Minggu, 29 Januari 2023
07 Rajab 1444

Anggaran Negara Puluhan Triliun, tapi Keamanan Siber Masih Semrawut

Selasa, 13 Sep 2022 - 20:14 WIB
UU PDP Data hacker bjorka siber - inilah.com
Menkominfo Johnny G. Plate dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menandatangani hasil Rapat Kerja RUU PDP di Ruang Rapat Komisi I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022) - (Foto: dok Kominfo)

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) Pratama Persadha mengatakan, dengan anggaran besar pemerintah mestinya mampun meningkatkan pengamanan siber negara.

“Anggaran Kominfo yang lebih dari 27 triliun itu jelas lebih dari cukup, karena Kominfo lebih sebagai regulator, meski angka sebesar itu Kominfo juga diberikan beban kerja membuka jalur internet baru misalnya lewat program Palapa Ring, namun itu semua kolaborasi dengan swasta dan BUMN,” jelas Pratama kepada inilah.com pada Selasa, (13/9/2022).

Ia menambahkan, peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga tidak kuat karena terbatas kewenangan. BSSN sendiri dibentuk hanya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres).

Baca juga
Menkominfo Geram Terus Ditanya Soal Data Pribadi Bocor

“Ini pada akhirnya berimbas pada anggaran yang kecil. Padahal cita-cita dibentuknya BSSN adalah menjadi pasukan utama pengaman wilayah siber di tanah air,” ujar Pratama.

Menurutnya, pemerintah harus mampu mencermati perincian alokasi dana yang diberikan kepada lembaga-lembaga negara agar dimanfaatkan untuk pengamanan siber. Sehingga dana yang dikucurkan dalam jumlah yang cukup besar ini tidak sia-sia.

“Namun perlu dilihat juga apakah anggaran yang ada saat ini di BSSN sudah dimaksimalkan. Karena kini BSSN juga disorot soal beberapa anggaran yang tidak berhubungan dengan pengamanan siber, seperti membangun kolam renang 1,8 miliar yang saat ini viral di media sosial,” terang Pratama.

Baca juga
Serangan Siber Kerap Bermotif Finansial

Ia menilai perlu ada evaluasi serius terkait pengamanan siber yang sudah mencapai level darurat.

“Negara harus perhatian betul pada pengamanan siber, perlu evaluasi serius. Apakah dana besar yang dikeluarkan selama ini untuk infrastruktur siber sudah efektif atau tidak. Karena sekarang publik jauh lebih pintar dan cerdas, masyarakat bisa mengawasi langsung kinerja dan penggunaan anggaran. Evaluasi serius harus dilakukan terhadap pejabat dan program yang telah dilaksanakan, ini bentuk tanggungjawab pada masyarakat juga,” jelas Pratama.

Sebagai informasi, negara mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk mendukung pengamanan data siber negara. Pada tahun 2022 ini Kominfo memiliki pagu anggaran sebesar Rp26,278 triliun. Kemudian Badan Intelijen Negara (BIN) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp10,5 triliun, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebesar Rp554,6 miliar.

Tinggalkan Komentar