fokus penyelidikan yakni aspek kelembagaan, aspek kewenangan, tata kelola SDM dan tata kelola anggaran. Pasalnya, dari empat aspek temuan itu masih terus didalami pansus.

"Sesungguhnya laporan itu sedang kita selesaikan untuk kita coba paripurnakan di internal, tapi baru bisa kita bagikan kepada seluruh anggota dan belum bisa kami kerjakan lebih lanjut karena bahan-bahan itu untuk dikerjakan butuh langkah konfirmasi terhadap subjek dan objek penyelidikan itu KPK," jelas dia.

‎Makanya, lanjut dia, pansus sempat melayangkan surat untuk mengundang Pimpinan KPK supaya bisa hadir tapi ternyata jawabannya KPK tidak dapat hadir karena masih sebagai pihak terkait judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya akhirnya rumusan rekomendasi itu karena belum terkonfirmasikan, tidak fair rasanya, tidak adil buat kami kalau tetap ngotot tanggal 28 September untuk kami sepihak melakukan itu. Sehingga itu yang dilaporkan dalam rapat bamus tadi," katanya.

Menurut dia, dalam tata tertib bahwa pansus angket harus melaporkan paling lama 60 hari. Namun setelah jadwal itu Pansus Angket belum bisa menyampaikan laporan dalam bentuk kesimpulan atau rekomendasi.

"Karena ya gimana kita mau buat rekomendasi kalau beliau (KPK) sendiri tidak hadir. Jadi kapan? Ya kalau KPK bisa lebih cepat untuk bisa hadir kita lakukan konfirmasi dan pengujian apakah temuan-temuan itu benar, kan kami tidak bisa mengatakan ini adalah sebuah kebenaran," katanya.

Selain itu, Agun mengatakan posisi pansus angket tidak bisa memutuskan untuk memperpanjang secara sepihak. Sebab dalam waktu yang sudah ditentukan tersebut, Pansus Angket harus memberikan laporan yang masih belum maksimal.

"Ya kami tetap menunggu perpanjangannya sampai kapan waktu, yang penting ketentuan kewajiban kami menyampaikan laporan akhir dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi itu belum bisa kami sampaikan sebelum ketemu KPK," tandasnya.

Untuk diketahui, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan rapat paripurna penyampaian hasil kerja Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK diputuskan akan dilakukan pada Selasa (26/9/2017).[jat]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2406870 Mon, 25 Sep 2017 23:57:00 +0700 Rekomendasi Pansus Terganjal Pimpinan KPK Rekomendasi Pansus Terganjal Pimpinan KPK Rekomendasi Pansus Terganjal Pimpinan KPK Rekomendasi Pansus Terganjal Pimpinan KPK
Tak Mampu, Bupati Faida Persilahkan Pejabat Mundur http://ini.la/2406849 INILAHCOM, Jember - Bupati Jember Faida membuka pintu bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang ingin mengundurkan diri, pensiun dini, atau cuti besar.

"Mereka juga punya hak untuk cuti besar. Mereka boleh kalau merasa tidak sanggup, mengundurkan diri. Bagi saya, itu bukan suatu kegagalan, tapi soal gentlement," katanya, Senin (25/9/2017).

"Tidak sanggup? Boleh mundur. Pensiun dini? Haknya. MPP (Masa Persiapan Pensiun) itu hak. Boleh diambil, dan sudah ada ketentuannya," kata Faida.

Sebelumnya, pada Agustus 2017 lalu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember Ruslan Abdul Gani pernah menyampaikan, bahwa kurang lebih ada 122 jabatan kosong eselon II, III, dan IV.

Menurut Ruslan, bupati ingin mencari orang yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang masing-masing untuk mengisi jabatan-jabatan kosong tersebut. Jumlah kekosongan terbanyak ada di eselon IV.

