Inilah.com - Nasional http://www.inilah.com/ ID Inilah.com - Telinga, Mata, dan Hati Rakyat Copyright 2007-2017 inilah.com. All rights reserved. Mon, 20 Nov 2017 20:47:11 +0700 http://www.inilah.com/rss/feed/nasional http://www.inilah.com/ Inilah.com - Nasional http://www.inilah.com/assets/image/inilah-logo-feed.png 120 120 KPK Samakan Novanto dengan Tahanan Lain http://ini.la/2419363 INILAHCOM, Jakarta - Juru Bicara KPK Febri Dianayah menepis bila pihaknya memberikan perlakuan khusus kepada Ketua DPR Setya Novanto selama berada di dalam Rutan KPK.

“Tidak, perlakuannya sama semua. Jadi prinsipnya untuk seluruh tahanan yang ada kalau ada kebutuhan Medis itu bisa disampaikan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh penyidik dan dokter kpk. Saya kira semua sama intinya ga ada perlakuan khusus,” kata Febri di Gedung KPK, Senin (20/11/2017).

Sebab, lanjut Febri, pihaknya tak boleh memberikan perlakuan yang berbeda antara tahanan satu dengan yang lain. Menurut dia, setiap yang yang sudah ditahan statusnya adalah tersangka.

“Kami tidak diperbolehkan untuk memberikan perlakuan khsus pada orang-orang tertentu karena jabatan,” papar Febri.

Adapun Novanto diketahui kembali dijadikan tersangka oleh KPK setelah status tersangka yang pertama lolos melalu praperadilan. Status tersangka yang kedua kali diumumlan bersamaan dengan hari Pahlawab yakni tanggal 10 November 2017.

Dalam kasus ini Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun, sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Atas perbuatannya Novanto dijerat Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2419363 Mon, 20 Nov 2017 20:43:00 +0700 KPK Samakan Novanto dengan Tahanan Lain KPK Samakan Novanto dengan Tahanan Lain KPK Samakan Novanto dengan Tahanan Lain KPK Samakan Novanto dengan Tahanan Lain
Upacara Penghormatan Lepas Jenazah Wagub Sulbar http://ini.la/2419364 INILAHCOM, Mamuju - Mantan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Amri Sanusi dilepas dengan upacara penghormatan dirumah duka jalan Urip Sumoharjo Mamuju depan Kantor BNI Mamuju.

Pelepasan jenazah almarhum Mantan Wakil Gubernur Sulbar, dipimpin Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar sebagai inspektur upacara didampingi mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, di Mamuju, Senin (20/11/2017).

Selanjutnya upacara pelepasan jenazah dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar Haeruddin Anas disaksikan ratusan masyarakat dan pejabat pemerintah Sulbar Almarhum Amri Sanusi tutup usia dikediamannya Jalan Talasalapang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada pukul 21.00 Wita Minggu Malam setelah sakit yang dideritanya dua tahun terakhir.

Mantan wagub Sulbar meninggal dunia pada usia 65 tahun di kebumikan di pekuburan Islam Kota Mamuju ibukota Provinsi Sulbar.

Semasa hidupnya Amri Sanusi amri sanusi yang lahir 17 maret 195 merupakan mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tahun 1976, kemudian menjadi lurah Melayu Kecamatan Mariso serta menjadi camat Mamajan dan camat Ujunpadan kota makassar.

Beliau juga sempat menjadi kasubag pemuda pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Sulsel, selain itu menjadi pejabat karateker Bupati Mamuju Utara dan menjadi asisten tata praja Pemerintah Provinsi Sulbar.

Kemudian menjadi Wakil Gubernur Sulbar periode 2006-2011 atau wakil Gubernur Sulbar pertama mendampingi Anwar Adnan Saleh sebagai Gubernur Sulbar.

Almarhum Amri Sanusi merupakan anak ke tujuh dari 11 bersaudara meninggalkan seorang istri, Riani Ahmad kemudian tiga orang anak dan sembilan cucu.[tar]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2419364 Mon, 20 Nov 2017 20:36:00 +0700 Upacara Penghormatan Lepas Jenazah Wagub Sulbar Upacara Penghormatan Lepas Jenazah Wagub Sulbar Upacara Penghormatan Lepas Jenazah Wagub Sulbar Upacara Penghormatan Lepas Jenazah Wagub Sulbar
Dirut PT Tower Bersama Mangkir dari Panggilan KPK http://ini.la/2419361 INILAHCOM, Jakarta - Direktur PT Tower Bersama, Budianto Purwahjo mangkir alias tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (20/11/2017).

