Agar Rupiah tidak Loyo, BI Tahan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Gedungbi - inilah.com
Bank Indonesia

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Desember 2021 di Jakarta, Kamis (16/12/2021), memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5 persen.

Selain itu, suku bunga deposit facility ditahan 2,75 persen, dan suku bunga lending facility sebesar 4,25 persen. “Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Ke depan, BI terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut, melalui berbagai langkah. Langkah pertama, menegaskan arah bauran kebijakan BI pada 2022. Sebagaimana disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 pada 24 November 2021.

Baca juga  Pahlawan Ekonomi, Sandiaga Uno Disebut Layak Nyapres 2024

Menurut Perry, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas. Sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Langkah kedua, lanjutnya, BI melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar, serta langkah ketiga yaitu melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif.

Perry menerangkan, langkah keempat adalah memperkuat kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman perkembangan spread suku bunga kredit terhadap suku bunga deposito per kelompok bank.

Baca juga  LPEI Dorong Tumbuh Kembang Eksportir di Tahun Macan Air

“Langkah kelima yaitu melanjutkan masa berlaku tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sebesar Rp1 dari Bank Sentral ke bank, serta maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah, dari semula berakhir 31 Desember 2021 menjadi sampai dengan 30 Juni 2022 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Perry.

Langkah keenam, adalah menargetkan 15 juta pengguna baru QRIS pada 2022 untuk mendorong peningkatan transaksi QRIS melalui koordinasi dengan penyelenggara jasa pembayaran dan kementerian/lembaga terkait. Terakhir, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi, hingga melanjutkan sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) bekerja sama dengan instansi terkait. “Pada Desember 2021 dan Januari 2022 akan diselenggarakan promosi investasi di Tiongkok dan Finlandia,” tutup Perry.

Tinggalkan Komentar