"Untuk mengisi kekosongan diperlukan analisis yang jelas, sehingga pengisian itu sesuai kompetensinya. Bupati tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena dibutuhkan orang-orang yang mampu bekerja di bidangnya," katanya.

Seberapa sulitnya mencari pengisi jabatan yang kosong di antara 15 ribu pegawai negeri sipil Pemkab Jember? Ruslan mengatakan, jumlah PNS terbanyak ada di Dinas Pendidikan dan tenaga kesehatan di Dinas Pendidikan. "Kalau di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya sekitar tiga ribuan orang," kata Ruslan.

Ruslan mengatakan, pihaknya berupaya terus. "Supaya OPD berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal. Ini perlu kehati-hatian dalam mengisi jabatan, baik eselon IV, III, maupun II. Kalau eselon II melalui seleksi terbuka," katanya. Pengisian jabatan eselon II akan diupayakan tahun ini.

Bagaimana dengan sejumlah pejabat yang ingin pindah tugas ke perguruan tinggi untuk menjadi pengajar? "Untuk itu, saya tidak bisa memberikan komentar. Yang jelas itu dalam proses pengajuan kepada bupati," kata Ruslan.  [beritajatim]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2406849 Mon, 25 Sep 2017 23:20:00 +0700 Tak Mampu, Bupati Faida Persilahkan Pejabat Mundur Tak Mampu, Bupati Faida Persilahkan Pejabat Mundur Tak Mampu, Bupati Faida Persilahkan Pejabat Mundur Tak Mampu, Bupati Faida Persilahkan Pejabat Mundur
Tiga Hektare Lahan Tebu di Pamekasan Terbakar http://ini.la/2406852 INILAHCOM, Pamekasan - Lahan tebu seluas 3 hektare di Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu terbakar pada Senin (25/9/2017).

"Awalnya kami terima laporan dari warga bahwa ada kebakaran lahan tebu terbakar di Lawangan Daya, kami langsung ke lokasi dan ternyata lahan tebu yang terbakar cukup luas," kata Koordinator TRC BPBD Pamekasan Budi Cahyono.

Khawatir api merambat ke pemukiman warga, pihaknya langsung mengontak petugas pemadam kebakaran (damkar) guna menyuplai air guna memadamkan api. "Saat itu juga, kami langsung menghubungi petugas damkar untuk segera memadamkan api," ungkapnya.

Petugas gabungan dari berbagai instansi dibantu masyarakat bahu membahu memadamkan api, mulai dari petugas BPBD, Satpol-PP, TNI hingga jajaran personil Polres Pamekasan, khususnya anggota Polsek Pademawu.

Informasi yang dihimpun, kebakaran lahan tebu tersebut disinyalir karena sengaja dibakar oleh pekerja penabang tebu atas perintah dari salah satu koordinator dari salah satu instansi di jajaran Pemkab Pamekasan.

Namun hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait seputar penyebab kebakaran lahan tebu yang berhimpitan dengan pemukiman penduduk. [beritajatim]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2406852 Mon, 25 Sep 2017 23:11:00 +0700 Tiga Hektare Lahan Tebu di Pamekasan Terbakar Tiga Hektare Lahan Tebu di Pamekasan Terbakar Tiga Hektare Lahan Tebu di Pamekasan Terbakar Tiga Hektare Lahan Tebu di Pamekasan Terbakar
Ahli Dewan Malaysia-FPPP Diskusi Demokrasi http://ini.la/2406846 INILAHCOM, Jakarta - Fraksi PPP DPR menerima kunjungan ahli-ahli Dewan Negeri Selangor Partai Islam Malaysia (PAS) di Ruang Fraksi PPP Gedung DPR, Senin (25/9/2017). Dalam pertemuan ini, banyak yang didiskusikan terkait perkembangan demokrasi di Indonesia.

"Kunjungan PAS ini bukan hanya sebatas silaturahim, namun ada kepentingan besar di tingkat bilateral dan regional yang bisa dikerjasamakan terutama antara PPP dengan PAS seperti kakak dan adik," kata Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati.

