Pakar: Larangan Ekspor Batubara, Tarif Listrik Berpeluang tak Naik

Pakar: Larangan Ekspor Batubara, Tarif Listrik Berpeluang tak Naik

Pemerintah tegas melarang ekspor batubara guna menjamin pasokan bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam negeri. Kabar baiknya, tarif listrik tak naik.

Pakar energi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mendukung kebijakan tersebut. Dia menilai, kebijakan larangan ekspor batubara merupakan wujud nasionalisme dalam mempertahankan sumber daya alam, demi kemakmuran masyarakat.

“Selain untuk mendahulukan kepentingan dalam negeri juga untuk mengontrol kekayaan alam agar kekayaan alam dapat dimanfaatkan sebesarnya bagi kemakmuran rakyat,” ujar Fahmi dikutip dari Antara, Jakarta, Senin (10/1/2022).

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melakukan pelarangan ekspor batu bara periode 1 hingga 31 Januari 2022, bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan PKP2B.

Baca juga  Lupakan AKHLAK, Menteri Erick Pilih 'Petugas Partai' Jadi Bos PLN

Langkah itu dilakukan guna menyelamatkan 10 juta pelanggan PLN mulai dari masyarakat hingga industri dari ancaman pemadaman listrik akibat kekurangan bahan baku batu bara untuk menyalakan PLTU.

Apabila larangan ekspor batu bara tidak dilakukan bisa menyebabkan 20 PLTU berdaya 10.850 megawatt padam, sehingga berpotensi mengganggu kestabilan nasional.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin menyampaikan pemerintah telah beberapa kali mengingat para pengusaha batu bara untuk memenuhi komitmen mereka memasok batu bara kepada PLN.

Namun kenaikan harga batu bara di pasar mancanegara membuat realisasi pasokan batu bara setiap bulan ke PLN di bawah kewajiban persentase penjualan untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO), sehingga PLN mengalami defisit pasokan batu bara.

Baca juga  Bersih-bersih BUMN, Menteri Erick Bakal Sikat Maling Subsidi Setrum

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan lantas mengambil inisiatif membekukan 490 perusahaan batu bara karena tidak memenuhi DMO 0-75 persen. Bahkan dari jumlah itu sebanyak 418 perusahaan batu bara sama sekali tidak menjalankan komitmen DMO terhitung sejak Januari hingga Oktober 2021.

Fahmy memandang, larangan ekspor batubara merupakan upaya paksa pemerintah, agar pengusaha batubara mau memenuhi ketentuan DMO. Upaya paksa yang selama ini diberikan pemerintah melalui denda tidak efektif. “Saat harga batu bara melambung tinggi, pengusaha lebih mementingkan ekspor dengan bayar denda yang jumlahnya kecil, ketimbang memasok ke PLN,” jelasnya.

Selain mengamankan pembangkit listrik dari dampak pemadaman, kata Fahmy, kebijakan larangan ekspor batubara juga bisa mencegah kenaikan tarif listrik yang dapat memperberat beban masyarakat dan memperburuk daya beli.

Tinggalkan Komentar