home-1

home-2

home-3

home-4 dan in-article

home-5

ototekno

market-01

market-02

news

arena

hangout

empati

gallery

kanal

market

<a href="https://www.demokrat.or.id/">Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat</a> Andi Arief mengeklaim dirinya tidak mendapat pertanyaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aliran dana Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat di Kalimantan Timur. Andi mengungkapkan ini usai menjalani pemeriksaan KPK terkait penyidikan dugaan kasus korupsi Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif, Abdul Gafur Mas’ud."Aliran dana tidak. Tidak ada pertanyaan soal prosedur Musda. Ada beberapa hal yang saya tidak bisa sampaikan di sini," kata Andi usai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa sore (10/5/2022).Andi selanjutnya mengaku tak memiliki keterkaitan dan hubungan dengan perkara dugaan kasus korupsi yang menjerat Bupati nonaktif <a href="https://www.inilah.com/kpk-beberkan-peran-bendum-dpc-partai-demokrat-dalam-ott-bupati-penajam-paser-utara">Penajam Paser Utara</a> Abdul Gafur Mas'ud."Saya tidak ada hubungan perkara yang KPK selidiki, bukan menyoroti Musda Partai Demokrat (Kalimantan Timur)," ujar Andi menegaskan.Sebelumnya, Andi tiba di Gedung KPK mengenakan kemeja bercorak kotak-kotak pada Selasa siang (10/5/2022) pukul 14.00 WIB. Ia menjalani pemeriksaan hingga pukul 17.00 WIB. Selanjutnya, Andi meninggalkan Gedung KPK  bersama dua pengurus Partai Demokrat. [yud]

Andi Arief Klaim tak Ditanya KPK Soal Aliran Dana Musda Demokrat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang artis Raffi Ahmad demi menyosialisasikan pesan antikorupsi. Raffi dipilih karena dinilai bisa memberikan pengaruh besar.Kepada awak media, Raffi juga optimistis pesan antikorupsi yang disebarkannya melalui podcast melalui program strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) bakal didengar banyak pihak. Sebab, pengikutnya di media sosial mencapai puluhan juta.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/a2_89b76ae75c.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Artis sekaligus influencer, Raffi Ahmad, berjalan keluar usai menghadiri kegiatan bersama KPK.</figcaption></figure><figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/a4_f92ba03a31.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Raffi Ahmad saat melempar senyum kepada awak media.</figcaption></figure><figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/a1_36b37c76a3.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Raffi Ahmad saat menunjukkan buku Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.</figcaption></figure><figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/a5_8f6b1a1dc8.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Raffi Ahmad tak sungkan menjawab pertanyaan wartawan mengenai upayanya menyosialisasikan pencegahan korupsi bersama KPK.</figcaption></figure>

