Sabtu, 01 April 2023
10 Ramadhan 1444

Anies, Agenda Perubahan dan Hukum Mati Para Koruptor

Kamis, 02 Feb 2023 - 08:22 WIB
Penulis : Wiguna Taher
Relawan Anies Makassar
Anies Baswedan disambut ribuan relawan dan simpatisan pendukungnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/12/2022). (Foto: IG Anies Baswedan)

Spektrum korupsi, kolusi dan nepotisme yang kembali meluas berkaitan erat dengan buruknya demokrasi, merosotnya moral pejabat negara dan merajalelanya pengusaha dalam perpolitikan. Demokrasi yang buruk juga ditandai clientalisme, yakni adanya balas jasa politik dalam dukung mendukung calon presiden maupun jabatan lainnya. Ini akan merusak prinsip-prinsip good governance yang akhirnya melemahkan moral kekuasaan.

Oleh Dr Syahganda Nainggolan (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia-KAMI)

Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kaget mendengar Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita memburuk dan terburuk sepanjang sejarah, yakni 34. Sebelumya indek itu 38, turun 4 poin. Angka 100 adalah angka indeks tertinggi.

Dalam rilisnya yang menyebar di berbagai media, Pahala minta agar dicarikan terobosannya baru untuk memberantas korupsi dan perlu kerja sama semua pihak. Sementara di sisi lain, Novel Baswedan, tokoh antikorupsi dalam tweeter-nya menuduh KPK ugal-ugalan dan DPR pendukung revisi UU KPK 2019 bertanggungjawab. Transparansi Internasional baru saja kemarin mengeluarkan rilis IPK, 2022.

Anies Baswedan yang telah mendapatkan dukungan 3 partai politik dengan mengusung tema perubahan, belum merespon bagaimana merajalelanya korupsi ini. Padahal dengan isu perubahan yang mereka maksud, seharusnya Anies dan 3 parpol pendukung lebih sensitif memberikan respon. Sudah jelas dengan skor 34 ini, rezim Jokowi gagal dalam memberantas korupsi.

IPK 34 ini sesungguhnya adalah angka yang telah dicapai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan menaikkan angka indeks dari 20 ke 34, atau 14 poin, selama berkuasa. Dengan kembalinya angka ke 34, saat ini, maka kita melihat bahwa era Jokowi telah pula mengembalikan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang ditentang di era Orde Baru.

Nilai ini juga jauh dari rata rata indeks dunia yakni 43 atau indeks Asia-Pasifik, 45. Indonesia sendiri berada pada posisi buruk di antara negara-negara ASEAN, khususnya jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand.

Dalam youtube Corruption Perceptions Index Explained Transparency International dijelaskan, standarisasi penerapan indeks ini melibatkan data Bank Dunia, World Economic Forum, kalangan konsultan risiko bisnis dan lembaga kajian ternama.

Baca juga
Demokrat Minta Koalisi Perubahan Segera Tandatangani Dukungan Anies Capres

Data yang dimaksud adalah tentang 10 hal sebagai berikut: “Bribery; Diversion of public funds; Official using their public office for privite gain without facing consequences; Ability of governments to contain corruption in the public sector; Excessive red tape in the public sector which may increase opportunitoes for corruption; Nepotistic appointments in the civil service; Law ensuring that public officials must disclose their finances and potential conflict of interest; Legal protection for people who report cases of bribery and corruption; State capture by narrow vested interests; Access to information on public affairs/government activities

Secara sederhana lembaga Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai “corruption as an abuse of entrusted power for private gain” atau penyalahgunaan kekuasaan negara untuk kepentingan pribadi. Sepuluh hal di atas adalah indikator yang diteliti dan diobservasi.

Mengapa negara ini di era Jokowi akhirnya gagal memberantas korupsi?

Pada tulisan saya sebelumnya, “Tujuh Tantangan Terbesar Indonesia 2023: Pemberantasan Korupsi”, 28/12/2022, saya sudah mengungkapkan pemerintahan Jokowi, dalam hal ini Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Mahfud MD, secara terang-terang menegasi OTT (operasi tangkap tangan) yang pastinya berakibat pada pelumpuhan kinerja KPK.

Mahfud dalam merespon IPK 2022 ini mensinyalir bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya indeks adalah akibat perdebatan OTT tersebut. Mahfud mempersoalkan tentang debatnya, sedangkan saya melihat indikasi buruknya apresiasi rezim ini terhadap langkah pemberantasan korupsi.

Penilaian atas indikator yang ada bukan soal anti-OTT yang diungkapkan LBP menjelang akhir tahun 2022, namun pastinya merupakan rekaman sepanjang tahun tersebut.

Berbagai peristiwa besar terkait korupsi tahun 2022 adalah skandal minyak goreng, skandal korupsi hakim agung, suap menyuap dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung, korupsi bantuan sosial di Jawa Timur, isu tambang illegal dan pemilikan dana ilegal olleh institusi negara seperti kasus Sambo, kenaikan harta kekayaan anak-anak Jokowi yang dilaporkan Ubaidillah Badrun ke KPK, penanganan perkara korupsi di pengadilan dan semakin kayanya pejabat negara.

