Sabtu, 10 Desember 2022
16 Jumadil Awwal 1444

4 Polsek Kabupaten Resmi Masuk Polres Cirebon Kota

Senin, 28 Jan 2013 - 19:13 WIB
Penulis : Muhamad Syahri Romdhon
Empat polsek di wilayah hukum Polres Cirebon dinyatakan resmi pindah komando pengendalian

INILAH, Cirebon - Terhitung sejak Senin (28/1), empat polsek di wilayah hukum Polres Cirebon dinyatakan resmi pindah komando pengendalian (kodal) ke Polres Cirebon Kota (Ciko). Empat polsek tersebut adalah, Polsek Kapetakan, Polsek Gunung Jati, Polsek Mundu, dan Polsek Kedawung.

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran (Karorena) Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), Kombes (Pol) Djoko Pontjo mengatakan, seluruh masyarakat di wilayah empat polsek tersebut langsung ke Polres Cirebon Kota untuk mengurusi adminstrasi yang berhubungan dengan kepolisian.

"Inti pertimbangan Kapolri untuk memperluas wilayah hukum Polres Cirebon Kota adalah untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat di empat Polsek itu. Berapa banyak waktu yang terbuang untuk tiba di Polres Cirebon. Lebih efektif, dan tidak membuang waktu ketika mereka mengurusinya ke Polres Cirebon Kota," kata Djoko pada wartawan usai peresmian perpindahan empat polsek, Senin (28/1).

Untuk mengurusi Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan berbagai pengaduan dan laporan kepolisian, masyarakat sudah bisa langsung ke Polres Cirebon Kota. Ia mengelak ketika pelepasan beberapa hari lalu di Polres Cirebon dinyatakan gagal. Ia menegaskan, ada beberapa fungsi yang belum selesai diverifikasi.

Adanya sikap penolakan beberapa pejabat Kabupaten Cirebon, termasuk Bupati Cirebon, Dedi Supardi, yang menolak perluasan hukum. Djoko menegaskan, perluasan hukum tidak ada hubungannya dengan administrasi. Dia menjelaskan, Surat Keputusan Polri terkait perluasan wilayah hukum sudah dilaksanakan Juli 2012. "Sedangkan untuk pelepasan, dan pelaksanaannya baru selesai Desember saat pelantikan dan pelepasan dua Kapolres baru," jawabnya.

Ia mengimbau, agar Kapolres Cirebon dan Cirebon Kota agar segera melakukan sosialisasi pada seluruh masyarakat terkait keputusan tersebut.[ang]