Anggota Komisi X DPR ini ‎menjelaskan dari sisi yuridis konstitusional, PPP dan PAS sama-sama berasaskan Islam dan memperjuangkan kepentingan umat muslim.

Menurutnya, ada dua keunikan yang dimiliki PPP yaitu komitmen partai terhadap nilai-nilai Islam yang tidak pernah berubah dan perjuangan untuk keterwakilan perempuan dalam perpolitikan nasional.

"Di DPR RI periode 2014-2019 ini jumlah anggota DPR perempuan dari PPP meningkat 100 persen karena periode lalu hanya lima orang namun sekarang 10 orang," ujarnya.

Ia mengklaim perjuangan PPP memasukan nilai-nilai Islam dalam produk konstitusi di Indonesia dilakukan dengan cara-cara yang elegan, misalnya mengusulkan Rancangan Undang-Undang Pelarangan Minuman Beralkohol dan RUU Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren.

"Dari sisi kesehatan, pendidikan dan perempuan, kami perjuangkan persoalan keagamaan," katanya.

Wakil Ketua Umum PAS Dato Iskandar A Samad mengatakan PPP dan PAS memiliki kesamaan yaitu sama-sama partai politik berasaskan Islam serta PPP memiliki pengalaman lebih dalam menghadapi dinamika politik.

"Kami ingin tahu bagaimana PPP yang berasaskan Islam dapat bersaing dengan parpol lain yang tidak berasaskan Islam, bagaimana pengalaman PPP dalam perpolitikan Indonesia tidak ikut haluan politik partai lain," tandasnya. [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2406846 Mon, 25 Sep 2017 22:34:00 +0700 Ahli Dewan Malaysia-FPPP Diskusi Demokrasi Ahli Dewan Malaysia-FPPP Diskusi Demokrasi Ahli Dewan Malaysia-FPPP Diskusi Demokrasi Ahli Dewan Malaysia-FPPP Diskusi Demokrasi
Besok, Sidang Novanto Hadirkan Saksi Ahli http://ini.la/2406845 INILAHCOM, Jakarta - Kuasa hukum Setya Novanto, Ketut Mulya mengatakan pihaknya akan mendatangkan sejumlah ahli dari pakar hukum acara pidana dan tata adminitrasi negara dalam persidangan lanjutan praperadilan pada Selasa (26/9/2017).

"Kami akan hadirkan ahli hukum seperti ahli hukum acara pidana, tata adminitrasi negara," kata Ketut, Senin ( 25/9/2017).

Ketut menjelaskan bahwa para ahli yang akan hadir dalam sidang praperadilan terdapat empat orang ahli,

"Kami akan usahakan untuk hadirkan empat orang ahli," ungkapnya.

Selain itu, Ketut menjelaskan bahwa pihaknya akan membawa bukti tambahan yang sudah di siapkan tim kuasa hukum.

"Bukti tambahan berupa surat, saat ini tengah disiapkan untuk besok bisa dibawa," ucapnya. [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2406845 Mon, 25 Sep 2017 22:21:00 +0700 Besok, Sidang Novanto Hadirkan Saksi Ahli Besok, Sidang Novanto Hadirkan Saksi Ahli Besok, Sidang Novanto Hadirkan Saksi Ahli Besok, Sidang Novanto Hadirkan Saksi Ahli
Rencana BNP2TKI Cabut Moratorium Dinilai Tak Logis http://ini.la/2406843 INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Buruh Migran Indonesia, Bobby Alwi mengatakan rencana Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk mencabut moratorium TKI ke Timur Tengah sangat tidak logis.

Menurut dia, kasus TKI ilegal tidak bisa dijadikan tolok ukur atau alasan pencabutan moratorium TKI ke Timur-Tengah. Sebaliknya, maraknya TKI ilegal harus dijadikan cermin bagi BNP2TKI dalam melakukan perbaikan pengawasan, pembinaan dan penempatan.