Dalam kasus minyak goreng langka, umpamanya, terungkap bahwa negara terlibat dalam memperkaya konglomerat minyak goreng dimana nyata-nyata pejabat negara mendukung kelangsungan ekspor minyak goreng tanpa menghiraukan kebutuhan rakyat di dalam negeri, atau artinya bersenang-senang di atas penderitaan rakyat yang mengantre minyak goreng tersebut.

Baca juga
Minta AMPI Menangkan Golkar di Pemilu 2024, Airlangga: Selalu Siap Tempur

Pemerintah tidak berhasil membongkar mafia dan kartel minyak goreng yang awalnya digembar-gemborkan akan diusut tuntas. Selain itu, dalam kasus korupsi ini, pengadilan dinilai terlalu rendah memberikan hukuman terhadap tersangka. Malah hakim menilai tidak ada kerugian negara, sehingga jaksa melakukan banding.

Spektrum korupsi, kolusi dan nepotisme yang kembali meluas dan dalam seperti era Orde baru mempunyai kaitan erat dengan hancurnya demokrasi, merosotnya moral pejabat negara, lemahnya moral penegak hukum dan merajalelanya pengusaha dalam perpolitikan kita.

Kaitan demokrasi, seperti lemahnya kontrol rakyat atas negara, diakui sebagai variabel penting oleh Transparansi Internasional. Negara negara demokrasi rata rata mencapai angka 70. Ketika rakyat tidak lagi bisa bersuara, karena dibungkam, maka pejabat negara dapat sesuka hatinya menjadikan aset dan akses negara untuk kepentingan kekayaan pribadinya.

Demokrasi yang buruk juga ditandai dengan clientalisme, seperti kata Fukuyama. Yakni adanya balas jasa politik dalam dukung mendukung calon presiden maupun jabatan lainnya. Ini akan merusak prinsip-prinsip governance, yang akhirnya melemahkan moral kekuasaan.

Masalah moral dibanding legal ini telah saya uraikan dalam tulisan saya “Merajalelanya Korupsi dan Moralitas Kekuasaan”, 2020, di mana para filosof lebih menekankan soal moralitas ketimbang legal. Namun, tentu saja hal legal sangat penting, seperti hukuman mati yang berlaku di negara China dan negara-negara Islam terhadap koruptor.

Feodalisme juga merupakan sumber merajalelanya korupsi. Feodalisme, seperti juga clientalisme memberi jalan bagi keluarga dan sanak famili menjadi pejabat negara seenaknya tanpa memperhatikan aspek kepantasan, baik dari sisi kapasitas maupun etika.

Saya berbeda dengan pejabat Transparansi Indonesia yang melihat UU Omnibus Law sebagai instrumen yang bagus untuk memperbaiki tata kelola pemerintah dan doing bussiness. Sebab, sebaliknya, setelah dua tahun UU Omnibus law Ciptaker dan diperkuat Perppu, korupsi justru makin merebak.

Kita harus melihat bahwa problematika struktural dan kultural yang ada saat ini, yang sudah saya bahas dalam tulisan saya terdahulu, membutuhkan perombakan total. Agenda perubahan substansial ke depan adalah menghancurkan korupsi di Indonesia.

Baca juga
Enea Bastianini Menangi Seri Perdana MotoGP 2022 di Qatar

Terakhir, State of thieve, sebuah istilah yang sudah saya bahas dahulu, yang diungkap utusan PBB ke Afghanistan dahulu, ternyata negara telah menjadi aktor korupsi itu sendiri. Semua pejabat negara terlibat secara sadar dan hirarkis merampok kekayaan negara. Ini adalah situasi terburuk, yang juga mungkin meluas di Indonesia.

Anies dan Hukum Mati Koruptor

Kembali pada koalisi perubahan yang dipimpin oleh Anies Baswedan, sesuai namanya, maka perubahan (change) haruslah mempunyai makna substansial ke depan. Platform perjuangan Anies Baswedan dan partai pendukungnya, dalam kaitan korupsi, harus berani membuat fakta integritas atau komitmen perubahan yang total, yakni berantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kenapa?

Saat ini golongan masyarakat terbagi pada dua kelompok besar, yang ingin mempertahankan kekuasaan dalam kepemimpinan Jokowi dan kelompok lainnya yang ingin perubahan.

Keinginan perubahan ini sejalan dengan Anies Baswedan dan parpolnya melabelkan diri sebagai agent of change. Ini membuat tuntutan rakyat terhadap Anies dan parpolnya segera merespon isu sensitif ini. Apakah mereka akan bertolak belakang dengan sistem korupsi ataukah berkompromi?

Hal ini juga harus dikaitkan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No 1/2022, yang memberikan kemungkinan hukuman terberat bagi koruptor kakap.

Untuk itu koalisi perubahan harus berani mencantumkan hukuman mati bagi koruptor dalam platform perubahan yang digembar-gemborkan mereka. Jika tidak, maka makna perubahan yang dimaksudkan akan kehilangan relevansi dengan kerinduan rakyat untuk perubahan total itu.

Sekarang kita menunggu apakah perubahan akan terjadi. Sebab, sebagaimana dimaklumi bersama, korupsi itu membuat negara dalam keadaan bahaya. Kesabaran rakyat ada batasnya.

Tinggalkan Komentar