Rabu, 06 Juli 2022
07 Dzul Hijjah 1443

Anggota DPR: Pandora Papers Mengungkap Skema Penghindaran Pajak

Sabtu, 09 Okt 2021 - 18:00 WIB
Anggota DPR: Pandora Papers Mengungkap Skema Penghindaran Pajak - inilah.com
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati (dok. Humas Fraksi PKS DPR-RI)

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan bahwa data Pandora Papers yang dirilis International Consortium of Investigative Journalis (ICIJ) mengungkap skema penghindaran pajak yang dilakukan orang kaya global dan diduga merugikan negara-negara asal.

“Ini seolah membuka kotak pandora perilaku konglomerat dan pejabat yang melakukan penghindaran pajak, ada dampak dari penggelapan pajak ke negara-negara surga pajak tersebut hingga berkontribusi terhadap rendahnya rasio perpajakan,” kata Anis dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (9/10/2021).

Mengenai rasio perpajakan di Indonesia sendiri, dia mengingatkan bahwa rasio pajak Indonesia tercatat lebih rendah dibanding dengan negara kawasan Asia Pasifik yang mencapai 21 persen, sementara Indonesia berdasarkan LHKPN rasio pajak kita hanya 9,8 persen di 2020 dan 10,2 persen di 2019.

Baca juga
30 Anggota RUU Pansus IKN Disahkan DPR

Untuk itu, ujar Anis, sangat penting untuk fokus memperbaiki rasio perpajakan mengingat kondisi fiskal yang semakin berat, apalagi dengan utang negara yang semakin membengkak.

Politisi PKS ini mengingatkan dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), skema untuk mencegah penghindaran perpajakan dengan instrumen Alternative Minimum Tax (AMT) dan General Anti Avoidance Rule (GAAR) justru dianulir dalam RUU tersebut.

“Fraksi PKS jelas menolak RUU HPP yang sudah hilang ruh penegakan aturan perpajakan maka imbasnya tax ratio terancam tidak membaik, padahal instrumen pencegahan ini sudah digunakan di 43 negara dan direkomendasikan OECD,” katanya.

Anis menekankan agar RUU HPP jangan sampai menguntungkan sebagian pihak tertentu saja dengan mengabaikan rasa keadilan bagi wajib pajak taat dan patuh.

Baca juga
DPR: UU TPKS Bukan untuk Mendukung LGBT

Dia juga mengkritik upaya meningkatkan pendapatan perpajakan dengan menaikkan PPN karena sebetulnya kuncinya adalah bila ekonomi bergerak maka otomatis penerimaan pajak akan meningkat pula.

“Tetapi dengan kenaikan PPN ini justru akan berdampak pada keseimbangan permintaan barang dan jasa, jelas PKS menolak kenaikan PPN yang membebani rakyat,” papar Anis.

Dia berpendapat jika pemerintah ingin memperbaiki rasio perpajakan sehingga fiskal pulih, harus dimulai dengan memperbaiki sistem perpajakan dan menerapkan asas keadilan perpajakan.

Untuk itu, menurut dia, insentif seharusnya diberikan kepada mereka yang jelas-jelas patuh bukan sebaliknya.

“Semoga dengan terkuaknya Pandora Papers ini mengoreksi kinerja pemungutan pajak dan membuka mata pemerintah akan kekurangsempurnaan RUU HPP,” ujar Anis.

Tinggalkan Komentar