Foto: KPK Gandeng Raffi Ahmad Sosialisasikan Pencegahan Korupsi

Eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Karen Agustiawan menuliskan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Karen mengaku sebagai korban pasal hukum karet, atas penetapan tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Terdapat pasal-pasal karet yang bersifat multi interpretasi sehingga penegakan hukum disalahartikan yang mengakibatkan kerugian bisnis di BUMN dapat dijadikan dasar oleh Aparat Penegak Hukum (KPK). Saya adalah salah satu korbannya," kata Karen melalui surat terbukanya yang ditulis, Senin (25/9/2023).Karen merasa penetapan tersangka dirinya pada 8 Juni 2022 dan penahanan dirinya 19 September 2023 sangat mengejutkan. Pasalnya, saat dia menjabat Dirut Pertamina 2009-2014, kontrak Pengadaan LNG dari Sabine Pass dan Corpus Christie Liquefaction (CCL) yang dilakukan oleh Pertamina pada tahun 2013 dan 2014 telah dibatalkan."Diganti dengan kontrak baru pada era Bapak Presiden Jokowi, yakni pada tanggal 20 Maret tahun 2015. Kontrak baru pembelian LNG dari CCL dengan volume dan harga yang berbeda tersebut diresmikan di Amerika Serikat tanggal 27 Oktober 2015 pada saat Kesepakatan Bisnis para Pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat," kata Karen.Saat kontrak baru disepakati, Karen menyebut dirinya bukan lagi Dirut Pertamina terhitung 1 Oktober 2014. Kontrak ditandatangani pada tahun 2015, saat itu Dirut Pertamina menjabat adalah Dwi Soetjipto (2014-2017).Karen membeberkan, pertamina sempat mendapatkan keuntungan senilai US$ 2,2 juta pada tahun 2019. Namun, dengan adanya Pandemi Covid19 yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 2020-2021, Pertamina sempat mengalami kerugian."Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, terjadinya pandemi telah menyebabkan harga komoditas dunia turun drastis, termasuk harga LNG di spot market," kata dia menjelaskan.Akan tetapi dengan berakhirnya masa pandemi, utamanya karena terjadi krisis gas di Eropa sebagai akibat dari peperangan di Rusia dan Ukraina beserta para sekutunya di awal 2022, harga LNG naik 3 (tiga) hingga 5 (lima) kali lipat dari harga pembelian."Sehingga, Pertamina kini justru membukukan keuntungan sekitar US$ 91,5 juta (Rp 1,41 trilyun; 1 US$ = Rp 15.370)," ujar Karen.Atas perolehan keutungan tersebut, informasi Karen dapatkan, Pertamina juga sudah memiliki komitmen penjualan sampai dengan tahun 2025, dan tengah melakukan penjualan untuk periode 2026 hingga 2030 dengan harga penjualan di atas harga pembelian.Namun, Karen khawatir bahwa proses hukum yang sedang dirinya jalani saat ini dapat berdampak pada pada Pertamina kehilangan dalam kontrak LNG CC hingga menyebabkan kerugian keuangan negara.“Apabila salah satu pihak telah melanggar peraturan dalam kontrak, yakni Pertamina dituduh melanggar undang-undang dalam kontrak pengadaan LNG, maka pihak CCL selaku penjual dapat melakukan pembatalan kontrak secara sepihak.” jelas KarenIa memperkirakan, kerugian akibat terminasi kontrak dapat mencapai sekitar US$ 127 juta (Rp 1,95 Triliun)."Kerugian tersebut belum mencakup potensi klaim dari para Pembeli Pertamina, dan kerugian imateril lainnya seperti reputasi Pertamina, serta hilangnya sumber gas untuk keperluan Indonesia di masa yang akan datang," kata dia memaparkan.Maka itu, Karen meminta perhatian kepada Presiden Joko Widodo guna memastikan bahwa proses hukum ini dijalankan sesuai dengan sistem penegakan hukum yang benar demi kebaikan negara, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang justru akan mengakibatkan kerugian negara yang nyata dan lebih besar.Kontruksi Perkara di KPKDiberitakan sebelumnya, Karen resmi ditetapkan tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021. Setelah itu, ia langsung ditahan di Rutan KPK, Selasa (19/9/2023) malam.Dalam kontruksi perkara penahanan, diduga telah terjadi sekitar tahun 2012, PT Pertamina (Persero) memiliki rencana untuk mengadakan LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia.Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia di kurun waktu tahun 2009- 2040 sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia lainnya di IndonesiaKemudian, Karen mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri. Diantaranya: CL (Corpus Christi Liquefaction) LC Amerika Serikat.Karen secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina.Selain itu pelaporan untuk menjadi bahasan dilingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal in Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan GKK alias KA tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari Pemerintah saat itu.Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CL LC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah mask ke wilayah Indonesia.Atas kondisi oversupply tersebut, berdampak nyata harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero. Hal ini menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar US$ 140 juta yang ekuivalen dengan Rp2,1 Triliun.Karen disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