Sedianya penyidik KPK akan memeriksa Budianto sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

"Penyidik belum mendapat informasi alasan ketidakhadiran saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Dianayah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).

Bersama Budi, tiga saksi yang hari ini dipanggil juga ikut mangkir. Tiga saksi itu adalah Dirut PT Integra Prima Coal Tandrama, seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama Isyana Wisnuwardhani dan seorang swasta bernama Bohari.

"Tim penyidik juga belum dapat dikonfirmasi alasan ketidakhadiran ketiga saksi ini," katanya.

Diketahui, selain kasus gratifikasi, Rita juga dijerat KPK terkait dugaan suap pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Muara Kaman, kepada PT SGP.

Selain Rita, lembaga antirasuah itu juga telah menetapkan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin sebagai tersangka. [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2419361 Mon, 20 Nov 2017 20:23:00 +0700 Dirut PT Tower Bersama Mangkir dari Panggilan KPK Dirut PT Tower Bersama Mangkir dari Panggilan KPK Dirut PT Tower Bersama Mangkir dari Panggilan KPK Dirut PT Tower Bersama Mangkir dari Panggilan KPK
Banjir Kepung Kota Ponorogo http://ini.la/2419356 INILAHCOM, Ponorogo - Hujan dengan intensitas tinggi dan lama menyebabkan sungai di Ponorogo tak mampu menampung aliran air. Akibatnya, bumi reyog dikepung banjir, Senin (20/11/2017) sore.

Bahkan banjir menerjang bagian Ponorogo kota dan pinggiran, yakni desa di Kecamatan Siman dan Kelurahan di Kecamatan Ponorogo Kota.

Adalah Desa Siman, Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman. Untuk wilayah Ponorogo Kota, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Purbosuman, Kelurahan Brotonegaran, Kelurahan Suridikraman, Kelurahan Kepatihan.

"Dua kecamatan tersebut terendam banjir. Untuk yang Kecamatan Siman itu yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kota yang terdampak bajir," kata Kabid Rekontruksi dan Rehabilitasi, BPBD Ponorogo, Setyo Budiono, Senin malam.

Budi sapaan akrab Setyo Budiono mengaku, banjir karena luapan air sungai yang tidak mampu menahan banyaknya air. Beruntung tidak ada korban jiwa.

Namun, beberapa rumah terendam banjir setinggi kurang lebih 30 cm. "Untuk yang di jalan raya kurang lebih 50 cm. Ini sedang kami data kembali," pungkasnya.[beritajatim]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2419356 Mon, 20 Nov 2017 20:12:00 +0700 Banjir Kepung Kota Ponorogo Banjir Kepung Kota Ponorogo Banjir Kepung Kota Ponorogo Banjir Kepung Kota Ponorogo
Kemenhub Sudah Jawab Gugatan MA Soal Taksi Daring http://ini.la/2419355 INILAHCOM, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengatakan telah memberikan jawaban terhadap gugatan peraturan taksi daring yang kembali dilayangkan ke Mahkamah Agung, yaitu Peraturan Menteri Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

"Yang menyangkut masalah gugatan di Mahkamah Agung, kami sudah tahu. Dan satu minggu lalu sudah memasukkan jawaban ke Ketua MA menyangkut masalah gugatan," kata DIrektur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam diskusi di ruang wartawan Kemenhub, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Budi mengaku pihaknya lebih siap dalam menghadapi segala tantangan sejak mulai berlakunya PM 108/2017 pada 1 November lalu.

"Kami kali ini lebih siap, semangat kita yang lebih besar, mudah-mudahan ini gugatan yang terakhir, sehingga implementasi PM 108/2017 bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Untuk itu, dia juga mendorong pemerintah daerah untuk segera mengatur terkait kuota dalam payung hukum, peraturan gubernur.

"Hal ini dilakukan supaya ada keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan, selain itu menciptakan Iklim usaha yang sehat dengan taksi resmi. Dengan begini, kita bisa menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.

Adapun terkait SIM, kata dia, seluruh sopir wajib mengantongi SIM A Umum, apabila tidak, maka tidak maka diperbolehkan untuk mengemudi taksi dan membawa penumpang.

"Kemarin saya cek, sudah ada 400 pengemudi yang daftar untuk buat SIM A Umum karena ini yang menjadi 'concern' (perhatian) kita bahwa sopir harus punya keahlian dalam mengemudi," tuturnya.

