Senin, 23 Mei 2022
22 Syawal 1443

Airlangga: Potensi Pendapatan Karbon Rp8 Ribu Triliun dari Hutan, Mangrove dan Gambut

Airlangga: Potensi Pendapatan Karbon Rp8 Ribu Triliun - inilah.com
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: ekon.go.id

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, hutan dan lautan Indonesia yang luas sangat potensial menghasilkan kredit karbon yang dapat ditransaksikan di tingkat global. Nilai pendapatan potensialnya pun tak tanggung-tanggung mencapai US$565,9 miliar.

“Angka tersebut setara dengan Rp8.000 triliun melalui perdagangan karbon dari hutan, mangrove dan gambut. Tujuannya, untuk mencapai target penurunan emisi di banyak negara. Pertemuan G-20 dapat digunakan untuk melakukan kerja sama ini dengan negara-negara maju,” kata Menko Airlangga saat acara Global Network Week di Universitas Indonesia, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Ia mengungkapkan, terdapat lima sektor penyumbang emisi karbon, yaitu kehutanan dan lahan, pertanian, energi dan transportasi, limbah, serta proses industri dan penggunaan produk.

Berbagai kebijakan pun telah disiapkan untuk menanggulangi emisi karbon di berbagai sektor tersebut.

Ia mencontohkan, kebijakan di bidang pertanahan, antara lain restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan pencegahan deforestasi menjadi lahan pertanian.

Baca juga
Gegara Omicorn tak Ada Penerbangan Tambahan di Libur Nataru 2022

Di bidang persampahan, termasuk pengelolaan sampah melalui ekonomi sirkular. Sektor fiskal mencakup penerapan pajak karbon dan penghapusan subsidi energi secara menyeluruh pada tahun 2030.

Kebijakan yang diterapkan di bidang energi dan transportasi, misalnya dengan beralih ke kendaraan listrik hingga 95 persen dari total kendaraan dan menggunakan Energi Baru dan Terbarukan mendekati 100 persen pada 2060.

Transisi Menuju Ekonomi Hijau

Menko menegaskan, pembangunan rendah karbon menjadi salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga menjadi tulang punggung menuju ekonomi hijau untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 dan mencapai nol emisi pada 2060.

Ia mengatakan, komitmen pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi hijau didukung dengan alokasi angaran melalui skema APBN dan non-APBN dalam pembiayaan program ekonomi hijau.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengaku, program ekonomi hijau inklusif dilakukan sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga
Kamrussamad: Bisnis Keuangan Digital tanpa Kontrol Lahirkan Crazy Rich tak Bermoral

Menurut Airlangga, ekonomi hijau dalam dokumen perencanaannya telah masuk dalam RPJMN 2020-2024 dengan tiga prioritas. “Ketiganya adalah peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon,” tutur Airlangga.

Besaran Anggaran Perubahan Iklim

Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menegaskan, anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1 persen dari APBN. Sebanyak 88,1 persen di antaranya dibelanjakan dalam bentuk infrastruktur hijau sebagai modal utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia.

Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon tertuang dalam UU Nomor 71 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Beleid tersebut menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia sekitar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Indonesia menetapkan target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat jika mendapat dukungan internasional,” tegasnya.

Baca juga
Airlangga: Pemerintah akan Pertebal Perlindungan Sosial ke Masyarakat

Lebih jauh ia mengakui, tantangan pembangunan rendah karbon adalah sangat besarnya investasi yang dibutuhkan. Menurut dia, pendanaan perubahan iklim Indonesia membutuhkan Rp3.799 triliun jika mengikuti NDC atau komitmen berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon nasional untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Dana yang tersedia untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada 2020 adalah 100 juta dolar AS untuk diberikan kepada negara miskin dan berkembang. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi pada COP-26 di Glasgow Scotland pada November 2021.

Pemenuhan lainnya berasal dari pendanaan internasional seperti GCF (Green Climate Fund) melalui program REDD+, sukuk hijau global, sukuk hijau ritel, APBD, pajak karbon, dan perdagangan karbon.

Harga jual karbon dunia saat ini berkisar 5-10 US$/ton CO2. “Hasil Kesepakatan COP-26 (konferensi terkait iklim terbesar dan terpenting di planet ini) semakin meningkatkan permintaan global akan kredit karbon, sehingga membuat harga jual karbon menjadi lebih tinggi,” imbuhnya.

Tinggalkan Komentar