Minggu, 22 Mei 2022
21 Syawal 1443

Aturan Belum Jelas, Bulog Kebingungan Soal Sasaran Penerima Minyak Goreng Murah

Aturan Belum Jelas, Bulog Juga Kebigungan Soal Sasaran Minyak Goreng Murah
Ilustrasi Minyak Goreng Curah

Perum Bulog masih menunggu regulasi atau aturan dari pemerintah pusat soal pendistribusian minyak goreng Rp14.000 per liter. Sebab saat ini Bulog sudah siap mendistribusikannya sambil menunggu aturan tersebut.

“Kita masih menunggu prosesnya. Karena sampai hari ini kita masih dalam taraf pembahasan yang intinya bapak presiden mengharapkan bahwa minyak goreng nanti yang kemasan dikemas sederhana untuk kebutuhan masyarakat dengan harga Rp 14.000/liter,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, di Jakarta, Selasa (10/5/2022).

Buwas panggilan akrab Budi Waseso menambahkan, Bulog juga membutuhkan adanya dasar kebijakan atau regulasi yang jelas. Sebab pendistribusian minyak goreng ini baru pertama kali Bulog lakukan.

Baca juga
Bikin Festival Diskon 2021, Jurus Menteri Erick Dongkrak Ekonomi Cepat

Dia mengatakan dalam pelaksanaannya nanti, pihaknya juga akan melibatkan beberapa BUMN lainnya untuk membantu mendistribusikan minyak goreng ini.

“Bulog akan kerja sama dengan BUMN untuk pendistribusian yaitu di antara PT Pos dan PT BGR Logistik. Tapi tidak menutup kemungkinan kita melibatkan pihak lain yang bisa bertanggung jawab penyaluran migor. Kita harapannya harga migor sampai masyarakat dan pasar-pasar itu bisa mencapai Rp 14.000 per liter,” tambahnya.

Bulog Masih Bingung Soal Sasaran Penerimanya

Sementara itu, Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan, pihaknya saat ini belum menyiapkan modal terkait penugasan distribusi minyak goreng curah dari produsen. Hal tersebut karena arahan atau regulasi penugasan belum jelas.

Baca juga
Ketegangan Politik Global Lambungkan Harga Minyak ke Level Tertinggi 7 Tahun

“Regulasinya saja belum jelas, penugasan belum jelas. Kan harus ada regulasinya, sasarannya kepada siapa, skema subsidinya bagaimana,” ujar Febby.

Namun, Febby mengatakan keputusan tersebut juga belum kejelasan resmi dari pemerintah. “Infonya ada penugasan khusus jadi untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pakai data dari Kementerian Sosial mungkin ada 23 juta keluarga,” tuturnya.

“Kita maraton (rapat) terus, memang mungkin pemerintah masih melihat sasarannya mau seperti apa, pokoknya Bulog siapkan sistem dan transporternya juga,” tutupnya. [ikh]

Tinggalkan Komentar