Adapun, terkait uji KIR, Direktur Angkutan dan Multimoda Kemenhub Cucu Mulyana menyebutkan sebelum diberlakukan PM 108/2017, yakni masih PM 26/ 2017, sudah ada 1.500 unit taksi yang ditelah diuji KIR.

"Itu semua sudah ada Kartu Pengawasan-nya, nanti minggu ini data akan diperbarui lagi," ucapnya.

Sebelumnya, PM 26/2017 digugat ke MA dan berujung pada dianulirnya peraturan tersebut karena terdapat 14 poin yang dinilai tidak sesuai dan kali ini peraturan penggantinya, PM 108/2017 kembali digugat hanya beberapa minggu setelah penerapannya.[tar]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2419355 Mon, 20 Nov 2017 20:03:00 +0700 Kemenhub Sudah Jawab Gugatan MA Soal Taksi Daring Kemenhub Sudah Jawab Gugatan MA Soal Taksi Daring Kemenhub Sudah Jawab Gugatan MA Soal Taksi Daring Kemenhub Sudah Jawab Gugatan MA Soal Taksi Daring
Anoa Kedua Lahir di ABC Manado Jadi Harapan Baru http://ini.la/2419358 INILAHCOM, Jakarta - Upaya konservasi satwa liar yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali memperoleh hasil menggembirakan. Hal ini ditandai dengan kelahiran anak anoa (Buballus sp.) yang kedua secara normal tanpa bantuan medis di Anoa Breeding Centre (ABC) BP2LHK Manado.

Seperti diberitakan sebelumnya pada hari Rabu, 8 November 2017 pukul 21.38 WITA anoa Ana melahirkan bayi betina dengan berat sekitar 3,5 kg, panjang 60 cm, dan tinggi 50 cm di kandang ABC BP2LHK Manado. Kejadian ini merupakan suatu hal yang langka di mana proses kelahiran sendiri berlangsung secara normal dan alami tanpa bantuan medis.

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Manado, Dodi Garnadi, Senin (20/11/2017) menyatakan, ini adalah kelahiran kedua anoa di ABC BP2LHK Manado. “Kalau kelahiran anoa pada 7 Februari lalu dengan bantuan tenaga medis karena posisi anak anoa yang sungsang maka untuk kali ini kelahiran berlangsung secara alami tanpa bantuan medis,” ujar Dodi. 

Lebih lanjut Dodi juga menambahkan, kelahiran alami kali ini tidak lepas dari kerja keras para peneliti di ABC BP2LHK Manado yang telah mengamati perilaku anoa dari kelahiran sebelumnya. “Aktivitas fisik yang cukup selama kebuntingan karena anoa Ana dipindahkan ke kandang yang lebih luas pada usia kebuntingan 8 bulan (bulanAgustus), di mana luasan kandang ini cukup memadai untuk persiapan proses kelahiran serta manajemen pakan yang baik juga berpengaruh terhadap kelahiran alami anoa kali ini, yakni komposisi pakan adalah 10% dari berat badan dengan jenis pakan yang diberikan adalah rumput, daun, dan buah-buahan, dengan kacang dan buah-buahan komposisinya lebih banyak,” lanjutDodi.

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH), Ditjen KSDAE KLHK, Bambang Dahono Adji, sangat bersyukur atas kelahiran anoa untuk kali kedua apalagi secara alami tanpa bantuan medis mengingat anoa susah di breeding di alam.

“Saya sangat mengapresiasi keberhasilan Tim ABC BP2LHK Manado atas kelahiran kedua ini karena anoa susah di-breeding di alam dan kita juga patut berbangga karena ini adalah hasil riset teman-teman peneliti seperti mengamati perilaku dari awal dikawinkan hingga tim dari ABC ini melakukan persiapan dengan matang sampai kelahiran ini berhasil secara alami,” ungkap Bambang.

Bambang juga berharap bahwa riset ini bisa dikembangkan di lembaga konservasi lain seperti sanctuary dan studbook atau daftar silsilah dari anoa ini bisa terdokumentasi dengan baik. Studbook atau daftar silsilah ini sangat penting karena menyangkut kemurnian genetic dari anoa ini sendiri dan riset ini diharapkan bisa dikembangkan di lembaga konservasi lain, jangan sampai nasib anoa seperti harimau jawa, harimau bali yang saat ini sudah punah. ”Anoa sekarang bukan hanya milik Sulawesi atau Indonesia, tapi anoa sudah menjadi milik dunia,” tambah Bambang.