"Alasan Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI sangat tidak logis. Harusnya kalau makin banyak TKI ilegal, berarti tata kelolanya harus terus diperbaiki, jangan mencari alasan mencabut moratorium," kata Bobby, Senin (25/9/2017).

Ia menjelaskan kewenangan mencabut moratorium ada di Menteri Ketenagakerjaan. Sehingga apabila Kepala BNP2TKI ingin mencabut moratorium tersebut tentu menyalahi aturan, karena BNP2TKI sebagai pelaksana tidak punya kekuasaan untuk mengatur moratorium.

"BNP2TKI tidak berwenang mencabut moratorium, sebagai regulator hanya Menteri Ketenagakerjaan yang berhak mencabut dan melanjutkan moratorium. Sedangkan, BNP2TKI hanya pelaksana," ujarnya.

Ia menilai selama ini pemerintah tidak serius membenahi masalah tata kelola TKI, karena kasus TKI ilegal merupakan bentuk belum ada perubahan pelayanan yang dilakukan BNP2TKI. Makanya, harus ada tata kelola baru bagi perlindungan TKI.

"Kalau belum ada perbaikan pelayanan TKI, maka moratorium belum boleh dicabut. Karena pada prinsipnya, moratorium tujuannya untuk melindungi TKI," tandasnya.

Untuk diketahui, BNP2TKI memperkirakan ada 30 ribu tenaga kerja Indonesia ilegal yang berhasil lolos ke luar negeri tiap tahun. Akibatnya, banyak masalah yang ditimbulkan TKI ilegal itu. Pasalnya, moratorium tidak mengurangi TKI ilegal berangkat ke luar negeri sehingga harus dicabut.

"Pascamoratorium terbuka, ternyata impact-nya malah banyak TKI ilegal yang terkirim dan menimbulkan masalah. Data imigrasi yang terkirim sampai saat ini sekitar 2.600 tenaga kerja perbulan. Jadi, diperkirakan 30 ribu orang yang tidak tercatat oleh negara alias ilegal pertahunnya," kata kepala BNP2TKI Nusron Wahid. [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2406843 Mon, 25 Sep 2017 22:11:00 +0700 Rencana BNP2TKI Cabut Moratorium Dinilai Tak Logis Rencana BNP2TKI Cabut Moratorium Dinilai Tak Logis Rencana BNP2TKI Cabut Moratorium Dinilai Tak Logis Rencana BNP2TKI Cabut Moratorium Dinilai Tak Logis
KPK Perpanjang Penahanan Kasus Suap PN Bengkulu http://ini.la/2406854 INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan selama 40 hari terhadap tiga tersangka suap putusan perkara di Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu.

"Dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari mulai 27 September sampai 5 Novemberi 2017 untuk tiga tersangka tersebut," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (25/9/2017).

Tiga tersangka yang diperpanjang masa penahanannya antara lain karyawan swasta Syuhadatul Islamy, Panitera Pengganti PN Bengkulu Hendra Kurniawan, dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipkor Bengkulu Suryana.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yaitu sebagai pihak yang diduga penerima, yaitu Suryana dan Hendra Kurniawan.

Sedangkan diduga pihak pemberi Syuhadatul Islamy yang juga keluarga keluarga dari terdakwa Wilson.

Diduga pemberian uang terkait dengan penanganan perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl dengan terdakwa Wilson agar dijatuhi hukuman yang ringan oleh majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Selama proses persidangan diindikasikan pihak keluarga terdakwa berupaya mendekati hakim melalui DHN sebagai pensiunan Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Diduga jumlah uang yang disepakati untuk mempengaruhi putusan adalah Rp125 juta.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Suryana dan Hendra Kurniawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu menyebut mengenai hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan sebagai pihak diduga pemberi, Syuhadatul Islamy disangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu menyebut orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta.[tar]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2406854 Mon, 25 Sep 2017 22:00:00 +0700 KPK Perpanjang Penahanan Kasus Suap PN Bengkulu KPK Perpanjang Penahanan Kasus Suap PN Bengkulu KPK Perpanjang Penahanan Kasus Suap PN Bengkulu KPK Perpanjang Penahanan Kasus Suap PN Bengkulu
Usai Resmikan Tol Salatiga, Jokowi Terbang ke Bali http://ini.la/2406850 INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo(Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali usai melakukan rangkaian kegiatan di Provinsi Jawa Tengah, Senin (25/9/2017).

