Bahlil Bongkar Arah Baru Tambang: Negara Ambil Porsi Lebih Besar!

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan arah kebijakan besar sektor pertambangan yang tengah digodok pemerintah. Menurutnya, negara akan mengambil porsi lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam, tanpa sepenuhnya menutup pintu bagi swasta.

“Tadi, saya secara kebetulan dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan termasuk dalamnya adalah harga crude BBM terhadap ICP,” kata Bahlil usai dipanggil Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Selain isu energi global, Bahlil menjelaskan pembahasan utama mengerucut pada desain ulang kepemilikan dan pengelolaan tambang ke depan. Ia menyebut pemerintah ingin memastikan dominasi negara semakin kuat, sejalan dengan amanat konstitusi.

“Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33,” ujarnya.

Selain itu, Bahlil menyebut langkah ini tidak hanya menyasar tambang baru. Akan tetapi, ia juga menyakini tambang lama yang dinilai masih bisa dioptimalkan kontribusinya terhadap penerimaan negara.

“Khususnya pertambangan-pertambangan yang baik yang lama maupun yang baru, itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal,” ucapnya.

Untuk mencapai target tersebut, Bahlil menyatakan pemerintah membuka opsi mengadopsi skema yang selama ini digunakan di sektor minyak dan gas (migas), seperti cost recovery dan gross split. Model ini dinilai dapat menciptakan keseimbangan baru antara negara dan investor.

“Dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang akan kita coba kita exercise untuk kita bangun, untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta,” tuturnya.

Kendati demikian, Bahlil memastikan sistem konsesi tidak akan dihapus. Pemerintah hanya akan mengatur ulang komposisi keuntungan agar lebih berpihak pada negara.

“Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang dengan negara. Dan negara harusnya akan mendapatkan porsi yang lebih besar,” jelasnya.