Rabu, 30 November 2022
06 Jumadil Awwal 1444

Alasan Sempurnakan Aturan, Pajak Karbon Ditunda

Jumat, 24 Jun 2022 - 21:54 WIB
Alasan Sempurnakan Aturan, Pajak Karbon Ditunda
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Febrio N Kacaribu (Sinar Harapan).

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, aturan pajak karbon masih disempurnakan.  Rencananya, pajak anyar ini diberlakukan 1 Juli 2022, naga-naganya molor.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, Jakarta, Jumat (24/6/2022). Upaya pematangan instrumen atau peraturan melibatkan banyak lembaga. “Hal ini dilakukan bersama dengan seluruh kementerian/lembaga terkait termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” kata Febrio.

Proses penyempurnaan peraturan pendukung tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh aspek terkait, termasuk pengembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi.

Ia menjelaskan proses pematangan skema pasar karbon termasuk peraturan teknisnya, yang sistemnya akan didukung oleh pajak karbon, masih membutuhkan waktu.

Baca juga
Sri Mulyani: Inklusi Keuangan Perempuan Bebaskan Indonesia dari Kemiskinan pada 2024

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan pajak karbon yang awalnya direncanakan akan diterapkan pada Juli 2022.

Kendati begitu, Febrio menegaskan pajak karbon akan tetap dikenakan pertama kali pada badan yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dengan mekanisme pajak yang mendasarkan kepada batas emisi di tahun 2022 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

“Pajak karbon diharapkan dapat mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon,” ucap dia.

Selain itu, ia menyebutkan pemerintah juga tetap menjadikan penerapan pajak karbon pada tahun 2022 sebagai capaian strategis (deliverables) yang menjadi contoh dalam pertemuan tingkat tinggi G20.

Baca juga
Sri Mulyani Siapkan Dana PEN 2022 Rp414 Triliun, Anggaran Kesehatan Terendah

Sebagai bagian dari deliverables ini, pemerintah juga mendorong berbagai aksi mitigasi perubahan iklim lainnya, di antaranya melalui mekanisme transisi energi (Energy Transition Mechanism/ETM).

Mekanisme tersebut di satu sisi memensiunkan dini PLTU batu bara (phasing down coal) dan di sisi lain mengakselerasi pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) dengan tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonominya.

Tinggalkan Komentar