 Buat Surat Terbuka ke Jokowi, Eks Dirut Pertamina Tak Terima Dijerat Pasal Karet

Pemilik Rans Entertainment Raffi Ahmad sambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) K4, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2024).Juru bicara bidang pencegahan KPK, Ipi &nbsp;Maryati Kuding mengatakan, suami dari Nagita Slavina itu bakal berdiskusi bersama Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata &nbsp;dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dengan tajuk 'Kenali Strateginya dan Bantu Pencegahannya'."Benar. Siang ini Stranas PK mengagendakan kegiatan Podcast dengan tema 'Kenali Strateginya dan Bantu Pencegahannya' di studio Kanal KPK dengan narasumber Pimpinan KPK Alexander Marwata," kata Ipi melalui keterangannya.Rafi tiba di Gedung Merah putih pukul 12.12 WIB. Ayah Cipung ini mengenakan kacamata serta kemeja dan celana panjang bewarna hitam. Ia tak banyak &nbsp;memberikan keterangan kepada awak media dan menyangkal sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara korupsi."Podcast, podcast," jawabnya kepada awak media saat masuk ke dalam gedung menuju koridor bagian kanan lantai satu.Sebagai informasi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.Tim Nasional Stranas PK terdiri dari setiap Menteri dan Kepala Lembaga 5 kementerian, Kantor Staf Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan capaian Stranas PK di tahun 2019- 2020.

 Sambangi KPK, Raffi Ahmad Ngonten Bareng Alexander Bahas Strategi Pencegahan Korupsi

Rencananya, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung WHOOSH pada 1 Oktober 2023 mendatang, besaran tiketnya juga sekalian akan ditetapkan untuk komersial.“Kereta api cepat, Presiden mungkin akan lakukan soft launching 1 Oktober,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, Rabu (27/9/2023).Setelah soft launching, kereta cepat Jakarta-Bandung WHOOSH akan langsung bisa digunakan untuk umum. Sementara itu, harga tiket kereta cepat, Luhut mengatakan kemungkinan akan juga diumumkan pada 1 Oktober 2023.Presiden Jokowi akan memberikan diskon harga tiket kereta cepat dalam periode tertentu agar dapat digunakan masyarakat luas."Tadi baru dibicarakan akan memberikan diskon berapa lama dulu nanti bertahap. Jadi basically, Presiden itu ingin supaya semua kita bisa menikmati dengan harga yang bagus tapi ini juga jalan," kata Luhut.Presiden Jokowi pada 13 September 2023 &nbsp;melakukan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden melakukan uji coba kereta cepat dengan titik awal perjalanan dari Stasiun Halim, Jakarta, yang berakhir di Stasiun Padalarang, Jawa Barat. Hanya butuh waktu 28 menit untuk tiba di stasiun Padalarang dari Halim.Kemudian, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Bandung di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan kereta api pengumpan atau feeder.Operator kereta cepat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) juga telah membuka partisipasi masyarakat untuk mengikuti uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Uji coba kereta cepat tahap dua bagi masyarakat akan dilakukan pada 25-30 September 2023.Dalam uji coba terbatas, KCIC melayani empat jadwal perjalanan pulang pergi (PP) Jakarta-Bandung, sehingga total terdapat 8 perjalanan yang beroperasi setiap hari.Berapa Harga Tiketnya? Kereta cepat Jakarta-Bandung dapat melaju hingga 350 kilometer per jam sehingga waktu tempuh Jakarta-Bandung dapat dipangkas menjadi hanya sekitar 45 menit.Sedangkan untuk tiket kereta cepat Whoosh terbagi dalam tiga kategori. Untuk Kelas VIP memiliki 18 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 1-2. Harga tiket KCJB kelas VIP diperkirakan sekitar Rp350.000 per penumpang.Sedangkan untuk kelas first class memiliki 28 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 2-2. Harga tiket KCJB kelas first class diperkirakan sekitar Rp300.000 per penumpang.Terakhir kelas 2 Tiket kelas second class KCJB terdiri dari 555 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 3-2. Harga tiket KCJB kelas second class diperkirakan mulai dari Rp250.000 per penumpang. &nbsp;

Kereta Cepat Whoosh Bakal Diresmikan 1 Oktober 2023, Berapa Harga Tiketnya?

