75 Pegawai KPK Tak Bisa Diberhentikan

75 Pegawai KPK Tak Bisa Diberhentikan - inilah.com

Mahkamah Agung (MA) memutuskan tindak lanjut hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kewenangan pemerintah.

Demikian tertuang dalam berkas putusan putusan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh pegawai KPK beberapa waktu lalu.

MA memutuskan gugatan terhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi dasar TWK tak tepat. Mengingat hasil asesmen TWK bukan kewenangan KPK, namun pemerintah.


KPK Tak Bisa Berhentikan 75 Pegawai KPK

Merujuk pada putusan MA tersebut, KPK tidak bisa memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Pasalnya selama pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo tak melakukan keputusan apapun maka pimpinan KPK pun mesti melakukan hal yang sama.

Baca juga  Dewas Jatuhkan Sanksi Ringan Dua pegawai KPK yang Abaikan Kewajiban

“Tidak boleh, harus diperhatikan putusan MA tersebut hendaknya ditindaklanjuti dengan memperhatikan kelangsungan nasib pegawai tersebut,” kata Pakar Hukum Univeristas Al-azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad, Selasa (14/9/2021).

Pimpinan KPK sebaiknya menunggu sikap tegas dari pemerintah soal nasib 75 pegawai KPK karena hingga saat ini
belum ada putusan resmi dari pemerintah.

Diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tak lulus TWK dalam proses peralihan menjadi ASN. Setelah itu sebanyak 18 orang dinyatakan lulus setelah mengikuti pendidikan dan pelantikan (Diklat).

Para pegawai yang tak lulus menempuh berbagai upaya hukum untuk membatalkan keputusan tersebut.

Tinggalkan Komentar