Sabtu, 21 Mei 2022
20 Syawal 1443

Aplikasi Simbara Batubara Diharap Persempit Gerak Mafia Migas

Simbara Batubara Diharap Persempit Gerak Mafia Migas
Simbara Batubara Diharap Persempit Gerak Mafia Migas (Foto tangkapan layar)

Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diharap mampu mempersempit gerak mafia migas.

“Saya sepaham dengan Menko Marves Luhut Pandjaitan, aplikasi ini akan mampu mereduksi korupsi di sektor pertambangan secara signifikan. Tetapi dengan satu syarat, aparat terkait serius melakukan tindak lanjut,” kata Koordinator Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia, Bandot DM kepada wartawan, Rabu (9/3/2022).

Kehadiran Simbara diharapkan akan mampu membungkam jejaring siluman di senktor mineral dan batubara. Sektor pertambangan mineral dan batubara merupakan sektor yang memiliki potensi pendapatan negara baik dari pajak maupun PNBP yang sangat tinggi. Di saat pemerintah tengah berjibaku menambal defisit APBN, maka sektor ini mesti dicermati dengan serius.

Baca juga
Minyak Dunia Mulai Mahal, Harga BBM Bakal Naik tapi Jangan Pertalite

“Lihat saja kasus-kasus korupsi yang terkait izin dan pajak sektor pertambangan, masih marak terjadi. Ini merupakan puncak gunung es dari praktik ilegal yang merugikan negara,” tegasnya.

Dia berharap, melalui peluncuran aplikasi Simbara ini Dirjen Pajak kementerian keuangan mulai serius menindaklanjuti laporan dan indikasi terkait dengan sepak terjang mafia pertambangan mineral dan batubara.

“Kenapa Dirjen pajak tidak menjadikan polemik pengusaha Tan Pauline sebagai pilot project intensifikasi pendapatan negara dari sektor mineral dan batu dan batubara,” ujarnya. Tan Pauline adalah pengusaha batubara yang namanya melejit dalam Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Baca juga
30.523 Pelanggan PLN di Lumajang Terdampak Letusan Semeru

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR, Muhammad Nasir menyebut ada dugaan skandal penjualan batu bara tersembunyi di Kalimantan Timur.”Meskipun melalui Pengacaranya Tan Pauline telah membantah tudingan M. Nasir, justru bagi Dirjen Pajak ini mestinya menjadi petunjuk,” tandasnya.

Sebelumnya, Yudistira selaku Pengacara Tan Pauline mengatakan bahwa segala kewajiban pembayaran kepada kas negara telah terpenuhi seperti halnya royalti fee melalui e-PNBP. Pembayaran itu telah dibayarkan oleh pemegang IUP OP tempat asal barang batubara secara self assesment melalui aplikasi SIMPONI atau MOMS berdasarkan quality dan quantity batubara dengan mengacu kepada Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dari surveyor.

Tinggalkan Komentar