11,44 Persen Pegawai Kejaksaan Agung Belum Serahkan Laporan Harta Kekayaan

11,44 Persen Pegawai Kejaksaan Agung Belum Serahkan Laporan Harta Kekayaan - inilah.com

Masih ada 11,44 persen pegawai Kejaksaan Agung yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik (e-LHKPN). Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam Rapat Kerja Teknis Bidang Pengawasan 2021 di Jakarta, Selasa (5/10/2021).
 
Jaksa Agung meminta Bidang Pengawasan untuk menjalin hubungan harmonis dan sinergis dengan para mitra kerja Kejagung untuk melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja seluruh satuan kerja.

“Saya minta Bidang Pengawasan dapat lebih mendorong setiap pegawai untuk melaporkan e-LHKPN secara tertib,” kata dia.

Adapun mitra kerja Kejagung di antaranya adalah Komisi Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga  Kinerja Kejagung Dipertanyakan Dalam Kasus Jiwasraya

Menurut laman e-LHKPN di situs KPK pada Jumat (24/9/2021), kepatuhan laporan harta kekayaan pejabat negara untuk tahun 2020 di lingkungan Kejagung mencapai 78,72 persen, atau masih di bawah dua institusi penegak hukum lainnya yaitu KPK (100 persen) dan Polri (79,51 persen).

Dari 11.715 wajib lapor LHKPN di Kejagung, 1.126 di antaranya belum menyampaikan laporan.

Tinggalkan Komentar