Kamis, 02 Februari 2023
11 Rajab 1444

Bank Dunia: Negara Miskin Terjebak Utang China Rp930 Triliun

Sabtu, 03 Des 2022 - 21:00 WIB
Presiden Bank Dunia, David Malpass ingatkan utang negara miskin, Sabtu (3/12/2022). (Foto: Bisnis.com).

Negara miskin didera utang jumbo dari China, senilai US$62 miliar, setara Rp930 triliun (kurs Rp15.000/US$). Terancam gagal bayar.

Presiden Bank Dunia David Malpass memperingatkan besarnya utang negara miskin yang naik 35 persen ketimbang tahun lalu, meningkatkan risiko gagal bayar.

Mengutip Reuters, Malpass mengatakan, dua pertiga beban utang negara-negara miskin saat ini berutang ke China.

“Saya khawatir tentang proses gagal bayar yang tidak teratur, di mana tidak ada sistem untuk benar-benar mengatasi utang untuk negara-negara miskin, ujar Malpass dikutip, Sabtu (3/12/2022).

Selain itu, Malpass mengaku prihatin dengan penumpukan utang di negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) karena menarik lebih banyak modal dari negara berkembang.

Baca juga
Memata-matai Militer China dengan Produk China

Malpass menyampaikan, dia akan bergabung dalam pertemuan dengan kepala lembaga internasional dan otoritas China di Negeri Tirai Bambu pada pekan depan. Pertemuan tersebut membahas keringanan utang untuk negara-negara miskin, kebijakan Covid-19, gejolak sektor properti, dan masalah ekonomi lainnya.

“China adalah salah satu kreditur besar. Jadi, sangat penting bagi China untuk terlibat dalam masalah ini dan memikirkan ke mana dunia akan pergi, serta tanggap untuk bekerja dengan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai keberlanjutan bagi negara-negara tersebut,” ucap Malpass.

Secara terpisah, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva mengatakan, perubahan pada kerangka kerja sama G20 tentang restrukturisasi utang diperlukan.

Baca juga
China Borong Minyak Rusia pada Juli 2022

Hal ini di antaranya untuk mempercepat penanganan utang, membekukan pembayaran layanan utang begitu suatu negara meminta bantuan, dan membuka proses untuk negara berpenghasilan menengah seperti Sri Lanka.

“Kami khawatir ada risiko kepercayaan pada resolusi utang terkikis pada saat tingkat utang sangat tinggi. Kami tidak melihat pada titik ini risiko krisis utang sistemik,” ucap Georgieva.

Tinggalkan Komentar