Kamis, 26 Mei 2022
25 Syawal 1443

Airlangga: 2024, Kemiskinan Ekstrem Ditarget Mendekati Nol

Airlangga Hartarto
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap angka kemiskinan ekstrem mendekati nol pada 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat bersilaturami dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di rumah jabatan Gubernur Riau, Syamsuar.

“Pada 2024 mendatang, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol,” katanya, Jumat (25/2/2022).

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan upaya tersebut terus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk tahun 2022 ini penanganan kemiskinan ekstrem diprogramkan untuk 212 kabupaten kota seluruh Indonesia.

Bahkan pemerintah juga telah memberikan berbagai program perlindungan sosial di kuartal pertama. Berbagai bantuan dikucurkan untuk membantu menurunkan kemiskinan ekstrem.

Baca juga
Gubernur Sumsel Tunjuk Beni Hernedi sebagai Plt Bupati Musi Banyuasin

“Memang kemiskinan ekstrem tidak bisa dihapuskan total, tetapi minimal angkanya sesuai dengan target roadmap yang disiapkan oleh pemerintah mendekati nol di tahun 2024,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, pada kuartal kedua tahun ini pemerintah akan mengalihkan program untuk mendukung pada kegiatan masyarakat yang bersifat produktif.

Rencananya, program pemerintah akan diarahkan pada sektor produktif seperti pertanian, pekerjaan umum, transportasi dan pehubungan, serta kelautan dan perikanan.

Dari sektor pertanian, saat ini pemerintah tengah merancang korporatisasi. Pemerintah mendorong ada sinergi petani atau pekebun dengan bank-bank syariah yang bisa digabungkan dengan filantropi untuk mendukung program ini.

Baca juga
Poster Erick-Khofifah Mulai Bertebaran di Jember Jelang Pilpres 2024

Program-program bertahap ini diharapkan mampu membuat perekonomian nasional kembali seperti sebelum pandemi COVID-19 melanda Tanah Air.

Ia juga mengingatkan, adanya kebijakan refocusing anggaran untuk mengatasi dampak pandemi. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8 persen untuk perlindungan sosial dan penanganan COVID-19.

Tahun ini, pemerintah pusat masih bisa mengintervensi perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 melalui dana Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang angkanya sekitar Rp420 triliun.

“Tahun depan harus ada alokasi dari daerah, sehingga perlu disiapkan sekarang, supaya ke depannya tidak kaget ada perubahan dari kebijakan. Karena kita melihat mudah-mudahan di tahun ini kita bisa kembali ke situasi sebelum COVID-19,” tandasnya.

Tinggalkan Komentar