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) menjadwalkan sidang pembacaan putusan vonis terdakwa suap dan gratifikasi, mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe pada 9 Oktober mendatang."Kami sudah jadwalkan untuk pembacaan putusan, hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 untuk pembacaan putusan terhadap terdakwa Lukas Enembe,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di ruang sidang, Rabu (27/9/2023).Rianto mengatakan, dirinya bakal merundingkan bersama majelis hakim lainnya berdasarkan fakta persidangan selama ini.“Dengan demikian seluruh rangkaian pemeriksaan perkara ini selesai dan ditutup untuk selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah untuk penjatuhan putusan,” ujar hakim Rianto Adam Pontoh.Sebelumnya, Lukas Enembe dituntut 10 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Dia dijatuhi tuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp47.833.485.350,00.Dalam perkara ini, JPU mendakwa Lukas Enembe dengan dua dakwaan.Pertama, Lukas didakwa menerima suap Rp45.843.485.350 dengan rincian sebanyak Rp10.413.929.500 dari pengusaha Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur, dan sebanyak Rp35.429.555.850 berasal dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.Kedua, Lukas Enembe didakwa menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp1 miliar dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua pada 12 April 2013.

Majelis Hakim Tipikor Tentukan Nasib Lukas Enembe 9 Oktober

Sebagai bentuk upaya berkelanjutan atas pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal di berbagai wilayah Indonesia, Bea Cukai kembali selenggarakan Operasi Gempur Rokok Ilegal 2023 yang kini masuki tahap kedua.&nbsp;Operasi Gempur Rokok Ilegal 2023 tahap dua ini berlangsung pada 19 September sampai dengan 30 Oktober 2023.Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, pada Rabu (27/09/2023) mengatakan seperti Operasi Gempur Rokok Ilegal tahap pertama, yang terlaksana pada 15 Mei hingga 1 Juli 2023, operasi tahap dua ini juga terdiri dari dua mekanisme, yakni upaya preventif melalui sosialisasi/edukasi oleh unit pelayanan dan kehumasan dan upaya represif melalui penindakan rokok ilegal oleh unit kepatuhan internal dan pengawasan.Upaya preventif dalam Operasi Gempur Rokok Ilegal tahap pertama telah berhasil meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dari aspek produksi, pemesanan dan penggunaan pita cukai, distribusi hingga pemasaran. Pengetahuan masyarakat tentang rokok ilegal pun semakin meningkat.&nbsp;Sementara itu, upaya represif melalui peningkatan jumlah penindakan cukai telah memberi efek deterrent, yang menyebabkan tingkat peredaran rokok ilegal di area pemasaran menurun.&nbsp;Penurunan peredaran rokok ilegal ini pun berdampak pada terciptanya level playing field. Bahkan, operasi tahap pertama membawa dampak kenaikan produksi sigaret kretek mesin golongan II secara signifikan."Dua upaya tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi lintas unit dalam rangka optimalisasi pengawasan cukai dari hulu hingga hilir. Operasi tahap dua ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dampak positif seperti operasi pendahulunya dan menjadi bentuk sinergi seluruh unit di Bea Cukai, baik unit pelayanan, pengawasan, kehumasan, maupun kepatuhan internal, demi meningkatkan pengawasan rokok ilegal di wilayah Indonesia," lanjut Encep.Selain sinergi antarunit di lingkup internal Bea Cukai, pelaksanaan operasi tahap dua juga diperkuat oleh sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum (APH) lainnya, serta dukungan dari pelaku usaha dan masyarakat.&nbsp;"Pemberantasan rokok ilegal bukan hanya tanggung jawab Bea Cukai saja, sehingga melalui operasi tahap dua ini Bea Cukai berkomitmen untuk bersinergi dengan instansi dan APH terkait lainnya, untuk memberantas rokok ilegal, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas community protector, demi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan level playing field bagi pelaku usaha," imbuhnya.Lebih lanjut dijelaskan Encep, pada Operasi Gempur Rokok Ilegal tahap dua, Bea Cukai terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan jasa titipan (PJT). Mengingat, peredaran rokok ilegal melalui PJT mengalami peningkatan. Dari data penindakan rokok ilegal di tahun 2023, jumlah barang hasil penindakan di PJT adalah sebesar 73,5 juta batang."Salah satu temuan operasi tahap pertama yang menjadi perhatian dalam operasi tahap kedua ini ialah adanya peningkatan modus dan distribusi rokok ilegal menggunakan PJT. Jumlah barang bukti penindakan terbanyak pun berada di jalur distribusi, baik menggunakan pengangkutan maupun distribusi melalui PJT. Adapun kasus-kasus peradaran rokok ilegal tersebut didominasi modus rokok tanpa pita cukai atau polos, diikuti penggunaan pita cukai palsu. Juga adanya peningkatan peredaran rokok polos yang diduga eks impor, yang sebagian besar didistribusikan melalui PJT," rinci Encep.Untuk itu, tak luput ia mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap proaktif membantu Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal.&nbsp;"Kami mengajak masyarakat untuk mendukung upaya gempur rokok ilegal, dengan secara aktif melaporkan kepada Bea Cukai atau pihak berwenang lainnya, apabila mengetahui adanya indikasi produksi atau distribusi rokok ilegal. Untuk masyarakat dan pelaku usaha yang sudah mematuhi peraturan dan mendukung upaya Bea Cukai dalam mengurangi peredaran rokok ilegal, kami berterima kasih dan berharap dengan kerja sama yang baik kita dapat mewujudkan iklim usaha yang baik dengan teriptanya level of playing field dan berkontribusi penuh terhadap penerimaan negara dari sektor cukai. Sebaliknya, bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan maka akan kami tindak tegas melalui Operasi Gempur Rokok Ilegal ini," tutup Encep.

