Bamsoet: Wacana Hidupkan Utusan Golongan di MPR Perlu Lebih Dielaborasi

Bamsoet: Wacana Hidupkan Utusan Golongan di MPR Perlu Lebih Dielaborasi - inilah.com
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (dok. MPR RI)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan wacana menghidupkan kembali Utusan Golongan perlu lebih dielaborasi karena usulan itu dapat jadi cara menjadikan MPR lebih inklusif.

Oleh karena itu, Bamsoet, demikian sapaan akrabnya, mendorong ruang diskusi menghidupkan Utusan Golongan sebagai anggota MPR RI perlu diperbanyak.

“Menghadirkan kembali Utusan Golongan sebagai anggota MPR RI merupakan wacana menarik yang perlu dielaborasi lebih jauh. Ruang dialektikanya harus dibuka lebar, tidak boleh ditutup apalagi buru-buru ditangkal. Baik yang pro maupun kontra bisa menyampaikan argumentasinya,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/10/2021).

Ia mengaku mendengar sejumlah pihak berpendapat bahwa Utusan Golongan dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tidak terwakili oleh partai politik.

Baca juga  Ketua DPD RI Ajak Seluruh Lembaga Negara Songsong Amandemen Konstitusi dengan Sikap Negarawan

Oleh karena itu, kehadiran Utusan Golongan dinilai dapat menjadikan MPR RI lebih inklusif atau mengikutsertakan seluruh kelompok.

“Sebagaimana pernah disampaikan Pakar Kebangsaan Yudi Latif dalam salah satu seri FGD yang diselenggarakan MPR RI bersama Aliansi Kebangsaan bahwa keberadaan Utusan Golongan berangkat dari prinsip keadilan Multikulturalisme yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan golongan dalam masyarakat,” ujar Bamsoet.

“Perbedaan golongan ini bisa dijelaskan dengan fakta bahwa tiap warga negara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak yang tercerabut dari akar-akar sosialnya. Terkait itu, pemenuhan hak individu bisa terkait dengan keadaan golongannya,” dia menambahkan.

Baca juga  Bea Cukai Kawal Ekspor Perdana 2 Perusahaan Lokal di Jogjakarta dan Ternate

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadiawati mendukung ide membangun MPR RI yang lebih inklusif.

“Utusan Golongan pada dasarnya menjadi solusi dalam hal ada celah tidak terwakilinya fungsi-fungsi penting dalam masyarakat seperti kelompok keahlian tertentu, kalangan profesional, asosiasi pelaku usaha, petani, pekerja, dan seterusnya,” ucap Diani dalam siaran pers yang sama.

“Di dalam kondisi sekarang, jika Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dihidupkan, penyusunannya secara eksklusif akan dipegang oleh kalangan partai politik (DPR) dan wakil daerah (DPD). Inklusifitas proses penyusunan PPHN jadi sangat penting karena berkaitan dengan berbagai komitmen SDGs yang fondasinya adalah prinsip leave no one behind,” lanjut dia.

Baca juga  Pergantian Panglima TNI Harus Jadi Momentum Transformasi Profesional dan Modern

Jika MPR dapat jadi lebih inklusif, menurut Diani, maka itu akan sejalan dengan upaya membentuk PPHN lewat amendemen UUD 1945.

“Alasannya, PPHN, jika nantinya terbentuk, harus jadi karya kolektif bangsa, yang mana seluruh elemen bangsa turut terlibat sehingga turunannya, yaitu Perencanaan Pembangunan Nasional pun jadi inklusif,” kata Diani.

Tinggalkan Komentar