Ada Upaya Menjegal 57 Mantan Pegawai KPK Jadi ASN Polri

Ada Upaya Menjegal 57 Mantan Pegawai KPK Jadi ASN Polri - inilah.com
ist

Juru Bicara mantan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hotman Tambunan mengatakan ada upaya pihak tertentu untuk menghalangi 57 mantan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. Salah satu upaya itu menurut Hotman, kembalinya isu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilekatkan kepada 57 mantan pegawai KPK.

“Ini pun sebenarnya langkah-langkah Kepolisian ini banyak juga berusaha menghalangi, jadi stigma itu diperkuat terus,” kata Hotman kepada Inilah.com, Kamis (6/10/2021).

Namun, Hotman tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai surat terbuka dari Iwan Ismail, mantan petugas keamanan KPK yang dipolitisasi oleh berbagai pihak, terutama para buzzer

Baca juga  KPK Dalami Transaksi Mencurigakan Terkait Penanganan COVID-19

“Itu saya tidak tahu, apakah dia (Iwan) diminta pihak-pihak lain membuat surat terbuka itu saya tidak tahu. Cuma, maksud saya surat terbuka dia itu dipolitisasi para buzzer seperti DS dan pihak-pihak lain, dihubung-hubungkanlah bendera itu dengan kita yang 57 orang ini, dikatakan 57 orang ini dikeluarkan karena talibanisme, KPK sudah bersih dari taliban-taliban, itu digaungkan terus oleh buzzer salah satunya DS ini,” jelas Hotman.

Hotman menambahkan, hubungan 57 mantan pegawai dengan pegawai KPK saat ini baik. Bahkan para ASN KPK merasa kehilangan dengan kepergian 57 pegawai tersebut. Hotman menduga, ada pihak yang memang tidak menginginkan 57 pegawai ini bekerja di institusi apapun.

Baca juga  Menanti Vonis eks Mensos Juliari, KPK Optimis 11 Tahun

“Jadi ada berbagai pihak yang menginginkan kita untuk tidak dipekerjakan di manapun, baik itu di BUMN, di Kepolisian. Kita melihat ada upaya stigmanisasi yang sangat terstruktur, yang memfitnah kita, mengatakan kita itu radikal, kita itu adalah bagian dari talibanisme, bagian yang sudah merah. Kita dikeluarkan dalam SK itu, bunyinya seakan-akan kita orang yang paling bermasalah dengan KPK, Pancasila, dan UUD 1945,” tandas Hotman.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk merekrut 57 mantan pegawai KPK menjadi ASN Bareskrim Polri. Jokowi pun menyetujui rencana tersebut dan meminta Kapolri berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca juga  Penerima Vaksinasi Lengkap COVID-19 di Indonesia Capai 62.166.916 Juta Orang

Ke 57 mantan pegawai KPK itu juga telah menyatakan setuju untuk bergabung menjadi keluarga besar Polri.

Tinggalkan Komentar