Anak Buah Sri Mulyani: Laptop dan HP Aman, Mobil dan Apartemen Kena Pajak

Tak Kena Pajak - inilah.com

Ada kabar baik untuk karyawan yang dapat jatah telepon genggam atau laptop dari kantornya. Tidak kena pajak natura.

Kepastian ini disampaikan Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal dalam
diskusi virtual bertajuk Wajah Baru Perpajakan Indonesia Pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Jakarta, Selasa (23/11/2021).

“Timbul pertanyaan apakah alat-alat kantor akan dikenakan pajak natura? Tentu tidak, karena alat kantor seperti laptop dan telepon genggam, bukan merupakan objek penghasilan bagi penerima. Nanti akan kami buat aturannya,” terang Yon.

Kata dia, pajak natura dikenakan kepada pegawai tertentu yang mendapatkan natura, atau kenikmatan yang mewah. Semisal, mobil dinas, apartemen, dan sebagainya. “Itu nanti yang akan dijadikan objek penghasilan bagi yang menerimanya dan menjadi biaya bagi perusahaannya,” ucap dia.

Baca juga  Ketimbang Krisis Pekerja di AS, Ekonom Indef Ingatkan Ancaman Capital Outflow

Selain laptop dan telepon genggam, Yon menuturkan, beberapa objek pajak lainnya yang akan dikecualikan dari pajak natura adalah penyediaan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, alat keselamatan kerja, seragam, natura yang berasal dari APBN atau APBD, serta jenis lainnya dengan batasan tertentu.

Adapun pengenaan pajak natura tersebut, kata Yon, diberlakukan untuk mencapai tujuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yakni keadilan, kesederhanaan, efisiensi, dan sebagainya.

Selain pengenaan pajak natura, perubahan yang akan diberlakukan dalam klaster pajak penghasilan (PPh) UU HPP adalah perubahan tarif dan bracket PPh orang pribadi, batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi, serta tarif PPh Badan.

Baca juga  Sri Mulyani Jawab MPR: Anggaran Fokus Bantu Rakyat Miskin

Adapun UU HPP memuat peraturan enam klaster di dalamnya, yakni ketentuan umum perpajakan (KUP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh, program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, dan materi cukai.

Tinggalkan Komentar