Sabtu, 02 Juli 2022
03 Dzul Hijjah 1443

12 Tahun Setoran Pajak Jeblok Terus, Kini Rakyat Kecil yang Mau Diuber

Minggu, 03 Okt 2021 - 21:30 WIB
12 Tahun Setoran Pajak Jeblok Terus, Kini Rakyat Kecil yang Mau Diuber - inilah.com

Pemerintah berencana menggabungkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Disinyalir ini sebagai upaya memaksa rakyat di semua lapisan membayar pajak, lantaran 12 tahun setoran pajak jeblok terus.

Ekonom CORE Indonesia, Piter Abdullah menilai, pemerintah terkesan kuat ingin menggenjot perolehan pajak melalui penerapan Single Identification Number (SIN). Caranya, ya itu tadi, menggabungkan NPWP dengan KTP.

“Ini memudahkan pendataan untuk berbagai hal. Memudahkan Dirjen Pajak dalam menjalankan kerjanya. Termasuk mendongkrak kesadaran wajib pajak (tax ratio) yang selama ini masih rendah,” ungkap Piter kepada Inilah.com, Minggu (3/10/2021).

Melalui cara ini, kata Piter, diyakini bakal mendongkrak perolehan pajak yang selama ini selalu meleset dari target alias jeblok.

Ya, Piter benar. Selama 12 tahun, setoran pajak jeblok terus. Sejak 2009, pajak selalu jeblok. Kala itu, realisasinya Rp545 triliun, atau 94,5 persen dari target Rp577 triliun. Shortfall-nya Rp32 triliun.

Setahun berikutnya, realisasi pajak Rp628 triliun atau 94,9 persen dari target Rp662 triliun, shortfall Rp34 triliun. Pada 2011, setoran pajak juga masih jeblok. Sebesar Rp743 triliun, atau 97,3 persen dari target  Rp764 triliun. Dengan angka shortfall Rp21 triliun.

Nasib pajak tahun berikutnya, ternyata sami mawon. Setoran pajak sebesar Rp836 triliun, atau 94,5 persen dari target Rp885 triliun. Shortfall Rp49 triliun. Pada 2013, angka shortfall lebih besar lagi, yakni Rp74 triliun. Dengan realisasi Rp921 triliun, atau 92,6 persen dari target Rp995 triliun.

Baca juga
OJK Setor Pajak dan Sisa Anggaran 2021 ke Negara lebih dari Rp450 Miliar

Pada 2014, periode pertama pemerintahan Joko Widodo, setoran pajak cuma Rp985 triliun, atau 91,9 persen dari target Rp1.072 triliun. Angka shortfall Rp87 triliun. Setahun kemudian lebih jeblok lagi, realisasi pajak Rp1.055 triliun, atau 81,5 persen dari target Rp1.294 triliun. Angka shortfall tembus Rp239 triliun.

Pada 2016, realisasi pajak Rp1.283 triliun atau 83,4 persen dari target Rp1.539 triliun. Angka shortfall Rp256 triliun. Pada 2017, realisasi Rp1.147 triliun, atau 89,4 persen dari target Rp1.283 triliun. Angka shortfall Rp136 triliun.

Pada 2018, realisasi pajak Rp1.315,9 triliun, atau 92 persen dari target Rp1.424 triliun. Angka shortfall Rp108 triliun. Tahun 2019, realisasi pajak Rp1.332,1 triliun, atau 84,4 persen dari target Rp 1.577,6 triliun. Shortfall Rp245,5 triliun.

Tahun lalu, realisasi pajak Rp1.069,98 triliun atau 89,25 persen dari target Rp1.198,8 triliun. Angka shortfall Rp128,8 triliun.

Lalu bagaimana dehgan tahun ini? Kelihatannya masih berat. Apalagi, pandemi COVID-19 membuat perekonomian Indonesia semakin babak belur.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahkan memproyeksikan angka shortfall 2021 mencapai Rp87,1 triliun. Proyeksi ini lebih tinggi ketimbang angka Sri Mulyani Indrawati pada Juli lalu sebesar Rp53,3 triliun.

Baca juga
Haji Isam Polisikan Mantan Tim Pemeriksa Direktorat Pajak Terkait Kesaksian Palsu

Tahun depan, lantaran tak ingin malu, pemerintah mau tak mau harus menggenjot pajak dengan berbagai cara. Salah satunya, ya itu tadi, menyatukan NPWP dengan KTP.

Kalau aturan ini sudah diketok palu, jangan kaget kalau tagihan pajak membludak. Lantaran, seluruh transaksi keuangan termasuk gaji bakal ketahuan dan kena pajak. Lagi-lagi, rakyat yang kena.

Kejar Utang Pajak Perusahaan Besar

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. mengingatkan Menkeu Sri Mulyani untuk mengejar utang pajak perusahaan besar, termasuk asing. Hal ini penting agar terjadi keadilan dan kepercayaan dari masyarakat sebagai wajib pajak.

“Semuanya harus dikejar dong. Seluruh utang pajak seluruh perusahaan khususnya yang besar-besar, termasuk asing harus diburu. Jangan hanya yang ecek-ecek,” ungkap Bhima kepada Inilah.com, Minggu.

Dirinya pun mengingatkan pemerintah agar tidak lemah dalam menghadapi para pengemplang pajak gede. Sebaiknya, jangan masukan mereka dalam skema tax amnesty jilid II yang bakal dijalankan Sri Mulyani pada tahun depan.

“Jangan pula mereka, pengemplang pajak kakap menjadi obyek dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II. Itu menyakikit hati rakyat sebagai wajib pajak,” ujar Bhima.

Sementara, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam  bilang, ada ribuan perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan asing, yang sudah beroperasi bertahun-tahun namun tidak membayar pajak.

Baca juga
KPK Digugat Praperadilan oleh Tersangka Korupsi Pajak

Alasan mereka tak bayar pajak, kata Ekky, karena mengalami kerugian. “Jangan sampai ada perusahaan asing yang dia beroperasi bertahun-tahun tapi dia mengaku rugi, tapi tidak bangkrut-bangkrut. Karena di Indonesia ngaku rugi, tapi perusahaan di negaranya tetap untung,” ujar Ecky.

Ecky menduga, ada perusahaan Indonesia yang juga melakukan transfer pricing. Di Indonesia, mereka beroperasi dan mengeruk keuntungan namun tetap saja mengaku rugi. Ternyata, perusahaan itu justru melakukan eskapnsi bisnis di negara lain.

“Di Indonesia tidak bayar pajak bertahun-tahun kemudian dengan anak perusahaannya dia buat usaha di negara lain, dengan harapan mendapat tarif yang lebih rendah,” ucapnya.

Saat ini, gagasan Menkeu Sri Mulyani untuk menyatukan NPWP dengan KTP, tertuang dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tengah digodok di DPR. Tunggu saja apa hasilnya.

Tinggalkan Komentar