Seperti diketahuiAnoa (Buballus sp.) menjadi salah satu pengisi keanekaragaman hayati di kawasan Wallacea yang perlu diperjuangkan kelestariannya. Anoa adalah hewan endemik Sulawesi yang saat ini termasuk dalam kategori genting dan dilindungi oleh Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Anoa juga digolongkan sebagai satwa terancam punah dalam IUCN Red List of Threatened Animal dan masuk ke dalam Appendix I CITES. Kelahiran anoa ini tentu saja membawa angin segar dan harapan baru bagi konservasi mengingat populasi anoa yang terus menurun. [*]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2419358 Mon, 20 Nov 2017 19:37:00 +0700 Anoa Kedua Lahir di ABC Manado Jadi Harapan Baru Anoa Kedua Lahir di ABC Manado Jadi Harapan Baru Anoa Kedua Lahir di ABC Manado Jadi Harapan Baru Anoa Kedua Lahir di ABC Manado Jadi Harapan Baru
Kembalikan Korban Sandera, Polri Koordinasi Mensos http://ini.la/2419353 INILAHCOM, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap warga pendatang yang menjadi sandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang sudah berhasil dievakuasi dapat segera kembali ke daerah asal.

"Saya sudah menyampaikan kepada Pak Mensesneg agar Mensos bantu supaya mereka ini bisa disalurkan kembali, mungkin ke daerahnya,” kata Tito, Senin (20/11/2017).

Tito yang juga pernah menjadi Kapolda Papua ini menambahkan, para warga pendatang tersebut memang bermukim di Tembagapura untuk melakukan dulang emas secara liar. Setelah dievakuasi, ia mengimbau agar mereka tak kembali lagi ke tempat penyanderaan.

“Jangan kembali lagi ke daerah tempat penyanderaan itu, karena mereka ini sebetulnya para pendulang liar nih,” ujarnya.

Sebelumya pada Jumat (17/11/2017), tim gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi 344 warga Desa Kimbely dan Banti, Tembagapura, Papua setelah disandera oleh KKB. Tak hanya itu sebanyak 500 warga asli Papua yang berdomisili di Kampung Banti juga meminta ikut dievakuasi. [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2419353 Mon, 20 Nov 2017 19:32:00 +0700 Kembalikan Korban Sandera, Polri Koordinasi Mensos Kembalikan Korban Sandera, Polri Koordinasi Mensos Kembalikan Korban Sandera, Polri Koordinasi Mensos Kembalikan Korban Sandera, Polri Koordinasi Mensos
Ratusan Warga Pendatang Ikut Tersandera di Papua http://ini.la/2419351 INILAHCOM, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan korban sandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tembagapura, Papua juga ada warga yang berasal dari luar Papua.

"Ada pendatang, ada yang lokal," kata Tito, Senin (20/11/2017).

Tito yang juga mantan Kapolda Papua ini menambahkan, jumlah pendatang lebih sedikit ketimbang penduduk lokal yang menjadi sandera KKB.

"Pendatang lebih kurang 346 lebih ya, lokal ada kira-kira 1.000," ujarnya.

Sebelumya pada Jumat (17/11), tim gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi 344 warga Desa Kimbely dan Banti, Tembagapura, Papua setelah disandera oleh KKB. Tak hanya itu sebanyak 500 warga asli Papua yang berdomisili di Kampung Banti juga meminta ikut dievakuasi. [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2419351 Mon, 20 Nov 2017 19:23:00 +0700 Ratusan Warga Pendatang Ikut Tersandera di Papua Ratusan Warga Pendatang Ikut Tersandera di Papua Ratusan Warga Pendatang Ikut Tersandera di Papua Ratusan Warga Pendatang Ikut Tersandera di Papua
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Dirjen Hubla http://ini.la/2419352 INILAHCOM, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (19/11/2017) memperpanjang masa penahanan terhadap Dirjen Hubla Kemenhub nonaktif, Antonius Tony Budiono (ATB).

Tony merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian Perhubungan.

"Dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari mulai 22 November-21 Desember 2017 untuk kepentingan penyidikan bagi tersangka ATB di kasus suap perizinan dan pengadaan proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2016-2017," ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Senin (20/11/2017).

Selain melakukan perpanjangan penahanan, penyidik juga memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka.