Ini Highlight Operasi Gempur Rokok Ilegal 2023

Lembaga riset di bidang energi dan lingkungan, Institute for Essential Services Reform (IESR) menyarankan daerah penghasil batu bara untuk bersiap beralih ke industri manufaktur seiring upaya pemerintah melakukan transisi energi beralih ke energi bersih.“Menurut beberapa modelling ekonomi yang memiliki multiplier efek yang tinggi dan konektivitas yang tinggi adalah manufaktur,” kata Analis Kebijakan Lingkungan IESR, Ilham SuryaIlham Surya dalam Seminar Hibrid IESR bertajuk Sunset PLTU dan Industri Batubara di Jakarta, Rabu (27/9/2023).Ilham menuturkan transformasi ekonomi sangat diperlukan bagi daerah-daerah penghasil batu bara dan yang memiliki ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi terhadap industri batu bara.Kontribusi sektor pertambangan pada ekonomi lokal di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, mencapai 70 persen dan 50 persen di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak dan royalti pertambangan batu bara berkontribusi signifikan pada pendapatan pemerintah hingga 27 persen di Paser dan 20 persen di Muara Enim.“Transformasi ekonomi diperlukan karena APBD dan PDRB ketergantungan yang tinggi terhadap batu bara dan ramalan batu bara ini turun, otomatis mereka harus mencari sektor lain,” ucapnya.Berdasarkan riset IESR atas beragam jenis model ekonomi, terdapat tiga hal penentu sebuah model ekonomi dikategorikan sebagai sektor unggulan. Pertama, sektor tersebut memiliki keunggulan dibandingkan daerah lain. Kedua, mempunyai income multiplier efek yang tinggi dan ketiga memiliki konektivitas yang tinggi.“Konektivitas yang tinggi artinya adalah jika Rp1 diinvestasikan ke sektor tersebut, dia akan meningkatkan Rp1 juga ke sektor yang lain seperti sektor pertanian misalkan,” ucapnya.Multiplier efek berarti semakin besar investasi di sektor tersebut maka penggandanya juga harus semakin besar tidak seperti sektor batu bara yang sektor penggandanya digunakan di kabupaten atau kota lain yang lebih besar daripada daerah asal penghasil.IESR mendata, sektor pertambangan tidak memberi nilai tambah tinggi pada upah tenaga kerja karena nilai tambah surplus perusahaan signifikan lebih besar dengan perbandingan 20 persen banding 78 persen. Begitu juga dengan angka multiplier yang bukan tertinggi baik dari pendapatan maupun kesempatan kerja.Untuk mencapai transformasi ekonomi, IESR menyarankan pemerintah terutama pemerintah daerah untuk menyiapkan pendanaan transisi melalui DBH yang disiapkan khusus untuk transisi, dana CSR hingga pembentukan dana kumpulan (pool fund).Lantas menyiapkan SDM jangka pendek, melalui peningkatan kualitas SDM dan jangka panjang dengan pengenalan dan pengajaran ekonomi hijau. Serta melibatkan lebih banyak partisipasi publik dengan mempermudah akses untuk berpartisipasi.