Agenda terakhir Jokowi di Jawa Tengah adalah meresmikan Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III Bawen-Salatiga di Gerbang Tol Salatiga, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga.

Peresmian tersebut menambah daftar panjang jalan tol yang telah dibangun oleh pemerintah. "Dengan mengucap Bismillahirohmanirohim, saya resmikan seksi III Bawen-Salatiga jalan tol Semarang-Solo," ucap Jokowi saat peresmian.

Pada kesempatan ini, Jokowi mengungkapkan dirinya menerima informasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahwa jalan tol di seluruh Indonesia saat itu hanya 780 kilometer.

"Saya ingat saat itu tiga tahun yang lalu saya sampaikan ke Menteri PU yang terkait juga dengan Menteri BUMN, saya hitung lima tahun target kita sementara 1.200 (km). Itu lima tahun ya,” ungkapnya.

Target tersebut bukanlah tanpa alasan, karena Presiden telah menelusuri penyebab lambatnya pembangunan jalan tol selama ini, yakni pembebasan lahan.

“Sekarang kunci itu sudah kita lihat. Kuncinya sudah ketemu. Kalau konstruksi, ternyata kita tidak kalah, asal tanahnya sudah bebas,” katanya.

Kepala Negara pun meyakini jika masalah utama pembangunan jalan tol sudah teratasi, maka target 1.800 kilometer pada tahun 2019 bukan hanya sebatas impian.

“Tadi saya tanya bisik-bisik ‘Pak Menteri perkiraan 2019 dapat tambahan berapa kilo (meter)?’ Tadi dihitung dapatnya kurang lebih nanti 1.800 kilometer. Artinya sebetulnya kita ngebut itu juga bisa,” paparnya.

Melalui kesempatan ini, ia mengapresiasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Astra Infra, dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah sebagai pihak yang berperan dalam pembangunan tol ini.

"Di mana-mana kita harapkan seperti itu. Gabungan pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, swasta, semuanya gabung. Kita perkirakan insyaallah nanti untuk jalan Tol Transjawa yang sudah bertahun-tahun, di sini jalan, di sini berhenti, kita harapkan 2018 akhir itu dari Jakarta sudah akan tembus sampai Surabaya sampai Probolinggo. Tegas-tegasan saja 2019. Janji. Yang janji bukan saya tapi dua menteri. Nagihnya ke saya bisa, tapi nanti saya ke Menteri PU, Menteri BUMN kapan? Saya kejar terus tiap hari,” tuturnya.

Setelah itu,Jokowi yang didampingi Ibu Negara Irian melanjutkan perjalanan ke Bali dari  Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada pukul 17.15 WIB.

Setibanya di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada pukul 19.05 WITA, pasangan Kepala Negara langsung menuju hotel tempat menginap selama berada di Bali.

Esok hari, Presiden dan Ibu Iriana akan memulai kunjungan kerja. Turut mendampingi Presiden RI dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Bali antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono,  Staf Khusus Presiden Johan Budi dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono. [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2406850 Mon, 25 Sep 2017 21:43:00 +0700 Usai Resmikan Tol Salatiga, Jokowi Terbang ke Bali Usai Resmikan Tol Salatiga, Jokowi Terbang ke Bali Usai Resmikan Tol Salatiga, Jokowi Terbang ke Bali Usai Resmikan Tol Salatiga, Jokowi Terbang ke Bali