Materi pemeriksan yang didalami penyidik ialah‎ terkait sangkaan gratifikasi terhadap Antonius Tony Budiono, dugaan penerimaan uang dan barang-barang lainnya dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Hubla Kemenhub.

‎Diketahui dalam kasus yang diawali dengan OTT pada Rabu (23/8/2017) malam hingga Kamis (24/8/2017) sore, penyidik menetapkan dua tersangka yakni Antonius Tony Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan.

Adiputra Kurniawan diduga menyuap Antonius Tony Budiono di dua proyek berbeda yakni pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan proyek di Pulau Pisang, Kalimantan Tengah.

Atas proyek di Tanjung Mas Semarang, Adiputra diduga menyuap Antonius Tony Budiono sebesar Rp 1,174 miliar. Adiputra sendiri saat ini sedang dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2419352 Mon, 20 Nov 2017 19:15:00 +0700 KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Dirjen Hubla KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Dirjen Hubla KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Dirjen Hubla KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Dirjen Hubla
Nur Alam Didakwa Rugikan Uang Negara Rp4,3 Triliun http://ini.la/2419349 INILAHCOM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Gubernur Sulawesi Utara nonaktif merugikan uang negara senilai Rp 4,3 triliun. Dia juga didakwa menguntungkan korporasi dan orang lain.

Dalam dakwaannya, jaksa KPK merinci dugaan tidak pidana korupsi Nur Alam yakni, memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi  Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

“Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” kata Jaksa KPK, Afni Carolina di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).

Adapun kerugian nilai kerugian negara itu mulai dari Nur Alam memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2,7 miliar. Kemudian memperkaya korporasi, yakni PT Billy Indonesia sebesar Rp 1,5 miliar.

Selanjutnya, kerugian terkait kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT AHB di Kabupaten Buton dan Bombana, sebesar Rp 2,7 triliun. Jumlah tersebut dihitung oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup, Basuki Wasis.

Selain itu, berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara, ditemukan kerugian sebesar Rp1,5 triliun.

Sementara, keuntungan yang diperoleh Nur Alam didapat dari pemberian Rp 1 miliar untuk membayar pelunasan satu unit mobil BMW Z4 tipe 2.3 warna hitam. Kemudian, pembelian sebidang tanah berikut bangunan di Komplek Perumahan Premier Estate Blok I/9 seharga Rp 1,7 miliar.

Baik mobil dan rumah tersebut dibeli Nur Alam menggunakan nama Ridho Insana, yang merupakan pegawai negeri sipil di bawah Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara.

Perbuatan itu bermula pada awal 2009, Nur Alam meminta anak buahnya Ikhsan Rifani untuk mencarikan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Kemudian, Rifani menyampaikan bahwa PT AHB sesuai dengan permintaan Nur Alam.

Sesuai arahan Nur Alam, Rifani menyerahkan dokumen terkait PT AHB kepada Widdi Aswindi, yang merupakan konsultan pemenangan Nur Alam saat mencalonkan diri sebagai gubernur.

Setelah itu, Rifani menyerahkan dokumen perusahaan PT AHB kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas ESDM Provinsi Sultra tahun 2008-2013, Burhanuddin. Berdasarkan dokumen tersebut, Burhanuddin kemudian membuat surat permohonan IUP eksplorasi atas nama PT AHB.

Rifani kemudian membawa surat permohonan itu untuk ditandatangani oleh Direktur Utama PT AHB M Yasin Setiawan Putra.

Menurut jaksa, draf surat permohonan itu mencantumkan tanggal mundur (backdated), yakni tanggal 28 November 2008.

Menurut jaksa, Nur Alam bersama Burhanuddin dan Widdi Aswindi telah memberikan persetujuan pencadangan wilayah, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada PT AHB dengan melanggar prosedur. Nur Alam membuat kegiatan pertambangan PT AHB di Pulau Kabaena seakan-akan telah sesuai dengan ketentuan.

Padahal, semua proses persetujuan yang dilakukan Nur Alam bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Atas perbuatannya Nur Alam didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [ton]

]]>
Nasional Inilahcom http://ini.la/2419349 Mon, 20 Nov 2017 19:03:00 +0700 Nur Alam Didakwa Rugikan Uang Negara Rp4,3 Triliun Nur Alam Didakwa Rugikan Uang Negara Rp4,3 Triliun Nur Alam Didakwa Rugikan Uang Negara Rp4,3 Triliun Nur Alam Didakwa Rugikan Uang Negara Rp4,3 Triliun