INILAHCOM, Jakarta - Jalan pintas yang ditempuh Pemerintahan Joko Widodo dengan membuka keran impor pangan untuk stabilitas harga pangan, tidak berorientasi jangka panjang.
Anggota Komisi IV DPR, Muhammad Nasyit Umar mengatakan, era Joko Widodo harus mengakui bahwa produktivitas pangan di negeri ini, sangat memprihatinkan. Tak cukup memenuhi kebutuhan nasional sehingga musti impor."Saya yakin kalau persediaan pangan, misalnya stok sapi kita mencukupi maka tidak akan terjadi lonjakan harga, seperti sekarang," papar Umar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/06/2016).
Dalam hal ini, kata Umar, Presiden Joko lebih berpikir jangka panjang, dalam menyelesaikan sengakarut pangan di tanah air. "Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan meningkatkan ketersediaan stok sapi dalam negeri," paparnya.
"Kita lihat sajalah daging sapi, harganya sekarang lagi naik, itu karena stoknya lagi kurang, makanya pemerintah kembali membuka keran impor daging beku, demikian pula dengan sejumlah komoditas pangan lainnya," tambahnya.
Terkait gagalnya harga daging sapi mencapai Rp 80 ribu per kilogram, sesuai arahan Presiden Joko, memiliki resiko bagi pemerintah.
Apalagi Menteri BUMN Rini Soemarno sempat sesumbar bisa menurunkan harga daging sampai ke level Rp 80 ribu per kilogram dalam minggu pertama Bulan Ramadan, perlu ditagih. "Artinya, pembantu presiden memang tak memiliki perencanaan dan tolok ukur kerja yang jelas," papar politisi Demokrat ini. [ipe]