Lembaga Riset Sarankan Daerah Penghasil Batubara Beralih ke Manufaktur

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai sosok Mr X dan Mrs X yang disebutkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo adalah Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa.Dia menilai kedua tokoh tersebut adalah kader Nahdlatul Ulama (NU) dan berasal dari Jawa Timur (Jatim). Menurut dia, jika melihat sejarah PDIP dalam kontestasi Pilpres, partai tersebut selalu menggandeng tokoh NU menjadi cawapres, kecuali di Pilpres 2009 yaitu saat Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Prabowo Subianto."Mahfud pertimbangannya adalah representasi NU dan Jawa Timur. NU dan Jatim selama ini suaranya condong ke Ganjar sehingga dengan memunculkan Mahfud, kemungkinan untuk menjaga basis massa," ujar Saidiman di Jakarta, Selasa (26/9/2023).Saidiman menjelaskan bahwa PDIP berkepentingan menjaga basis massa agar tidak berpindah ke kelompok lain. Sebab belakangan ada upaya dari Anies Baswedan untuk menarik massa NU dan Jatim dengan cara merekrut Muhaimin Iskandar (Cak Imin)."Jatim merupakan basis massa Ganjar dan Jatim sehingga strategi yang akan dimainkan adalah bagaimana menjaga agar basis massa itu tidak keluar," katanya.Dia mengatakan, sebelumnya PDIP ingin menggandeng Ridwan Kamil untuk bisa memperluas basis massa di wilayah Jawa Barat (Jabar). Sebab selama ini Ganjar dan PDIP belum bisa menjangkau wilayah tersebut sehingga perlu sosok untuk mempersempit gap atau jarak."Ternyata dari dua pilihan antara memperluas dan menjaga basis massa, maka yang dominan dilakukan adalah menjaga basis," ujarnya.Sebelumnya, pada Senin (25/9/2023), Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya masih menentukan momen yang tepat untuk mengumumkan pendamping bakal capres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.Hasto mengatakan bahwa partainya masih akan mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang nantinya akan diusung oleh Ganjar dan pendampingnya. Ia menyebut bahwa pendamping Ganjar di Pilpres 2024 mungkin saja bisa perempuan."Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mister X nya dan kemudian juga bisa Miss X, gitu kan," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat pada Senin (25/9/2023).Hasto mengatakan bahwa partainya tak menutup kemungkinan terkait pendamping Ganjar di Pilpres 2024 adalah perempuan.Kendati demikian, Hasto belum mau membeberkan siapa sosok "Miss X" yang disebut sebagai bakal cawapres Ganjar.

Andi Arief Klaim tak Ditanya KPK Soal Aliran Dana Musda Demokrat

Topik

Komentar

BERITA TERKAIT

Ditinggalkan Oligarki, Anies Bisa Gulirkan Reformasi Pendanaan Politik Rakyat

Anak Pamen TNI AU Masih Bernapas saat Terbakar, Terkuak dari Jelaga di Tenggorokan

Dua Pelaku Bullying di SMP Cilacap Ditetapkan Tersangka

Hadiri Pernikahan Putri Habib Rizieq, Anies-Cak Imin Disebut Wujudkan Persatuan

Presiden Jokowi Hadiri Rakernas IV PDIP Jumat Besok

Menlu Retno Ingatkan Soal Jam Kiamat, Apa Maksudnya?

Kereta Cepat Whoosh Bakal Diresmikan 1 Oktober 2023, Berapa Harga Tiketnya?

Majelis Hakim Tipikor Tentukan Nasib Lukas Enembe 9 Oktober

Ini Highlight Operasi Gempur Rokok Ilegal 2023

Lembaga Riset Sarankan Daerah Penghasil Batubara Beralih ke Manufaktur

Mr X dan Mrs X Kandidat Cawapres Ganjar Adalah Mahfud dan Khofifah

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA