Ada Pelanggaran Jika Polri Rekrut 57 Mantan Pegawai KPK?

Ada Pelanggaran Jika Polri Rekrut 57 Mantan Pegawai KPK? - inilah.com
Foto Istimewa

Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin merekrut 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bakal berbenturan dengan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Calon PNS Polri. 

Apalagi status 57 mantan pegawai KPK tersebut adalah orang bebas. Sehingga bila direkrut menjadi ASN harus melalui persyaratan dan peraturan yang berlaku serta tidak boleh ada keistimewaan. Juga menawarkan diri agar bisa menjadi penyidik dan ditempatkan di Bareskrim. Jika hal tersebut dilakukan maka bakal banyak pelanggaran yang dilakukan Polri.

“Ketika sudah menjadi orang bebas maka ketika direkrut harus dari nol lagi. Ini penting agar Kapolri tidak salah skema. Peraturan CPNS Polri ada syarat umum dan khusus. Ini patut dipertanyakan agar Kapolri bersikap adil,” kata Ketua Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Haron Hariri dalam diskusi daring, Kamis (7/10/2021).

Baca juga  BPOM Buat Organisasi Baru yang Diisi oleh Pejabat Polri

Haron mempertanyakan, apakah dalam perekrutan 57 mantan pegawai KPK itu ada keistimewaan atau tidak. Karena saat ini ada ribuan calon ASN di Polri yang juga perlu diangkat statusnya. 

“Kalau langsung jadi ASN maka jadi  aneh. Jika hal tersebut dilanggar maka ketatanegaraan yang ditekuk-tekuk,” tegasnya.

Sementara itu Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai masalah perekrutan 57 mantan pegawai KPK memang rimit. Pasalnya banyak hal yang dinilai bakal bertentangan.

“57 mantan pegawai KPK ini dilabeli tidak Pancasilais dan tidak NKRI. Jadi kalau begini siapa yang lebih Pancasilais,” ucapnya.

Tinggalkan Komentar