Ancaman Serikat Pekerja Pertamina Mogok Kerja Kontraproduktif

Ancaman Serikat Pekerja Pertamina Mogok Kerja Kontraproduktif

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyerukan aksi mogok kerja. Ancaman serikat pekerja ini menuntut pencopotan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Pemberitahuan rencana mogok kerja ini disampaikan serikat pekerja melalui Surat dengan Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021. Aksi mogok kerja ini direncanakan akan berlangsung dari Rabu, 29 Desember 2021 mulai pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 7 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.

Bahkan dapat diperpanjang sampai dengan dipenuhinya tuntutan pekerja berdasarkan surat FSPPB kepada Menteri BUMN Republik Indonesia No. 110/FSPPB/XII/2021-ON3 tertanggal 10 Desember 2021 perihal Permohonan Pencopotan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati.

Baca juga  JPU Dinilai Kehabisan Akal Tuntut Pidana Mati HH

Terkait hal tersebut Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu , Tri Sasono menyayangkan keputusan FSPPB. Perjuangan pekerja adalah untuk kesejahteraan para pekerja bukan untuk tujuan meminta mencopot direktur utama Pertamina, sebab pergantian direksi di BUMN bukan rana dari Serikat Pekerja tapi merupakan hak dari pemegang saham dalam hal ini kementrian BUMN.

“Kalau hanya karena masalah deadlocknya dalam penyusunan PKB ( Perjanjian Kerja Bersama) antara manajemen dan Serikat Pekerja, itu bisa dilakukan dengan jalan dialog kembali untuk dicari jalan keluarnya,” kata Tri Sasono, Rabu (22/12/2021).

Menurut Tri Sasono, jika hanya karena persoalan kesejahteraan, pekerja pertamina selama ini merupakan Pekerja yang paling bagus tingkat kesejahteraannya.

Baca juga  DKI Mulai Persiapan Vaksinasi Dosis Ketiga

Pertamina juga memiliki kinerja yang sangat bagus. Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati seperti Semester 1 tahun 2021, Pertamina mampu meningkatkan kontribusi melalui setoran pada penerimaan negara dengan total mencapai Rp110,6 Triliun, dimana Rp 70,7 Triliun di antaranya adalah dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dividen, yang nilainya naik hampir 10 persen dari periode yang sama.

“Jadi sebaiknya FSPPB lebih berpikir ulang dalam melakukan aksi mogok itu, karena cara-cara perjuangannya harusnya melalui dialog bersama,” ucapnya.

Tinggalkan Komentar